Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa reklamasi peluasan Ancol 155 hektare (ha) harus masuk rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Proses pembangunan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 ha itu tak diperkenankan tanpa RDTR dan RTRW.

Baca Juga:

SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum

"Seyogyanya itu (reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti enggak boleh," kata Ketua Bapemperda Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (8/7).

Saat ini, DPRD DKI belum membas lagi rancangan peraturan daerah (raperda) RDTR dan RTRW yang mengatur reklamasi di pesisir Utara Jakarta. Raperda ini dicabut Gubernur Anies pada 2018 lalu. Setahun setelah menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Wisatawan kembali menikmati berbagai kegiatan di pantai Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membuka tempat wisata di ibu kota secara bertahap mulai 13 Juni 2020 dan tempat wisata pantai termasuk wisata Kepulauan Seribu juga sudah bisa beroperasi pada 13 Juni hingga 2 Juli 2020. ANTARA/ Fauzi Lamboka
Wisatawan kembali menikmati berbagai kegiatan di pantai Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membuka tempat wisata di ibu kota secara bertahap mulai 13 Juni 2020 dan tempat wisata pantai termasuk wisata Kepulauan Seribu juga sudah bisa beroperasi pada 13 Juni hingga 2 Juli 2020. ANTARA/ Fauzi Lamboka

Pencabutan raperda itu direvisi untuk memuluskan janji kampanye Anies yang getol menentang reklamasi pada kampanye Pilkada DKI 2017.

"Kita sampai sekarang masih belum. Artinya, memang masuk di propemperda. Tapi belum dibahas sama sekali oleh Bapemperda," jelasnya.

Baca Juga:

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Sejauh ini, kata Pantas, Bapemperda masih belum mengetahui ada atau tidaknya pembahasan reklamasi Ancol dalam draf raperda tersebut.

"Kita kan belum bahas, jadi saya sama sekali belum tahu apakah ada reklamasi Ancol di dalam RTRW dan RDTR itu. Kita sama sekali belum tahu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ajak MAKI Bongkar Sosok King Maker di Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Ajak MAKI Bongkar Sosok King Maker di Skandal Djoko Tjandra

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kembali mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/9) kemarin.

Awal Mula Kasus Penikaman Anggota Timses Cawalkot Makassar di Jakarta
Indonesia
Awal Mula Kasus Penikaman Anggota Timses Cawalkot Makassar di Jakarta

Penusukan sendiri terjadi karena ada dugaan video provokasi yang dilakukan korban terhadap kelompok para pelaku.

Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Bamsoet mengingatkan agar pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN tersebut tidak bertentangan cara kerjanya.

Viral Penumpang KRL Lemas di Kalibata Dikira Corona, Ini Penjelasan PT KCI
Indonesia
Viral Penumpang KRL Lemas di Kalibata Dikira Corona, Ini Penjelasan PT KCI

Petugas pengamanan yang berada di Peron 1 Stasiun Duren Kalibata langsung membawa tandu

Setelah Kena 'Prank', Lelang Motor Listrik Bertandatangan Jokowi Digelar Lagi
Indonesia
Setelah Kena 'Prank', Lelang Motor Listrik Bertandatangan Jokowi Digelar Lagi

Mereka ingin memiliki motor dengan tanda tangan presiden

DPR Beri Sejumlah PR yang Mesti Dikerjakan Polisi saat Pandemi COVID-19
Indonesia
DPR Beri Sejumlah PR yang Mesti Dikerjakan Polisi saat Pandemi COVID-19

Polisi juga perlu memerhatikan dan menjaga dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional.

 BPIP Ajak Masyarakat Bergotong-royong Cegah Penyebaran COVID-19
Indonesia
BPIP Ajak Masyarakat Bergotong-royong Cegah Penyebaran COVID-19

Selain itu, Benny juga menjelaskan bahwa hal yang paling mudah dilakukan untuk melawan virus corona adalah dari kesadaran diri dan kepedulian terhadap sesama.

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak
Indonesia
Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

Meski di tangah pandemi corona, pembelaan Gilbert, Legislatif tetap harus membahas dan merampungkan KUPA APBD untuk kepentingan warga DKI. Karena ini menyangkut uang rakyat Jakarta.

Ditjen PAS Cabut Hak Asimilasi Habib Bahar bin Smith
Indonesia
Ditjen PAS Cabut Hak Asimilasi Habib Bahar bin Smith

"Melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat COVID-19 Indonesia, dengan telah mengumpulkan massa (orang banyak) dalam pelaksanaan ceramahnya," kata dia

Tiga Kementerian Ini Diminta Waspada, Ada Apa?
Indonesia
Tiga Kementerian Ini Diminta Waspada, Ada Apa?

"Tiga pos ini kemungkinan akan jadi bidikan untuk di-reshuffle oleh presiden. Kita cermati dalam dua atau tiga bulan ke depan. Selalu ada arah angin berbalik," ujar Ray.