Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa Ketua Ikatan Motor Indonesia Pusat Sadikin Aksa dalam acara media briefing Formula E di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Polri kemungkinan akan kembali memeriksa Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa dalam kasus tindak pidana perbankan.

Polisi telah memeriksa keponakan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (18/3), tetapi tidak menahannya.

Baca Juga

Ini Alasan Polisi Tak Tahan Keponakan JK

“Kalau memang dibutuhkan akan dipanggil lagi,” kata Karo Penmas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri Senin (22/3).

Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

"Sekarang sedang pemeriksaan, sekali lagi penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diyakini oleh penyidik akan memperjelas kasus tersebut ya," kata Rusdi.

"Minggu ini ada pemeriksaan dari beberapa pihak yang menurut penyidik, mereka akan bisa memperjelas daripada kasus yang terjadi, masih berjalan, nanti disampaikan," sambungnya.

Disinggung apakah Sadikin Aksa akan dilakukan pemanggilan kembali oleh penyidik, menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan jika memang masih dibutuhkan keterangannya.

"(Panggil SA) Apabila memang dibutuhkan, penyidik akan melakukan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Sadikin Aksa

Seperti diberitakan, Sadikin ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Bareskrim telah mengantongi bukti tindak pidana yang diduga dilakukan Sadikin dalam kasus Bank Bukopin.

Sejak Mei 2018, PT Bank Bukopin Tbk berstatus bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena mengalami permasalahan likuiditas. Kondisi bank tersebut semakin buruk sejak Januari hingga Juli 2020.

Dalam rangka penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan, di antaranya memberikan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo, yakni Sadikin Aksa melalui surat OJK nomor: SR-28/D.03/2020, yang terbit 9 Juli 2020.

Surat itu berisi perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada tim technical assistance dari PT BRI agar dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk.

Dalam perintah tertulis juga tertera batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020. Tetapi, PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut.

Dalam penyelidikan Bareskrim Polri ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan, Sadikin Aksa mengundurkan diri sebagai dirut PT Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020.

Namun, Bareskrim juga mendapati fakta Sadikin Aksa masih aktif dalam kegiatan bersama pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk serta pertemuan bersama OJK pada 24 Juli 2020.

Sadikin juga tidak menginformasikan pengunduran dirinya sebagai dirut PT Bosowa Corporindo.

Sadikin Aksa juga diketahui pernah mengirim foto surat kuasa kepada dirut PT Bank Bukopin Tbk dengan mencantumkan jabatannya sebagai dirut PT Bosowa Corporindo via WhatsApp pada 27 Juli 2020.

Atas perbuatannya, Sadikin Aksa diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sadikin Aksa terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana penjara maksimal 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar. (Knu)

Baca Juga

Jalani Pemeriksaan, Keponakan JK Dicecar 53 Pertanyaan soal Pidana Perbankan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Kawal Langsung Penyaluran Bantuan PTK-Indonesia untuk Korban Kebakaran Tambora
Indonesia
TNI Kawal Langsung Penyaluran Bantuan PTK-Indonesia untuk Korban Kebakaran Tambora

Berawal dari kompor salah satu warga yang meledak pada hari Selasa (11/8), kebakaran tak terhindarkan lagi.

Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan

Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak

Wagub DKI Ungkap 'Komorbid' Saefullah
Indonesia
Wagub DKI Ungkap 'Komorbid' Saefullah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sebenarnya sudah mencarikan solusi terbaik untuk kesembuhan Saefullah

7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar
Indonesia
7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar

Sebanyak tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Soloraya sepakat patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro
Indonesia
Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro

Penyitaan aset para tersangka ini juga terus dilakukan secara masif

Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Resmi Dihentikan
Indonesia
Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Resmi Dihentikan

Ia mengapresiasi tim gabungan yang telah menjalankan upaya pencarian

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Hari Ini
Indonesia
Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan semua wilayah di DKI Jakarta cerah berawan pada Sabtu (22/8) siang hingga malam

Kasus Pertama Sejak Wabah, WNI Positif COVID-19 di Tiongkok
Indonesia
Kasus Pertama Sejak Wabah, WNI Positif COVID-19 di Tiongkok

WNI tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes asam nukleat.

IDI Prediksi Vaksin Bisa Cegah Varian Baru Virus Corona
Indonesia
IDI Prediksi Vaksin Bisa Cegah Varian Baru Virus Corona

Pada kesempatan yang sama Zubairi Djoerban mengaku tak bisa membayangkan bila mutasi virus corona berkode B117 itu masuk ke Indonesia. Pasalnya, mutasi virus ini 71% lebih menular ketimbang virus corona awalnya.

Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara
Indonesia
Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong vonis mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.