Barang Impor Untuk Tangani COVID-19 Bebas Bea Masuk Suasana pelabuha, (Foto: Pelindo)

MerahPutih.com - Pemerintah menanggung bea masuk atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa di sektor industri yang terdampak pandemi COVID-19 melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, fasilitas ini berlaku pada saat PMK diundangkan hingga 31 Desember 2020.

Kebijakan pemerintah ini diklaim bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga dunia usaha tetap bisa bertahan di tengah krisis pandemi.

Baca Juga:

Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) diberikan atas impor barang dan bahan yang dibutuhkan untuk dalam negeri namun belum dapat dipenuhi oleh industri baik secara jumlah maupun spesifikasi.

Barang dan bahan ini harus digunakan untuk keperluan untuk memproduksi barang yang dikonsumsi di dalam negeri sehingga bukan untuk ekspor.

Terdapat 33 sektor industri yang eligible memperoleh fasilitas ini di antaranya sektor industri kesehatan yaitu Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan desinfektan.

Ilustras APD
Ilustrasi APD. (Foto: Antara).

Kemudian juga sektor industri yang berkaitan dengan elektronika, telekomunikasi, serat optik, smart card, dan pengemasan kaleng yang memiliki efek pengganda cukup tinggi ke perekonomian.

BM DTP, kata ia, menambah sederetan insentif perpajakan untuk menjaga produktivitas industri dalam negeri seperti penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan insentif perpajakan untuk membantu dunia usaha dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19,” katanya.

Baca Juga:

Bodetabek Disesaki Warga Jakarta Pencari Hiburan, Wagub DKI: Itu Konsekuensi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dugaan Pidana Perbankan, Komisaris Utama PT Bosowa Diperiksa Tujuh Jam
Indonesia
Dugaan Pidana Perbankan, Komisaris Utama PT Bosowa Diperiksa Tujuh Jam

Tim penyidik Bareskrim Polri mencecar sebanyak 70 pertanyaan terhadap saksi kasus Bank Bukopin, Komisaris Utama PT Bosowa Corporindo EA untuk tersangka SA.

Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan
Indonesia
Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik selama tahun 2020.

184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19
Dunia
184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta Mahkamah Agung (MA) menjelaskan maksud pemotongan hukuman bagi para koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia
Indonesia
Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan, rekomendasi PDIP jatuh kepada Gibran Rakabuming Raka

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal
Indonesia
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal

Polri memprediksi bahwa hari ini Minggu 2 Agustus 2020 arus balik para pemudik Hari Raya Idul Adha.

3 Langkah 'Panglima' Jokowi
Indonesia
3 Langkah 'Panglima' Jokowi

Adapun, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 menjadi sorotan

Kasus COVID-19 Capai Rekor Tertinggi, Turki Lockdown Total
Dunia
Kasus COVID-19 Capai Rekor Tertinggi, Turki Lockdown Total

Turki telah memasuki penguncian wilayah (lockdown) akhir pekan total pertama sejak Mei.

Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok
Indonesia
Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok

Pemerintah memperketat penerimaan TKA sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19.