Bareskrim Bongkar Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Ilustrasi: Pupuk siap dijual di Sukabumi dan sekitarnya. (MerahPutih.com/Mauritz)

Merahputih.com - Kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi berhasil dibongkar polisi. Dua orang berinisial AEF dan MD yang merupakan pemilik KPL (Kios Pupuk Lengkap) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan menerangkan kerugian negara akibat tindakan kedua oknum tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga:

Warga Bantul Positif COVID-19 Bakal Diberikan Oksigen Gratis

"Penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut telah dilakukan oleh AEF dan MD sejak tahun 2020, yang menyebabkan alokasi pupuk tidak tepat sasaran, merugikan petani yang seharusnya menerima dan merugikan negara mencapai Rp30 miliar," kata Whisnu dalam keterangan tertulis, Senin (31/1).

Penyalahgunaan pupuk bersubsidi dilakukan oleh oknum pemilik Kios Pupuk Lengkap, yakni AEF dan MD di wilayah Mauk dan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Menurut Whisnu, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima Minggu (30/1). Dari informasi tersebut dilakukan penelusuran, hingga terungkap praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh kedua pelaku.

Modus operandi yang digunakan pelaku adalah melakukan penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan berbekal Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) yang terdaftar penerima fiktif bukan petani.

“Bahkan penerima fiktif itu sudah meninggal dunia,” kata Whisnu.

Baca Juga:

IMIP Sumbang 40 Ton Oksigen Untuk Warga yang Membutuhkan

Alokasi pupuk tersebut didistribusikan ke pihak yang tidak berhak dengan harga Rp4 ribu per kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea. Whisnu mengungkapkan, kedua pelaku telah melakukan penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi sejak 2020.

Atas perbuatan para pelaku disangkakan melakukan dugaan tindak pidana ekonomi dan atau memperdagangkan barang dalam pengawasan dan pengadaan pupuk. “Dengan ancaman hukuman pidana enam tahun,” kata Whisnu.

Dalam perkara ini, penyidik menyita barang bukti berupa, dua mobil pick up, enam bendel dokumen e-RDKK tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022, satu bendel dokumen rekap penjualan fotokopi KTP petani periode tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022, lima buah buku dan kartu tani dan satu buah mesin EDC keluaran Bank BRI.

Lalu, 100 karung pupuk urea bersubsidi dengan berat total 20 ton, 200 karung pupuk phonska bersubsidi dengan berat total 10 ton, 30 karung organik bersubsidi berat total 1,5 ton, dan uang penjualan pupuk bersubsidi Rp8 juta.

Menurut Whisnu, perkara ini masih dalam pengembangan guna mengejar keterlibatan para pihak. Sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, untuk tidak coba-coba melakukan penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi.

"Agar alokasi pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran, meringankan beban para petani dan mendukung pemerintah untuk swasembada pangan,” ujar Whisnu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Bandung
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Bandung

BMKG menegaskan, gempa tidak berpotensi tsunami dan menyarankan hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker  Minneapolis Amerika Serikat
Indonesia
SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker Minneapolis Amerika Serikat

Mantan Ketua Umum Demokrat itu rencananya bakal berobat kanker prostat ke Amerika Serikat (AS) ditemani keluarganya dan berangkat hari ini.

Bandung Targetkan 2022, 13 Ruas Jalan Bebas Kabel di Atas
Indonesia
Bandung Targetkan 2022, 13 Ruas Jalan Bebas Kabel di Atas

Dalam program ducting Pemkot sudah menugaskan PT. Bandung Infra Investama (BII) melalui Peraturan Walikota Nomor 363 Tahun 2018 Tentang Penugasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Jokowi Tak Mau Indonesia Latah Ikutan Negara Lain Soal Buka Masker
Indonesia
Jokowi Tak Mau Indonesia Latah Ikutan Negara Lain Soal Buka Masker

Penambahan kasus COVID-19 harian makin melandai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin tergesa-gesa untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Jokowi mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia memang rendah tapi dia mengingatkan mengenai pentingnya masa transisi.

Irjen Napoleon Aniaya M Kece, Petugas Rutan Bareskrim Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Irjen Napoleon Aniaya M Kece, Petugas Rutan Bareskrim Ikut Terseret Diperiksa

Polri Irjen Napoleon Bonaparte juga berstatus tahanan rutan dalam kasus suap.

PPKM Jelang Lebaran, Simak Perubahan Aturannya
Indonesia
PPKM Jelang Lebaran, Simak Perubahan Aturannya

Pemerintah pun kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali.

Langgar Prokes PPKM Level 3, Bar Holywings Ditindak Dua Hari Berturut-turut
Indonesia
Langgar Prokes PPKM Level 3, Bar Holywings Ditindak Dua Hari Berturut-turut

Tempat usaha Holywings Kemang diberikan sanksi penutupan sementara 3x24 jam

Tahun ini, Putra Mahkota Arab Saudi Bakal 2 Kali Datang ke Indonesia
Indonesia
Tahun ini, Putra Mahkota Arab Saudi Bakal 2 Kali Datang ke Indonesia

Pangeran Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerja sama dalam beberapa proyek, antara lain pembangunan ibu kota negara (IKN).

PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024

“Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya. Jangan memberi peluang tafsir lain,” katanya.

Pemkot Bandung Mulai Gunakan Aplikasi Online Buat Surat Menyurat
Indonesia
Pemkot Bandung Mulai Gunakan Aplikasi Online Buat Surat Menyurat

Pemanfaatan aplikasi surat online merupakan Intruksi Khusus Pimpinan (IKP) yang diwajibkan seluruh perangkat daerah selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 1 April 2022.