Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar Ilustrasi - Logo Bitcoin representasi mata uang kripto dan grafik kenaikan saham terlihat dalam ilustrasi yang diambil, Kamis (7/7/2022). ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic/am.

MerahPutih.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan aset kripto serta terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat.

Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan bertransaksi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terkait aset kripto yang diperdagangkan dan calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang terdaftar di Bappebti.

"Bappebti terus mengggencarkan edukasi tata cara bertransaksi aset kripto yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah," terang Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko pada hari ini, Rabu (27/7).

Baca Juga:

Market Kripto Bergerak Optimistis di Tengah Inflasi

Terlebih saat ini, kata Didid, banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Didid mengungkapkan, Bappebti terus melakukan pengawasan kepada CPFAK secara off site dan on site. Pengawasan off site dilakukan terhadap laporan rutin dan berkala yang disampaikan CPFAK melalui surat elektronik (e-mail) atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke Bappebti.

Sementara itu, pengawasan on-site dilakukan secara langsung, baik rutin maupun sewaktu-waktu, berdasarkan perhitungan pemetaan risiko.

Didid menambahkan, setiap CPFAK dan produk aset kripto yang diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti, tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

"Aset kripto baru yang akan diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Pendaftaran dapat dilakukan melalui CPFAK yang sudah terdaftar. Selanjutnya, penilaian akan dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto sendiri dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian," tegas Didid.

Baca Juga:

Potensi Pasar Kripto Indonesia di Tengah Bear Market

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Menurut Didid, Bappebti telah memberikan tanda daftar kepada 25 CPFAK dan menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, CPFAK hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menambahkan, perdagangan fisik aset kripto merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat akhir-akhir ini. Bappebti mencatat, data transaksi aset kripto meningkat pesat.

Hal itu terlihat dari nilai transaksi pada 2021 sebesar Rp 859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada 2020 yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. Selain itu, peningkatan terlihat dari transaksi Januari-Juni 2022 yang telah mencapai Rp 212 triliun. Hingga Juni 2022, pelanggan aset kripto di Indonesia tercatat memiliki 15,1 juta pelanggan.

"Dengan tingginya minat masyarakat yang berinvestasi di bidang perdagangan fisik aset kripto, masyarakat diminta agar terlebih dahulu paham dengan benar produk dan mekanisme perdagangannya," ujar Tirta. (Asp)

Baca Juga:

Ancaman Resesi Reda, Kripto Terus Meningkat

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank Sentral Singapura Perketat Kebijakan Moneter Demi Melawan Inflasi
Dunia
Bank Sentral Singapura Perketat Kebijakan Moneter Demi Melawan Inflasi

Pengetatan oleh Singapura adalah yang keempat dalam sembilan bulan terakhir.

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian
Indonesia
Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menanggapi usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) soal Polri di bawah kementerian.

Skuter Listrik akan Dilarang Beroperasi di Kawasan Malioboro
Indonesia
Skuter Listrik akan Dilarang Beroperasi di Kawasan Malioboro

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menggodok aturan yang melarang pengoperasian skuter listrik di sepanjang kawasan Malioboro.

Erick Tantang Generasi Muda Tidak Hanya Digital Native
Indonesia
Erick Tantang Generasi Muda Tidak Hanya Digital Native

Generasi muda terus meningkatkan kemampuan mereka, mengingat edukasi saat ini sangatlah muda didapatkan secara daring.

Revisi Buku PPKn, Kelenteng Dipastikan Tempat Ibadah Agama Buddha
Indonesia
Revisi Buku PPKn, Kelenteng Dipastikan Tempat Ibadah Agama Buddha

Keluarga Cedikiawan Buddhis Indonesia (KCBI) Rapat Bersama Kemendikbudristek Dan Kementerian Agama, Pastikan Kelenteng Sebagai Tempat Ibadah Agama Buddha.

Mahfud MD Minta Saling Pengertian antara Aparat dan Pemudik
Indonesia
Mahfud MD Minta Saling Pengertian antara Aparat dan Pemudik

Mahfud menekankan pentingnya menciptakan saling pengertian dan kerja sama antara aparat yang mangatur di lapangan dan masyarakat yang melakukan perjalanan.

Dubes RI untuk Malaysia Ungkap Kejinya Penyiksaan terhadap WNI Zailis
Indonesia
Dubes RI untuk Malaysia Ungkap Kejinya Penyiksaan terhadap WNI Zailis

Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono menyebut peristiwa yang dialami oleh Zailis merupakan penyiksaan yang sangat keji.

Polda Metro Jaya Minta 'Citayam Fashion Week' Digelar saat CFD
Indonesia
Polda Metro Jaya Minta 'Citayam Fashion Week' Digelar saat CFD

Maraknya gelaran 'Citayam Fashion Week' di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, menjadi sorotan publik. Kegiatan ini makin banyak digandrungi anak muda, bahkan sejumlah publik figur.

KPK Amankan Uang Dolar AS Terkait OTT Eks Wali Kota Yogyakarta
Indonesia
KPK Amankan Uang Dolar AS Terkait OTT Eks Wali Kota Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dan sejumlah p

CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu
Indonesia
CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu

Tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.