Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan tidak akan ikut campur soal aduan dugaan gratifikasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Polri.

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menegaskan, KPK mempunyai mekanisme internal yang disebut Dewan Pengawas (Dewas) yang lebih berwenang untuk menyelidiki aduan tersebut.

Baca Juga

Firli Bahuri Bungkam Dicecar Soal Pelaporan ICW Terkait Dugaan Gratifikasi

“Mekanisme internal di KPK akan bergulir sesuai aturan, silakan dikonfirmasi ke sana,” kata Agus kepada wartawan, Jumat (4/6).

Agus meminta kepada sejumlah pihak untuk tidak menarik-narik Polri dalam kasus yang bukan wewenangnya karena saat ini Polri tengah fokus membantu pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19.

“Jangan tarik-tarik Polri. Saat ini kita fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dan investasi akibat Pendemi COVID-19,” imbuhnya.

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. ANTARA/ HO-Polri
Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. ANTARA/ HO-Polri

Agus menyebut pihaknya akan menyerahkan aduan berserta bukti-bukti yang diserahkan ICW ke Dewas KPK untuk ditindaklanjuti.

“Nanti kita kembalikan ke Dewas saja. Kan sudah ditangani,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (3/6) untuk membuat aduan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Dia diduga telah menerima gratifikasi dalam kasus pemakaian helikopter beberapa bulan lalu.

“Kami mendapatkan informasi bahwa harga sewa yang terkait dengan penyewaan helikopter itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firli ketika sidang etik dengan Dewas,” kata Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Bareskrim Polri, Kamis (3/6). (Knu)

Baca Juga

ICW Laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Setuju Intoleransi Dilawan Dengan Moderasi Keagamaan
Indonesia
Kapolri Setuju Intoleransi Dilawan Dengan Moderasi Keagamaan

Mantan Kapolda Banten ini mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

Pengusaha Diminta Beli Vaksin COVID-19 Buat Karyawan
Indonesia
Pengusaha Diminta Beli Vaksin COVID-19 Buat Karyawan

Vaksinasi yang akan diberikan pada masyarakat, dua tipe yakni bantuan pemerintah melalui data BPJS Kesehatan dan mandiri.

DKI Ogah Berpolemik Soal Aturan Investasi Miras
Indonesia
DKI Ogah Berpolemik Soal Aturan Investasi Miras

"Tunggu saja nanti kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI," papar Reza.

Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19

Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta selama seminggu ini belum mampu menurunkan kasus COVID-19.

Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI
Indonesia
Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI

Pemerintah perlu menyikapi potensi aksi lanjutan kelompok yang dipimpin Rizieq Shihab itu usai dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB

"Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katany

Jamaah Islamiyah Rogoh Kocek Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah
Indonesia
Jamaah Islamiyah Rogoh Kocek Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah

Kelompok teroris Jamaah Islamiyah harus merogoh kocek Rp300 juta untuk memberangkatkan anggotanya ke Suriah.

Muncul Klaster Salat Tarawih di Banyumas
Indonesia
Muncul Klaster Salat Tarawih di Banyumas

Bupati mengatakan untuk klaster Tarawih di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, berawal dari adanya seorang warga yang sedang sakit tetap berangkat ke musala untuk melaksanakan ibadah Salat Tarawih pada awal Ramadhan 1442 H.

Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus
Indonesia
Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus

Masyarakat Tiongkok dicekam kekhawatiran yang mendalam setelah sejumlah provinsi mengalami kekurangan persediaan vaksin rabies.

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.