Bareskrim Duga Ada Perusahaan 'Cangkang' Penampung Dana Operasional ACT Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap temuan baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Penyidik menduga ada penggunaan perusahaan-perusahaan baru sebagai “cangkang” dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan hal ini.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Jelaskan Sistem Inovatif Profit ACT

"Adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT, ini didalami," ujar Whisnu kepada wartawan yang dikutip, Jumat (15/7).

Dia menjelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.010/2016 pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan perusahaan cangkang (special purpose vehicle) dapat memperoleh pengampunan pajak.

Karena merupakan perusahaan antara yang didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya. Seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi, serta tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

"Perusahaan cangkang yang dibentuk, tetapi tidak beroperasi sesuai pendiriannya, hanya untuk sebagai perusahaan money laundering," ungkap Whisnu.

Whisnu menuturkan, penelusuran tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nanti akan diungkap bahwa ada nama perusahaan-perusahaan yang menjadi cangkang dari ACT.

"Jadi seolah-olah perusahaan itu bergerak di bawah ACT, tapi sama saja bahwa yang menjalani dia-dia sendiri. Ada perusahaan a, perusahaan b, perusahaan c, ya dia-dia juga yang buat," papar Whisnu.

Baca Juga:

Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings

Whisnu belum membeberkan jumlah dan nama-nama perusahaan cangkang milik ACT yang berbentuk lembaga amal. Dia memastikan ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ACT dengan perusahaan cangkang tersebut.

“Pasti (ada TPPU), karena kami mendasari dari telaah dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," jelasnya.

Penyidik Dittpideksus Bareskrim Polri sendiri telah memeriksa 12 orang saksi dengan pemeriksaan empat saksi pada hari Kamis (14/7).

Mereka yakni pendiri ACT Ahyudin, Pengurus ACT atau Senior Vice President Global Islamic Filantropi berinisial H dan sekretaris ACT periode 2009-2019 atau Ketua Dewan Pembina ACT NIA, serta Manager PT Lion Mentari GR. (Knu)

Baca Juga:

Diperiksa Secara Maraton, Ahyudin Klaim Tidak Ada Penyelewengan Dana di ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kecelakaan Maut di Tol Bawen-Ungaran, 5 Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan Maut di Tol Bawen-Ungaran, 5 Orang Tewas

Terjadi kecelakaan maut di Tol Ungaran, tepatnya di kilometer 438,400 Sabtu (24/9/2022) dini hari. Akibat kecelakaan itu, 5 orang meninggal dunia.

Pemerintah Segera Tangkap Pelaku Penyerangan di Nduga
Indonesia
Pemerintah Segera Tangkap Pelaku Penyerangan di Nduga

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan pemerintah akan bergerak cepat menangkap dan memproses hukum pelaku penyerangan di Nduga, Papua.

Ketentuan Terbaru PPKM di Jabodetabek Sepekan Mendatang
Indonesia
Ketentuan Terbaru PPKM di Jabodetabek Sepekan Mendatang

Di Banten, daerah yang menerapkan PPKM level 2 yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.

Anggaran Masyarakat PBI JKN 2022 Lebih dari Rp 45 Triliun
Indonesia
Anggaran Masyarakat PBI JKN 2022 Lebih dari Rp 45 Triliun

Insya Allah di November bisa selesai

Bertemu Jokowi, Elon Musk Janji Datang ke Indonesia di Bulan November
Indonesia
Bertemu Jokowi, Elon Musk Janji Datang ke Indonesia di Bulan November

Elon Musk menjelaskan dirinya sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimistis terhadap masa depan, dan memiliki energi positif.

Senin 20 Juni 2022, Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia
Indonesia
Senin 20 Juni 2022, Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Situs IQ Air Index merilis kualitas udara kota belahan dunia, Senin (20/6).

Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, pembelajaran tatap muka 100 persen masih bisa dilakukan, asalkan ada sedikit "modifikasi".

Perombakan Kabinet, Muhaimin: Mepet-mepet Baru Diajak Bicara
Indonesia
Perombakan Kabinet, Muhaimin: Mepet-mepet Baru Diajak Bicara

Muhaimin mengaku, belum mendapatkan informasi terkait isu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang kemungkinan masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019
Indonesia
Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar

Anies Revisi Kenaikan UMP, PDIP Pertanyakan Apa Kerjaan TGUPP
Indonesia
Anies Revisi Kenaikan UMP, PDIP Pertanyakan Apa Kerjaan TGUPP

PDIP tidak menegaskan sikap setuju atau menolak terhadap revisi kenaikan UMP DKI yang baru.