Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung Olah TKP kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (24-8-2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj.

MerahPutih.com - Polri enggan menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) secara terbuka atau bersama media massa.

Jawaban Polri ini menanggapi adanya permintaan sejumlah kalangan agar penyidikan kasus kebakaran Kejagung dibuka seterang-terangnya ke publik melalui olah TKP secara terbuka.

"Kalau olah TKP terbuka saya tidak bisa bayangkan nanti TKP-nya diacak-acak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Baca Juga:

Terjawab! Ini Penjelasan Ahli Soal Gedung Kejagung yang Terbakar dari Atas ke Bawah

Awi mengatakan, rekonstruksi dalam upaya pengungkapan perkara sudah dilakukan sebanyak enam kali. Nantinya, semua hasil olah TKP dibuka secara gamblang di persidangan.

"Selama ini Polri sudah berjalan on the track sudah profesional dan apa yang menjadi hasil dari olah TKP maupun dari labfor Polri selama ini sudah diakui tak terbantahkan," tegas Awi.

Bahkan, kata Awi, dalam upaya pengungkapan perkara ini penyidik menggunakan seluruh bukti dan petunjuk yang ada. Awi yakin semua yang diungkap penyidik terbukti dalam pengadilan.

"Kita menggunakan scientific crime investigation jadi kita pakai ilmu pengetahuan. Silakan itu di pengadilan akan terbuka," kata Awi.

Sebelumya, kepolisian diminta menggelar rekonstruksi kasus kebakaran Gedung Utama Kejagung secara terbuka. Penjelasan puntung rokok menjadi penyebab kebakaran markas Korps Adhyaksa menimbulkan keraguan di masyarakat.

Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/foc)
Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/foc)

Sebanyak 8 tersangka bertanggung jawab dalam kebakaran Gedung Utama Kejagung. Mereka ialah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH dan Direktur PT ARM berinisial R. Lalu, lima tukang berinisial T, H, S, K, IS, dan mandor berinisial UAN.

Mereka semua belum dilakukan penahanan.

"Ya (belum ditahan), kan baru besok (Selasa, 27 Oktober 2020) diperiksa pukul 10.00 WIB," kata Awi.

"Nanti diperiksa dulu sebagai tersangka masalah ditahan atau tidak itu kewenangan di penyidik," ujar jenderal bintang satu itu.

Penyidik gabungan telah memeriksa 131 orang saksi. Sebanyak 64 saksi merupakan saksi kunci.

Mereka, yakni orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa kebakaran di Kejagung. Saksi kunci terdiri dari petugas kebersihan, tukang, hingga pegawai Kejagung.

Penyidik juga memeriksa 10 saksi ahli. Keterangan saksi untuk memperkuat analisis pendapat dari penyidik.

Hasil penyidikan diketahui titik api berasal dari lantai 6 di Ruang Biro Kepegawaian. Sumber api dari bara rokok yang mengakibatkan terjadinya open flame atau api menyala terbuka.

Baca Juga:

Ini yang Harus Dilakukan Bareskrim Jika Ada Fakta Hukum Baru Kebakaran Kejagung

Polisi memastikan rokok itu milik kelima tukang yang bekerja di lantai 6. Mandor turut menjadi tersangka karena lalai dalam mengawasi para tukang.

Sementara itu, pejabat Kejagung NH lalai dalam penyediaan minyak pembersih merek Top Cleaner. NH tidak mengecek terlebih dahulu kandungan dari minyak pembersih tersebut sebelum digunakan petugas kebersihan.

Dampaknya, minyak yang mengandung fraksi solar itu memicu api menjalar cepat ke seluruh Gedung Utama Kejagung. Kebakaran itu menimbulkan kerugian hingga Rp1,2 triliun.

Sementara itu, R menjadi tersangka karena memberikan barang yang tidak memiliki izin edar kepada Kejagung. Ahli kesehatan menyebut ada pelarangan penggunaan bahan berbahaya terhadap semua gedung. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Klaim Tak Ada Niat Pelaku Membakar Gedung Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.120 Polisi di Depok Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1.120 Polisi di Depok Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah sendiri menargetkan kurang lebih 16,9 juta petugas layanan publik yang akan menjalani vaksinasi

Status Bencana NTT Ditetapkan sebagai Tanggap Darurat
Indonesia
Status Bencana NTT Ditetapkan sebagai Tanggap Darurat

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya.

PKS Nilai PPN Sembako dan Pendidikan Tidak Pancasilais
Indonesia
PKS Nilai PPN Sembako dan Pendidikan Tidak Pancasilais

Mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan para orang kaya/konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0 persen untuk PPnBM

Di Penjara, Rizieq Shihab Pilih Fokus Selesaikan Tesis
Indonesia
Di Penjara, Rizieq Shihab Pilih Fokus Selesaikan Tesis

Pimpinan FPI Rizieq Shihab telah sepekan berada di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Mayoritas Tukang dan Mandor
Indonesia
Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Mayoritas Tukang dan Mandor

Penetapan tersangka ini diperkuat dengan keterangan 10 saksi ahli

Loloskan Pemudik, Polisi Bakal Dapat Hukuman Dua Kali Lipat
Indonesia
Loloskan Pemudik, Polisi Bakal Dapat Hukuman Dua Kali Lipat

Dengan banyaknya personil dan titik penyekatan, masyarakat dijamin tak bisa lolos titik penyekatan tersebut. Baik jalan arteri, tol, bahkan jalan tikus akan diadang polisi.

Kemenperin Fasilitasi Sertifikat SNI Pada Produsen Sepeda Lokal
Indonesia
Kemenperin Fasilitasi Sertifikat SNI Pada Produsen Sepeda Lokal

Kebutuhan sepeda dalam negeri saat ini mencapai 7 juta unit, sedangkan kapasitas produksi dalam negeri hanya berkisar 2,5-3 juta unit.

Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan
Indonesia
Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan

Tercatat, pada 26 Maret lalu jumlah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Indonesia telah mencapai 10 juta vaksinasi. Kemudian, pada 30 April, vaksinasi yang telah dilakukan telah menembus angka 20 juta.

Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN
Indonesia
Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN

Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat.

Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Tawuran di Bulan Ramadan
Indonesia
Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Tawuran di Bulan Ramadan

Polda Metro Jaya melakukan kegiatan patroli gabungan untuk mencegah aksi tawuran.