Bareskrim Bantah M Kece Cabut Laporan Kasus Penganiayaan oleh Irjen Napoleon Tangkapan layar chanel MuhammadKece. (Foto: Youtube)

Merahputih.com - Bareskrim Polri membantah isu terkait Muhammad Kece mencabut laporan kasus penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap dirinya.

"Tidak ada permintaan pencabutan (laporan) dari KC (M Kece)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Jumat (8/10).

Baca Juga

Tiga Sejawat Irjen Napoleon Ikut Langgar Aturan Saat Penganiayaan M Kece

Andi menyebut, Kece hanya membuat surat permohonan maaf terhadap Napoleon, lantaran takut kejadian penganiayaan terulang kembali.

"Yang ada hanyalah surat permohonan maaf dengan konteks takut dianiayai lagi," terangnya.

 YouTuber Muhammad Kece, tersangka dugaan penistaan agama tiba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/8/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
YouTuber Muhammad Kece, tersangka dugaan penistaan agama tiba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/8/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Andi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal isi surat permintaan maaf M Kece. Yang jelas, M Kece mengaku surat itu dibuat karena takut dianiaya lagi oleh Irjen Napoleon.

"Konteksnya karena takut dianiaya lagi oleh NB," tutup dia.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebelumnya memutuskan menetapkan lima orang tersangka buntut dugaan kasus penganiayaan Muhammad Kece di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Baca Juga

Aniaya M Kece, Apa yang Ingin Ditunjukan Irjen Napoleon Bonaparte?

Irjen Napoleon Bonaparte menjadi pihak yang pertama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Napoleon, ada setidaknya 4 tahanan lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka merupakan tahanan dalam kasus berbeda-beda.

Keempat tersangka lainnya DH tahanan kasus uang palsu, DW napi kasus ITE, H alias C alias RT napi kasus tipu gelap dan HP napi kasus perlindungan konsumen. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Terima 2.029 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 7,9 Miliar
Indonesia
KPK Terima 2.029 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 7,9 Miliar

KPK mencatat sebanyak 34 kementerian menyampaikan 32 laporan

DPR Janji tak Recoki Jokowi soal Calon Suksesor Hadi Tjahjanto
Indonesia
DPR Janji tak Recoki Jokowi soal Calon Suksesor Hadi Tjahjanto

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut penentuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Parlemen tidak akan mencampuri sosok ideal pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara

Mayjen (Purn) Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Kemenhub Janji tidak Mendadak Langsung Tutup Bandara Halim
Indonesia
Kemenhub Janji tidak Mendadak Langsung Tutup Bandara Halim

Kemenhub pasti akan memberi waktu bagi sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan diri

Belum Vaksin? Ini 4 Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Buka Sampai Pukul 17.00
Indonesia
Belum Vaksin? Ini 4 Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Buka Sampai Pukul 17.00

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 16 mobil vaksinasi keliling yang dapat menjangkau masyarakat di permukiman padat penduduk dan perumahan.

Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Jakbar dan Jakut
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Jakbar dan Jakut

Kegiatan operasi pasar ini bekerja sama dengan PT Sinar Mas dan Kementerian Perdagangan

Dua Oknum Anggota Injak Kepala Warga di Papua, TNI AU Minta Maaf
Indonesia
Dua Oknum Anggota Injak Kepala Warga di Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI Angkata Udara meminta maaf atas insiden kesalahpahaman yang melibatkan dua oknum anggota Pomau Lanud Johanes Abraham Dimara dengan seorang warga di Merauke, Papua, Senin (26/7).

[HOAKS atau FAKTA]: Warga DKI Bingung dengan Hasil Kinerja Anies Selalu Dapat Penghargaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga DKI Bingung dengan Hasil Kinerja Anies Selalu Dapat Penghargaan

kun Facebook Sandro Novan mengunggah gamba berjudul “warga DKI bingung dengan hasil kinerja Anies Baswedan yang selalu dapat penghargaan”.

Pemprov DKI Larang ASN Ambil Cuti Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Larang ASN Ambil Cuti Natal dan Tahun Baru

Aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk mengambil cuti pada musim libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Langkah Pemerintah Genjot Literasi Masyarakat di Sektor Pasar Modal
Indonesia
Langkah Pemerintah Genjot Literasi Masyarakat di Sektor Pasar Modal

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, salah satu langkah yang dilaksanakan Kominfo melalui Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan literasi masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal.