Bareskrim Bongkar Sindikat Ilegal Akses yang Masuki Situs Pemerintah Waspada ponselmu disadap oleh hacker. (Foto: Unsplash/jeffissantos)

Merahputih.com - Bareskrim Polri membongkar sindikat ilegal akses dan backlink permainan judi online yang modusnya memasukkan link ilegal tanpa izin ke dalam situs resmi pemerintah dan lembaga pendidikan. Empat orang berhasil ditangkap atas kasus ini, mereka adalah ATR, AN, HS dan NFR.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, tim Cyber Bareskrim Polri bertindak cepat dengan melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan masyarakat.

Baca Juga:

Hasil Penelitian Virus Corona Dijadikan Target Para Hacker

Backlink itu sendiri jika diklik nanti akan keluar sisipan gambar. Para pelaku menggunakan situs pemerintah atau lembaga pemerintah untuk membubuhkan rating.

"Kalau naik, maka rating website judinya akan tinggi,” ujar Argo di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Rabu (13/10).

Dari penyelidikan tersebut, penyidik mengetahui para tersangka berada di tiga lokasi seperti Boyolali, Bondowoso dan Malang, Jawa Timur.

“Kami menemukan pelaku inisial ATR. Di rumahnya kita temukan handphone dan PC. ATR ini perannya sebagai marketing jasa judi online," jelas Argo.

Ilustrasi (Foto: pixabay/fotoart-treu)

Pihaknya juga menemukan tersangka lain di Bondowoso yaitu berinisial AN. "Perannya tukang menyiapkan akses,” tutur Argo.

Penyidik lantas menemukan lagi tersangka HS yang bertugas menempatkan link judi online dalam artikel pemerintah. “Terakhir kita menemukan lagi tersangka NFR di Malang, yang mengakses situs pemerintah,” sambungnya.

Baca Juga:

Waduh! Ada 160.000 Akun Nintendo Jadi Incaran Hacker

Penyidik menyita barang bukti handphone, rekening bank, STNK, BPKB mobil Brio, dan deposito Rp 50 juta.

Atas perbuatannya, keempat tersangka ini bakal terkena Pasal Berlapis. Antara lain, Pasal 46 ayat (1),(2),(3) Jo Pasal 30 ayat (1),(2),(3) dan atau Pasal 48 ayat (1),(2) Jo Pasal 32 ayat (1),(2) dan atau Pasal 27 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 303 dan atau Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok
Indonesia
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka melakukan aksinya bulan Agustus 2021 dan mereka sudah berada di Indonesia sejak enam bulan yang lalu.

Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB
Indonesia
Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS).

Kritik Oligarki, Partai Ummat Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
Kritik Oligarki, Partai Ummat Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK

Isu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kembali mengemuka di awal tahun 2022.

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun
Indonesia
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun

Penyelidikan kasus tewasnya pemimpin redaksi (pemred) media online, Mara Salem Harahap mulai menemui titik terang. Kepolisian mengklaim menangkap terduga pelaku pembunuh Mara.

Polisi Gerebek Kebun Ganja Hidroponik di Brebes
Indonesia
Polisi Gerebek Kebun Ganja Hidroponik di Brebes

Tersangka pertama berinisial Y sebagai perawat kebun ganja di Brebes, Jawa Tengah

Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi
Indonesia
Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

Kemlu Sebut 13 WNI di Ukraina Belum Dievakuasi
Indonesia
Kemlu Sebut 13 WNI di Ukraina Belum Dievakuasi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan, masih ada 13 warga negara Indonesia (WNI) yang belum dievakuasi. Rinciannya, empat WNI di Kharkiv dan sembilan WNI di Chernihiv.

Putin Nyatakan Belum Saatnya Gencatan Senjata
Dunia
Putin Nyatakan Belum Saatnya Gencatan Senjata

Kondisi saat ini menyebabkan gencatan senjata belum saatnya dilakukan di Ukraina.

Protes Kenaikan UMP DKI 2022, Ketua DPRD: Jangan Politis
Indonesia
Protes Kenaikan UMP DKI 2022, Ketua DPRD: Jangan Politis

Revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 mendapatkan protes dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

IDI Sebut 598 Dokter Gugur Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
IDI Sebut 598 Dokter Gugur Selama Pandemi COVID-19

Sebanyak 598 orang dokter meninggal dunia selama pandemi COVID-19 per 27 Juli 2021.