Barang Impor Untuk Tangani COVID-19 Bebas Bea Masuk Suasana pelabuha, (Foto: Pelindo)

MerahPutih.com - Pemerintah menanggung bea masuk atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa di sektor industri yang terdampak pandemi COVID-19 melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, fasilitas ini berlaku pada saat PMK diundangkan hingga 31 Desember 2020.

Kebijakan pemerintah ini diklaim bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga dunia usaha tetap bisa bertahan di tengah krisis pandemi.

Baca Juga:

Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) diberikan atas impor barang dan bahan yang dibutuhkan untuk dalam negeri namun belum dapat dipenuhi oleh industri baik secara jumlah maupun spesifikasi.

Barang dan bahan ini harus digunakan untuk keperluan untuk memproduksi barang yang dikonsumsi di dalam negeri sehingga bukan untuk ekspor.

Terdapat 33 sektor industri yang eligible memperoleh fasilitas ini di antaranya sektor industri kesehatan yaitu Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan desinfektan.

Ilustras APD
Ilustrasi APD. (Foto: Antara).

Kemudian juga sektor industri yang berkaitan dengan elektronika, telekomunikasi, serat optik, smart card, dan pengemasan kaleng yang memiliki efek pengganda cukup tinggi ke perekonomian.

BM DTP, kata ia, menambah sederetan insentif perpajakan untuk menjaga produktivitas industri dalam negeri seperti penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan insentif perpajakan untuk membantu dunia usaha dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19,” katanya.

Baca Juga:

Bodetabek Disesaki Warga Jakarta Pencari Hiburan, Wagub DKI: Itu Konsekuensi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19
Indonesia
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19

Tiga Kementerian Ini Diminta Waspada, Ada Apa?
Indonesia
Tiga Kementerian Ini Diminta Waspada, Ada Apa?

"Tiga pos ini kemungkinan akan jadi bidikan untuk di-reshuffle oleh presiden. Kita cermati dalam dua atau tiga bulan ke depan. Selalu ada arah angin berbalik," ujar Ray.

Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman
Indonesia
Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman

KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah

KPK Kecewa MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud
Indonesia
KPK Kecewa MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud

KPK mempersoalkan putusan MA itu

Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka
Indonesia
Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka

Jokowi anggap pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik
Indonesia
Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik

Warga Solo akan diberi pemahaman yang benar terkait pemulasaran jenazah supaya tidak sampai ada salah paham hingga terjadi penolakan.

105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab
Indonesia
105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab

Ketiga kelompok itu terdiri dari anggota DPRD, staf Sekretariat DPRD dan Petugas Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD DKI.

Besok Jumat Awal Puasa Ramadan
Indonesia
Besok Jumat Awal Puasa Ramadan

Umat muslim yang akan menjalani puasa disarankan untuk sahur dengan makanan bergizi di tengah pandemi.

Positif Corona, Sekda DKI Saefullah Digantikan Sri Haryati
Indonesia
Positif Corona, Sekda DKI Saefullah Digantikan Sri Haryati

Saefullah saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit (RS) karena terkonfirmasi terpapar virus corona.