Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri masih mendalami kasus kebocoran data 279 juta penduduk.

Rencananya, Dirut BPJS Kesehatan yang akan dimintai keterangan. Namun, kehadirannya diwakilkan oleh pejabat BPJS Kesehatan lain.

“Bukan (Dirut yang hadir), salah satu pejabat yang berwenang betul-betul, ia bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/5).

Baca Juga:

Kabareskrim Selidiki Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan

Rusdi menuturkan, pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.30 WIB.

“Mudah-mudahan dari klarifikasi ini, Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah dibobol dan dijual di forum online.

Data ini diduga berasal dari kebocoran salah satu instansi pemerintah.

Ilustrasi keamanan siber (ANTARA/Shutterstock)
Ilustrasi keamanan siber (ANTARA/Shutterstock)

Data-data yang dijual meliputi nama, nomor identitas kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan data pribadi lainnya.

Data yang bocor ini diduga berasal dari institusi pemerintah yakni BPJS Kesehatan. Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah Kamis (20/5).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menganalisis sampel data pribadi yang beredar sejak 20 Mei. Investigasi itu menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums.

Baca Juga:

Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah

Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

Disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, Jumat (21/5), data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

“Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” ujar Dedy melalui keterangan resminya. (Knu)

Baca Juga:

Data Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berpergian Saat Larangan Mudik, Wajib Karantina Mandiri Selama Lima Hari
Indonesia
Berpergian Saat Larangan Mudik, Wajib Karantina Mandiri Selama Lima Hari

Bagi pihak yang dikecualikan terdapat syarat perjalanan yang harus dipenuhi

2025 Jumlah Kendaraan Listrik Capai 19 Ribu Unit
Indonesia
2025 Jumlah Kendaraan Listrik Capai 19 Ribu Unit

Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan terjadi penghematan devisa sebesar USD1,8 miliar dari pengurangan impor BBM setara 77 ribu bopd.

Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan
Indonesia
Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadapi banyak tantangan pada satu tahun awal pemerintahannya.

Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah

Buzzer-buzzer membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta

PA 212 Cs Demo, Polda Metro Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara
Indonesia
PA 212 Cs Demo, Polda Metro Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Adapun rencana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi adanya demonstrasi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Menaker Pastikan Jumlah Pekerja Asing Tidak Lebihi Pekerja Lokal
Indonesia
Menaker Pastikan Jumlah Pekerja Asing Tidak Lebihi Pekerja Lokal

Jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020.

Kemenkes Sebut Varian Baru Delta Jadi Pemicu Ledakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kemenkes Sebut Varian Baru Delta Jadi Pemicu Ledakan Kasus COVID-19

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, varian baru ini (delta) lebih mudah menyebar di masyarakat.

BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Sinopharm
Indonesia
BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Sinopharm

Vaksin ini dimanfaatkan dalam program Vaksinasi Gotong Royong yang menyasar kalangan pegawai perkantoran.

Eri-Armuji Unggul Telak di Putaran Kedua Debat Pilkada Surabaya
Indonesia
Eri-Armuji Unggul Telak di Putaran Kedua Debat Pilkada Surabaya

Ia mengatakan, debat kedua tadi malam, paslon Eri-Armuji unggul telak dengan skor 5-1.

Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU
Indonesia
Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah melakukan lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI. Namun, proses tersebut dinilai melanggar perundang-undangan yang berlaku.