Bareskrim Panggil Petinggi ACT Kantor cabang ACT di jalan Jendral Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan, masih bekerja berdasarkan jam operasional seperti biasanya, Kamis (7/7/2022). (ANTARA/M Riezko Bima Elko P/22)

TANTRUM - Izin lembaga pengumpul dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah dicabut oleh Kementerian Sosial. Selain itu, ratusan rekening yayasan dan yang terkait telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kini, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia memanggil presiden dan mantan presiden ACT untuk diminta klarifikasi terkait kasus pengelolaan dana di tumbuh lembaga tersebut.

Baca Juga:

MUI Angkat Suara soal Kasus ACT

"Hari ini (Jumat) dipanggil juga ketua atau presidennya, kalau tak salah untuk dimintai keterangan," kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan, di Jakarta, Jumat (8/7).

Ia menyebutkan, undangan permintaan klarifikasi ditujukan kepada Presiden ACT, Ibnu Hadjar, dan bekas Presiden ACT, Ahyudin.

Selain kedua petinggi ACT tersebut, penyidik menyarankan pihak ACT untuk menyertakan pihak keuangan dan operasional agar hadir memberikan klarifikasi.

"Sesuai undangan Presiden ACT Ibnu Hadjar dan mantan Presiden ACT Ahyudin, namun kami sarankan untuk pihak ACT menyertakan menyertakan bagian keuangan ACT dan bagian operasional," katanya.

Permintaan klarifikasi tersebut diagendakan siang ini di Gedung Bareskrim Polri. Penyidik yang menangani kasus ini adalah Subdi IV Dittipideksus.

"Sekitar jam 11.00 atau 13.00 (WIB) hari ini," katanya.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia turut menyelidiki kasus pengelolaan dana masyarakat untuk kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi ACT yang diduga terjadi penyelewengan.

Dasar penyelidikan yang dilakukan penyidik dari pendalaman hasil analisis intelijen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), laporan masyarakat dan temuan Polri di lapangan.

ACT menjadi sorotan setelah laporan investigasi majalah nasional Tempo memuat tentang dugaan penyelewengan donasi umat yang digalang disalahgunakan, termasuk biaya operasional dan gaji tinggi para pengelolanya.

Pengurus ACT telah mengaku mengambil sebesar 13,7 persen dari dana yang terkumpul untuk biaya operasional lembaga tersebut. Hal ini menurut Kementerian Sosial menyalahi aturan yang berlaku seharusnya hanya boleh memotong 10 persen.

Kementerian Sosial lantas mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang telah diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022, terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan yayasan.

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial ad interim, Muhadjir Effendi. (Knu)

Baca Juga:

Bertambah, PPATK Blokir 300 Lebih Rekening ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Mbah Rono Pilih dan Ingin Berjuang di PDIP
Indonesia
Saat Mbah Rono Pilih dan Ingin Berjuang di PDIP

"Negara demokrasi di mana syarat mutlaknya adalah ada partai politik di mana PDI Perjuangan menurut saya partai yang terbuka," kata Surono.

KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami tunjangan lurah di Bekasi yang dipotong atas perintah Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi.

Untung UMKM Saat Gelaran MotoGP Mandalika
Indonesia
Untung UMKM Saat Gelaran MotoGP Mandalika

Agenda MotoGP di Mandalika, pada Sabtu (19/3) ini, dimulai dengan kualifikasi Asia Talent Cup, dilanjutkan dengan latihan bebas Moto3, Moto2 dan MotoGP.

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati. JPU meyakini Heru telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Asabri yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Rute LRT Velodrome - Manggarai Urai Penumpukan Penumpang di Stasiun Sentral
Indonesia
Rute LRT Velodrome - Manggarai Urai Penumpukan Penumpang di Stasiun Sentral

Pemprov) DKI Jakarta akan membuka kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) rute Velodrome-Manggarai.

[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 100 Ribu Anyar Bergambar Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 100 Ribu Anyar Bergambar Jokowi

Pencetakan uang tidak menggunakan tokoh yang masih hidup.

Jokowi Tolak Usulan Penghapusan Daya 450 VA
Indonesia
Jokowi Tolak Usulan Penghapusan Daya 450 VA

"Tidak ada, gak pernah, gak pernah bicara seperti itu," kata Presiden Jokowi.

Lili Pintauli Mundur, Firli Bahuri Ucapkan Terima Kasih
Indonesia
Lili Pintauli Mundur, Firli Bahuri Ucapkan Terima Kasih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perihal pengunduran diri pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar.

Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden
Indonesia
Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden

Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara terkait isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatannya. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Bawaslu Bandung Gelar Sekolah Politik Bagi Warga Usia di Bawah 30 Tahun
Indonesia
Bawaslu Bandung Gelar Sekolah Politik Bagi Warga Usia di Bawah 30 Tahun

Bukan hanya mengenai seberapa meningkatnya partisipasi warga Bandung dalam perhelatan pemilu mendatang. Namun juga, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat.