Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Penembakan Laskar FPI Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono (kedua kiri) saat meninjau langsung proses rekonstruksi kasus penembakan enam orang Laskar FPI di Tol Japek KM 50, Senin (14/12). ANTARA/HO-Polri

Merahputih.com - Penyidik Bareskrim Polri hari ini, Rabu (10/3) melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) oleh polisi terhadap laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 50.

“Ya hari ini gelar perkara naik penyidikan,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai

Gelar perkara dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara ini. Gelar ini juga akan menaikkan tahap perkara dari penyelidikan ke penyidikan apabila nantinya telah ditemukan adanya unsur pidana.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi terkait perkara yang ditemukan oleh Komnas HAM soal pelanggaran HAM yang dilakukan anggota polisi tersebut.

Dalam hal ini, ketiga anggota yang bertugas di Polda Metro Jaya ini menjadi terlapor. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto bahkan menyebut, sudah ada calon tersangkanya.

Rekonstruksi di titik pertama peristiwa penembakan enam anggota FPI. (ANTARA/Ali Khumaini)

Namun, penyidik masih terus melakukan penyelidikan sebelum akhirnya menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan tersangka.

“Dugaan tersangka sudah ada,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (4/3) pekan lalu.

Sementara, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengemukakan bahwasannya ketiga anggota Polda Metro Jaya selaku terduga pelaku unlawful killing terhadap laskar FPI untuk sementara telah dibebastugaskan. Alasannya, karena mereka tengah terlibat suatu perkara hukum.

“Sementara tidak melaksanakan tugas ya,” katanya saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3) kemarin.

Baca Juga:

Penahanan Rizieq Shihab Jadi Kado Bagi Rakyat Indonesia

Adapun, sanksi etik yang akan dijatuhkan terhadap yang bersangkutan itu nantinya akan diproses melalui sidang etik. Namun, kata Ramadhan, proses tersebut akan berlangsung apabila mereka telah terbukti melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Jadi kalau yang dibilang sudah dinyatakan katakanlah dihentikan (pecat) sekali lagi harus melalui proses sidang kode etik. Jadi saya sampaikan posisinya (saat ini) masih terlapor,” ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Sederet Perusahaan Pemberi Fee Bansos ke Eks Mensos Juliari
Indonesia
Ini Sederet Perusahaan Pemberi Fee Bansos ke Eks Mensos Juliari

Fee dengan total Rp 29 miliar tersebut diberikan para vendor bansos COVID-19 sejak Mei 2020 hingga Desember 2020

 Pemprov DKI Bakal Derek Kendaraan yang Berani Mudik Lokal
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Derek Kendaraan yang Berani Mudik Lokal

"Kami akan lakukan penghentian kendaraannya (bila mudik lokal), bisa mobilnya kami derek dan kami pindahkan," kata Syafrin

31 Teroris Ditangkap karena Terlibat Peledakan Katedral Makassar
Indonesia
31 Teroris Ditangkap karena Terlibat Peledakan Katedral Makassar

Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap puluhan terduga teroris yang diduga terlibat dalam peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar.

MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit
Indonesia
MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit

Tingkat ketersediaan pasien di setiap RS rata-rata telah mencapai 70 persen.

KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Alexander Marwata meyakini Kejaksaan Agung dan Polri bakal segera mengirimkan berkas perkara skandal Djoko Tjandra.

Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Turun Tajam
Indonesia
Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Turun Tajam

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 26-31 Desember 2020

Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi
Indonesia
Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang.

5.877 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
5.877 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Sudah setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, namun penularan masih terus terjadi di masyarakat.

Tiongkok, Amerika dan Negara Lain Berseteru di Laut China Selatan, Indonesia Diminta Siaga
Indonesia
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

DPR mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk kembali bangkit melalui kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development.