Bareskrim Polri Panggil Istri Dirut Taspen Minta Klarifikasi Rina Kosasih, istri Dirut Taspen, didampingi kuasa hukum dari LBH Healing Movement usai penuhi panggilan penyidik Siber Bareskrim Polri terkait kasus video viral, Senin (12/4). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Bareskrim Polri memanggil istri Direktur Utama PT Taspen, Rina Kosasih untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasinya sebagai saksi terkait dengan laporan penyebaran video viral menyangkut cekcok dalam rumah tangganya.

Didampingi Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Healing Movement Ardian Rizaldi, Felix Simamora dan Donny Kandowangko, saat keluar dari Bareskrim Polri, Rina diminta konfirmasi dan ditanyakan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 10 pertanyaan.

Baca Juga

Laporkan Kasus Dugaan KDRT, Istri Dirut Taspen Diperiksa Polisi

"Kedatangan saya adalah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk interview atau mengklarifikasi pelaporan atas Saudara TYM," ucap Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4)

Selama kurang lebih 3 jam, Rina memberikan klarifikasi kepada penyidik atas laporan yang dilayangkan oleh TYM pada tanggal 2 Maret 2021.

Menurut Ardian Rizaldi, penasihat hukum Rina, yang dilaporkan bukanlah kliennya, melainkan pemilik akun yang menyebarluaskan video viral penggerebekan seorang pria diduga Antonius Steve Kosasih (Dirut PT Taspen) sedang bersama seorang wanita keluar dari rumah makan.

"Ini terkait dengan video yang viral, masih berkaitan dengan video yang viral," kata Ardian.

Rina Kosasih dan Antonius Steve Kosasih. Foto: Istimewa

Dalam pemeriksaan tadi, kata Ardian, kliennya menjawab lebih kurang 10 pertanyaan dari penyidik, di antaranya apakah kliennya yang menyuruh mengunggah video tersebut ke sosial media, apakah narasi video berasal dari kliennya.

"Ibu Rina, klien kami tidak pernah menyuruh itu semua, kok, kalau bisa kami redam, kami redam itu saja, sih," kata Ardian.

Ardian mengatakan bahwa laporan tersebut masih dalam penyelidikan. Perkara terkait dengan Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Undang-Undang ITE jo. Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP.

"Pada dasarnya itu semua berkaitan, mana yang fitnah, mana yang benar itu nanti dibuktikan. Pada kenyataannya berita itu apa adanya. Akan tetapi, kalau ada narasi-narasinya itu, klien kami tidak tahu, diedit seperti apa ini klien kami tidak bertanggung jawab tentang itu, jadi yang menyebarkan atau apa bukan atas perintah klien kami," katanya.

Dalam perkara ini, kata dia, Rina masih membuka pintu perdamaian. Akan tetapi, upaya tersebut sudah ditutup dengan adanya fakta di pengadilan bahwa kliennya sudah digugat cerai.

Terkait dengan hal ini, lanjut Ardian, pihaknya tidak tinggal diam dan akan melakukan upaya hukum balik.

"Bagaimanapun dasar hukumnya penyebab keributan tidak boleh mengajukan gugatan perceraian, itu ada dasar hukumnya juga surat edaran Mahkamah Agung," pungkas Ardian.

Ardian mengaku bahwa pihaknya punya cukup bukti untuk menyusun langkah hukum lain terkait dengan perkara yang dihadapi klienya.

Terkait dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh Rina Kosasih di Polda Metro Jaya, dia mengatakan bahwa kasus ini masih berproses dan sudah dalam taraf penyidikan, tinggal menunggu beberapa laporan untuk dirampungkan.

Diberitakan sejumlah media bahwa Rina Kosasih melaporkan suaminya, Antonius Steve Kosasih (Dirut PT Taspen), terkait dengan dugaan KDRT.

Rina sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Maret 2021. (*)

Baca Juga

Pefindo Ganjar PT Taspen sebagai BUMN Asuransi Nasional Terbesar di Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Rizieq, Wagub DKI Diperiksa Polisi
Indonesia
Gegara Rizieq, Wagub DKI Diperiksa Polisi

"Hari ini kita mau melanjutkan klarifikasi kepada empat orang. Rencananya Wagub DKI, Dinkes, Ketua Panitia, dan pihak Bandara (Soekarno-Hatta)," kata Tubagus

 Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda
Indonesia
Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda

Perda Penanganan COVID-19 ini berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanggulangan corona di ibu kota.

KPK Sebut Bos PT Abadi Sentosa Perkasa Nikmati Duit Korupsi PT DI Rp 10.8 Miliar
Indonesia
KPK Sebut Bos PT Abadi Sentosa Perkasa Nikmati Duit Korupsi PT DI Rp 10.8 Miliar

Penandatanganan kontrak mitra penjualan sebanyak 52 kontrak selama periode 2008 sampai dengan 2016

Sidang Perdana, Emak-Emak Pendukung Rizieq Geruduk PN Jaktim
Indonesia
Sidang Perdana, Emak-Emak Pendukung Rizieq Geruduk PN Jaktim

Simpatisan yang didominasi emak-emak itu ingin mengikuti jalannya sidang perdana yang menjerat pentolan eks FPI itu.

Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong
Indonesia
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong

Pengerukan sendimen lumpur di Kali Sentiong itu sudah dikerjakan sepanjang 150 meter

Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi
Indonesia
Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, tahun ini juga diharapkan menjadi tonggak untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk diskriminasi atas nama apapun.

Temui Donald Trump, Luhut Singgung Hasil Pilpres AS
Indonesia
Temui Donald Trump, Luhut Singgung Hasil Pilpres AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Bahas Agenda Nasional, TNI-Polri Gelar Rapat Pimpinan
Indonesia
Bahas Agenda Nasional, TNI-Polri Gelar Rapat Pimpinan

Saat awal menjabat Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Proyek Tol Semanan-Sunter Gusur Sekolah dan Musala
Indonesia
Proyek Tol Semanan-Sunter Gusur Sekolah dan Musala

Adapun terdapat dua sekolah yang berimbas dari pembebasan lahan guna pembangunan tol tersebut, yakni SDN 07 Kebon Kosong dan SDN 02 Kebon Kosong

Pemprov DKI Kantongi Denda Rp1,355 Miliar dari Pelanggar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Kantongi Denda Rp1,355 Miliar dari Pelanggar PSBB

Uang tersebut disimpan dalam kas daerah.