Bappenas Pastikan Anggaran Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Biaya Sektor Lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (Foto: JAY/Humas)

MerahPutih.Com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa anggaran pemindahan ibu kota negara tidak akan menggangu dana APBN.

Pasalnya, kebutuhan anggaran pemindahan ibu negara dari APBN, tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak, namun dari kerja sama pemanfaatan aset negara baik di ibu kota maupun sekitar Jabodetabek.

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah Singgung Peran Bung Karno

"Artinya, kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN dan tidak mengganggu prioritas lain yang sudah ada dalam APBN tiap tahunnya yang seperti dinyatakan nantinya dalam RPJMN 2020-2024," kata Bambang Brodjonegoro saat jumpa pers RAPBN 2020 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Presiden Jokowi tinjau lokasi calon ibu kota negara
Presiden Jokowi meninjau lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebagai calon lokasi ibu kota negara (Foto: Biro Pers Setpres)

Lebih lanjut berdasarkan prakiraan Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan biaya sebesar Rp93 triliun dari APBN, sedangkan sisanya dari non-APBN baik itu dari swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun BUMN.

Bambang menuturkan, kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total untuk tahap pertama dengan estimasi luas lahan 40.000 hektare dan target 1,5 juta orang yaitu Rp485 triliun.

"Untuk membangun pusat pemerintahan baru selama lima tahun ke depan sampai kota itu berfungsi kira-kira mencapai Rp500 triliun dengan APBN perannya itu adalah sekitar Rp93 triliun," ujar Bambang.

Menurut Bambang, apabila lokasi ibu kota negara baru sudah ditentukan oleh Presiden tahun ini, maka persiapan untuk pemindahan ibu kota lebih banyak untuk rencana induk (masterplan), desain kota (urban design), persiapan legalitas status hukum tanah, persiapan undang-undang dari DPR, dan kemungkinan persiapan lahan untuk dibangun.

"Anggarannya kalaupun ada lebih ke penyiapan masterplan, urban design dan perkerasan lahan dan itu sudah diantisipasi baik di Bappenas maupun Kementerian PUPR. Untuk 2020, basicall-nya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut," kata dia.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi dari Sektor Nontradisional

Hingga saat ini, lokasi ibu kota baru masih belum ditentukan. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan DPR hanya menyebutkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan.

Salah satu kriteria calon ibu kota negara baru adalah memiliki risiko bencana alam yang minim.

Sebagaimana dilansir Antara, terdapat tiga wilayah yang dianggap minim risiko bencana di Indonesia yakni wilayah Pulau Sumatera bagian timur, kemudian seluruh Pulau Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.

Sejauh ini, Provinsi Kalimantan Timur disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebagai calon lokasi ibu kota negara baru.(*)

Baca Juga: Fadli Zon Minta Jokowi Kaji Ulang Wacana Pemindahan Ibu Kota



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH