Bareskrim Bongkar Sindikat Ilegal Akses yang Masuki Situs Pemerintah Waspada ponselmu disadap oleh hacker. (Foto: Unsplash/jeffissantos)

Merahputih.com - Bareskrim Polri membongkar sindikat ilegal akses dan backlink permainan judi online yang modusnya memasukkan link ilegal tanpa izin ke dalam situs resmi pemerintah dan lembaga pendidikan. Empat orang berhasil ditangkap atas kasus ini, mereka adalah ATR, AN, HS dan NFR.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, tim Cyber Bareskrim Polri bertindak cepat dengan melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan masyarakat.

Baca Juga:

Hasil Penelitian Virus Corona Dijadikan Target Para Hacker

Backlink itu sendiri jika diklik nanti akan keluar sisipan gambar. Para pelaku menggunakan situs pemerintah atau lembaga pemerintah untuk membubuhkan rating.

"Kalau naik, maka rating website judinya akan tinggi,” ujar Argo di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Rabu (13/10).

Dari penyelidikan tersebut, penyidik mengetahui para tersangka berada di tiga lokasi seperti Boyolali, Bondowoso dan Malang, Jawa Timur.

“Kami menemukan pelaku inisial ATR. Di rumahnya kita temukan handphone dan PC. ATR ini perannya sebagai marketing jasa judi online," jelas Argo.

Ilustrasi (Foto: pixabay/fotoart-treu)

Pihaknya juga menemukan tersangka lain di Bondowoso yaitu berinisial AN. "Perannya tukang menyiapkan akses,” tutur Argo.

Penyidik lantas menemukan lagi tersangka HS yang bertugas menempatkan link judi online dalam artikel pemerintah. “Terakhir kita menemukan lagi tersangka NFR di Malang, yang mengakses situs pemerintah,” sambungnya.

Baca Juga:

Waduh! Ada 160.000 Akun Nintendo Jadi Incaran Hacker

Penyidik menyita barang bukti handphone, rekening bank, STNK, BPKB mobil Brio, dan deposito Rp 50 juta.

Atas perbuatannya, keempat tersangka ini bakal terkena Pasal Berlapis. Antara lain, Pasal 46 ayat (1),(2),(3) Jo Pasal 30 ayat (1),(2),(3) dan atau Pasal 48 ayat (1),(2) Jo Pasal 32 ayat (1),(2) dan atau Pasal 27 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 303 dan atau Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PM Eswatini Meninggal Setelah Terpapar COVID-19
Dunia
PM Eswatini Meninggal Setelah Terpapar COVID-19

Perdana Menteri (PM) Eswatini Ambrose Dlamini, yang empat pekan lalu dinyatakan positif mengidap COVID-19, meninggal pada usia 52 tahun.

Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

"Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrem," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

7 Anak di Bawah Umur Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Perusakan Makam di Solo
Indonesia
7 Anak di Bawah Umur Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Perusakan Makam di Solo

"Kami resmi menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus perusakan makam setelah dilakukan gelar perkara," ujar Ade

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Pemprov DIY Bersiap Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Remaja
Indonesia
Pemprov DIY Bersiap Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Remaja

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pihaknya akan menggelar vaksinasi massal pada remaja di sekolah.

Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin
Indonesia
Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan tuduhan terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang disebut sebagai seorang yang radikal.

PGI Minta Masyarakat Kesampingkan Perbedaan Politik Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
PGI Minta Masyarakat Kesampingkan Perbedaan Politik Tangani Pandemi COVID-19

Pengurus PGI berharap masyarakat tidak jenuh dan longgar menerapkan protokol kesehatan

MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR
Indonesia
MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR

Penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting

Penyidik Polisi Dihadang FPI, Kapolri: Sikat Semua
Indonesia
Penyidik Polisi Dihadang FPI, Kapolri: Sikat Semua

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," ujar Idham.

[Hoaks atau Fakta]: BEM UI Segera Gelar Aksi Besar-besaran
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BEM UI Segera Gelar Aksi Besar-besaran

Disebutkan bahwa telah beredar undangan aksi yang akan digelar pada tanggal 5 Juli 2021 yang merupakan buntut dari publikasi “The King of Lip Service”.