Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Penembakan Laskar FPI Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono (kedua kiri) saat meninjau langsung proses rekonstruksi kasus penembakan enam orang Laskar FPI di Tol Japek KM 50, Senin (14/12). ANTARA/HO-Polri

Merahputih.com - Penyidik Bareskrim Polri hari ini, Rabu (10/3) melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) oleh polisi terhadap laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 50.

“Ya hari ini gelar perkara naik penyidikan,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai

Gelar perkara dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara ini. Gelar ini juga akan menaikkan tahap perkara dari penyelidikan ke penyidikan apabila nantinya telah ditemukan adanya unsur pidana.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi terkait perkara yang ditemukan oleh Komnas HAM soal pelanggaran HAM yang dilakukan anggota polisi tersebut.

Dalam hal ini, ketiga anggota yang bertugas di Polda Metro Jaya ini menjadi terlapor. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto bahkan menyebut, sudah ada calon tersangkanya.

Rekonstruksi di titik pertama peristiwa penembakan enam anggota FPI. (ANTARA/Ali Khumaini)

Namun, penyidik masih terus melakukan penyelidikan sebelum akhirnya menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan tersangka.

“Dugaan tersangka sudah ada,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (4/3) pekan lalu.

Sementara, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengemukakan bahwasannya ketiga anggota Polda Metro Jaya selaku terduga pelaku unlawful killing terhadap laskar FPI untuk sementara telah dibebastugaskan. Alasannya, karena mereka tengah terlibat suatu perkara hukum.

“Sementara tidak melaksanakan tugas ya,” katanya saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3) kemarin.

Baca Juga:

Penahanan Rizieq Shihab Jadi Kado Bagi Rakyat Indonesia

Adapun, sanksi etik yang akan dijatuhkan terhadap yang bersangkutan itu nantinya akan diproses melalui sidang etik. Namun, kata Ramadhan, proses tersebut akan berlangsung apabila mereka telah terbukti melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Jadi kalau yang dibilang sudah dinyatakan katakanlah dihentikan (pecat) sekali lagi harus melalui proses sidang kode etik. Jadi saya sampaikan posisinya (saat ini) masih terlapor,” ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK
Indonesia
Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK

Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK). Akibatnya, mereka tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Guru Besar UI: Kapal Perang Tiongkok di Natuna Utara tidak Langgar Hukum Internasional
Indonesia
Guru Besar UI: Kapal Perang Tiongkok di Natuna Utara tidak Langgar Hukum Internasional

Kapal Perang dan Coast Guard Tiongkok wara-wari di Laut Natuna Utara. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai tindakan itu tidak melanggar hukum internasional.

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Keselamatan Transportasi Udara
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Keselamatan Transportasi Udara

Pimpinan DPR meminta agar pemerintah lebih memerhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan transportasi penerbangan.

Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno
Indonesia
Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno

"Ganjar Pranowo masih sulit didukung PDIP yang masih dikuasai oleh trah Soekarno," kata Hendri

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki
Indonesia
Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia (saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu

Jokowi: 2020 Ujian yang Amat berat
Indonesia
Jokowi: 2020 Ujian yang Amat berat

Indonesia juga tak luput dari cobaan dan ujian yang berat itu

Wapres: Jaga Kemajemukan Indonesia
Indonesia
Wapres: Jaga Kemajemukan Indonesia

Seluruh masyarakat Indonesia, diminta Wapres, untuk menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat
Indonesia
Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat

Azis menegaskan pihak keluarga korban sudah siap membawa pulang jenazah

Wali Kota Bogor Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Wali Kota Bogor Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjadi salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab (HRS) terkait perkara tes Swab RS UMMI Bogor.

Menilik Pakaian Adat Para Pejabat Negara Saat Hadiri Upacara Peringatan HUT RI
Indonesia
Menilik Pakaian Adat Para Pejabat Negara Saat Hadiri Upacara Peringatan HUT RI

Ma'ruf Amin dan Wury Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat.