Bareskrim Polri Peringatkan Belasan Akun Medsos karena Sebar Hoaks Bareskrim Polri. Foto: tribratanews.polri.go.id

MerahPutih.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memberikan 12 kali peringatan ke akun media sosial (medsos), yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Hal itu merupakan bagian dari Virtual Police terkait penanganan kasus UU ITE.

"Kami sudah mulai jalan," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi kepada wartawan, Rabu (24/2).

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Keluarkan Larangan Salat Jumat

Peringatan Virtual Police ini berkaitan dari Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital. Dalam SE itu, Kapolri meminta agar UU ITE diprioritaskan dengam mengedepankan Restorative Justice.

Slamet menjelaskan, setiap harinya Dittipidsiber melakukan patroli siber di media sosial mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks serta hasutan di berbagai platform, seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Dalam hal ini, pihaknya telah meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE sebelum memberikan peringatan virtual ke terduga pelanggar UU ITE.

Dengan demikian, peringatan virtual itu dilakukan berdasarkan pendapat ahli sehingga bukan pendapat subjektif penyidik kepolisian.

Ilustrasi media sosial. Foto: Net

Pesan peringatan itu dikirimkan dua kali ke seseorang yang diduga mengunggah konten hoax atau ujaran kebencian. Dalam waktu 1x24 jam maka konten tersebut harus diturunkan.

Jika postingan di medsos yang diduga mengandung pelanggaran atau hoaks tersebut tidak diturunkan pemilik akun, penyidik akan memberikan peringatan kembali.

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Beban Kerja Berat, Risma Mundur dari Mensos

Bila peringatan kedua tetap tidak digubris, maka akan ditingkatkan ke tahap pemanggilan untuk dimintai klarifikasi.

Menurut Slamet, penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Siber Polri akan mengedepankan langkah-langkah humanis ketimbang penindakan.

Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan melalui beberapa proses. Pertama edukasi, kemudian peringatan virtual, setelah dilakukan peringatan virtual dilakukan mediasi, restorative justice.

Setelah restorative justice baru laporan polisi. Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice.

"Ini bisa menciptakan terciptanya ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif dan beragam," ujar Slamet.

Adapun tindak pidana yang bisa dilakukan dengan cara restorative justice misalnya pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan.

Ia menyebut pelaku yang terlibat di kasus tersebut bisa tidak ditahan, karena restorative justice mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice, yang pertama pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Aturan itu ada di UU ITE Pasal 27 ayat 3, Pasal 207 penghinaan terhadap penguasa, Pasal 310 dan Pasal 311.

Terhadap tindak pidana tersebut pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan itu tidak akan dilakukan penahanan mulai hari ini dan dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Slamet juga mengatakan kepolisian tidak akan menindak seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, tetapi jika kritik disampaikan dengan menambahkan ujaran kebencian dan hoaks, maka akan ditindak. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sibuk Makan Warteg Saat Jakarta Tenggelam Banjir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
20 Juni Kebun Binatang Dibuka, Pengunjung Dibatasi 1.000 Per Hari
Indonesia
20 Juni Kebun Binatang Dibuka, Pengunjung Dibatasi 1.000 Per Hari

Kebon Binatang Ragunan itu ditutup sementara untuk masyarakat umum akibat wabah COVID-19 sejak 13 Maret 2020 lalu.

 KPU Akan Libatkan Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes Dalam Pilkada 2020
Indonesia
KPU Akan Libatkan Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes Dalam Pilkada 2020

Viryan mengatakan, pelibatan Gugus Tugas COVID- 19 dan Kemenkes ini dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya mengedepankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi COVID-19.

Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara
Indonesia
Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara

Vaksinasi mandiri ini disertai aturan-aturan detilnya yang dipastikan tidak akan bentrok dengan vaksin program pemerintah.

Kapolsek dan Anak Buah Diduga Pakai Narkoba, DPR Minta Usut Tuntas Sampai Bandar
Indonesia
Kapolsek dan Anak Buah Diduga Pakai Narkoba, DPR Minta Usut Tuntas Sampai Bandar

"Propam harus mengusut tuntas dan melakukan penyelidikan lebih mendalam," tutur Azis.

Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024
Indonesia
Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri
Indonesia
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau jemaah umrah yang kembali ke Indonesia untuk melakukan tes dan karantina selayaknya orang yang baru menempuh perjalanan dari luar negeri.

Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Belum Dibuka saat PSBB Transisi DKI
Indonesia
Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Belum Dibuka saat PSBB Transisi DKI

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan pihaknya belum memberi izin bagi pembelajaran tatap muka di sekolah.

[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit

Beredar gambar tangkapan layar artikel berjudul “Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!” yang dimuat di situs hai.grid.id pada Senin, 19 Oktober 2020.

KPK Sita Catatan Penerimaan Uang Suap Wali Kota Cimahi
Indonesia
KPK Sita Catatan Penerimaan Uang Suap Wali Kota Cimahi

Dokumen tersebut ditemukan saat tim penyidik menggeledah empat lokasi

Angka COVID-19 Tinggi, Jawa Timur Dipastikan Dapat Perhatian Pemerintah Pusat
Indonesia
Angka COVID-19 Tinggi, Jawa Timur Dipastikan Dapat Perhatian Pemerintah Pusat

Mahfud MD juga mengingatkan tiga hal yang menjadi pesan presiden