Bareskrim Polri Sita Aset Fantastis Triliunan Rupiah dari KSP Indosurya Pelang tanda sita dengan ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terpasang di Gedung Indosurya Center Jalan MH THamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri hari ini menyita aset-aset milik tiga petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan, apartemen serta gedung perkantoran di wilayah Jakarta Pusat.

Adapula 43 mobil mewah juga berhasil disita tim penyidik dari sejumlah tempat di Jakarta. Selain itu uang dalam 12 rekening telah disita.

Total aset yang telah disita senilai Rp 1,5 Triliun.

Baca Juga:

Polri Serahkan Berkas Tahap Satu Perkara KSP Indosurya ke Kejagung

“Tiga tim kami sebar untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik para tersangka kasus Indosurya. Ada belasan tanah dan bangunan, perkantoran serta apartemen. Selain itu juga ada 48 mobil berbagai merek serta 12 rekening bank,” kata Kasubdit III (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (11/3).

Berdasarkan tracing aset yang dilakukan, De Deo menjelaskan bahwa tim penyidik juga melakukan penyitaan foto kopi legalisir buku tanah 13 aset dari BPN Jakarta Pusat.

“Dari 13 aset yang telah mendapatkan penetapan izin khusus penyitaan PN Jakarta Pusat, terdapat 8 aset senilai kurang lebih Rp 900 Miliar,” jelas De Deo.

Berikut rincian aset milik tiga petinggi Indosurya yang telah disita penyidik:

1. Tanah dan Bangunan di Jl. MH. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat, Gedung Indosurya Center atas nama PT. Sun International Capital;

2. Rumah di Jl. Martapura No. 8 RT. 011 RW. 002 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1299/Kel. Kebon Melati.

3. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 No. 08 A-1 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 98/X/Kel. Kampung Bali.

4. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 No. 08 A-2 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 99/X/Kel. Kampung Bali.

5. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 No. 08 B-1 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 100/X/Kel. Kampung Bali.

6. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 No. 08 B-2 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 101/X/Kel. Kampung Bali.

7. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 No. 08 C-1 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 102/X/Kel. Kampung Bali.

8. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 No. 08 C-2 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 103/X/Kel. Kampung Bali.

Baca Juga:

Mantan Dirut PT Indosurya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Penggelapan Dana Nasabah

De Deo menambahkan, terdapat tiga aset yang teridentifikasi telah dilakukan peralihan hak kepada korban/nasabah dengan nilai sekitar Rp 200 Miliar. Selain itu, terdapat 2 aset yang masih dilakukan penelusuran profil penerima peralihan hak.

“Penyidik juga koordinasi dengan pihak perbankan terkait buka blokir dan penyitaan uang yang selanjutnya akan dipindahkan ke rekening penampungan Bareskrim Polri,” jelas mantan Kapolres KP3 Tanjung ini.

De Deo menambahkan, dari 48 unit mobil yang disita diperkirakan senilai Rp 24 Miliar.

“Terkait tracing aset lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kami telah telah dilakukan koordinasi dengan PPATK dan Divhubinter Polri,” tambah De Deo.

Kini, penyidik akan melakukan penyitaan aset-aset milik tersangka di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Bogor, dan Kabupaten Bogor.

“Izin penyitaan khusus terkait 12 milik para tersangka dengan nilai sekitar Rp 42 Miliar akan dilaksanakan pemindahan ke rekening penampungan Bareskrim pada Jumat 11 Maret 2022,” pungkas De Deo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya. Mereka yakni Ketua KSP Indosurya Cipta HS, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta JA, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, SA.

Ketiganya disangkakan dengan Dugaan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.

Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.

Kasus ini mengemuka setelah Indosurya mengalami gagal bayar. HS yang menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta lantas memerintahkan JI dan SA untuk menghimpun dana masyarakat menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta.spin Indosurya Inti/Cipta. (Knu)

Baca Juga:

Kreditur KSP Indosurya Diminta Jeli soal Proposal Perdamaian dari Debitur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Subsidi Digelontorkan Mulai Pekan Depan
Indonesia
1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Subsidi Digelontorkan Mulai Pekan Depan

Pemerintah akan memakai mekanisme Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan menggunakan subsidi Rp 3.000 per liter.

Penumpang Kereta Api H-5 Lebaran Capai 91 Ribu Lebih
Indonesia
Penumpang Kereta Api H-5 Lebaran Capai 91 Ribu Lebih

Pelanggan KA Jarak Jauh pada H-5 atau tanggal 27 April 2022 terdapat sebanyak 91.738 pelanggan KA Jarak Jauh.

KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar
Indonesia
KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan aliran uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Masuki Musim Kemarau, Warga Jakarta Diminta Irit Gunakan Air
Indonesia
Masuki Musim Kemarau, Warga Jakarta Diminta Irit Gunakan Air

Masyarakat diminta untuk irit atau hemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, Indonesia khususnya Jakarta sudah mulai memasuki musim kemarau.

Kabar Baik, RSDC Wisma Atlet Makin Lowong
Indonesia
Kabar Baik, RSDC Wisma Atlet Makin Lowong

Jumlah pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus menyusut. Hingga saat ini, Kamis (14/4), jumlah pasien yang rawat inap berjumlah 35 orang. Hanya satu orang pasien yang bertambah.

Presiden Ukraina Tuntut Dihapusnya Hak Veto Rusia, Singgung Tanda-tanda Genosida
Dunia
Presiden Ukraina Tuntut Dihapusnya Hak Veto Rusia, Singgung Tanda-tanda Genosida

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Minggu (27/2) mendesak dunia untuk menghapus hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB dan mengatakan tindakan Rusia mendekati "genosida".

COVID-19 Kembali Tinggi, IDI Minta Masyarakat Gunakan Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
COVID-19 Kembali Tinggi, IDI Minta Masyarakat Gunakan Masker di Ruang Terbuka

Tingginya angka penyebaran COVID-19 belakangan ini membuat masyarakat perlu waspada.

KPK Usut Potongan Dana Para ASN Yang Dilakukan Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Usut Potongan Dana Para ASN Yang Dilakukan Rahmat Effendi

Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah Rp 600 juta

Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri
Indonesia
Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri

Polri siap berkerjasama dan bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat

Pemprov DKI Bakal Tutup Perusahaan Suruh Karyawan Belum Vaksin Masuk Kerja
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Tutup Perusahaan Suruh Karyawan Belum Vaksin Masuk Kerja

Memaksa karyawan belum divaksin masuk sama saja melanggar aturan prokes