Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa reklamasi peluasan Ancol 155 hektare (ha) harus masuk rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Proses pembangunan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 ha itu tak diperkenankan tanpa RDTR dan RTRW.

Baca Juga:

SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum

"Seyogyanya itu (reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti enggak boleh," kata Ketua Bapemperda Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (8/7).

Saat ini, DPRD DKI belum membas lagi rancangan peraturan daerah (raperda) RDTR dan RTRW yang mengatur reklamasi di pesisir Utara Jakarta. Raperda ini dicabut Gubernur Anies pada 2018 lalu. Setahun setelah menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Wisatawan kembali menikmati berbagai kegiatan di pantai Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membuka tempat wisata di ibu kota secara bertahap mulai 13 Juni 2020 dan tempat wisata pantai termasuk wisata Kepulauan Seribu juga sudah bisa beroperasi pada 13 Juni hingga 2 Juli 2020. ANTARA/ Fauzi Lamboka
Wisatawan kembali menikmati berbagai kegiatan di pantai Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membuka tempat wisata di ibu kota secara bertahap mulai 13 Juni 2020 dan tempat wisata pantai termasuk wisata Kepulauan Seribu juga sudah bisa beroperasi pada 13 Juni hingga 2 Juli 2020. ANTARA/ Fauzi Lamboka

Pencabutan raperda itu direvisi untuk memuluskan janji kampanye Anies yang getol menentang reklamasi pada kampanye Pilkada DKI 2017.

"Kita sampai sekarang masih belum. Artinya, memang masuk di propemperda. Tapi belum dibahas sama sekali oleh Bapemperda," jelasnya.

Baca Juga:

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Sejauh ini, kata Pantas, Bapemperda masih belum mengetahui ada atau tidaknya pembahasan reklamasi Ancol dalam draf raperda tersebut.

"Kita kan belum bahas, jadi saya sama sekali belum tahu apakah ada reklamasi Ancol di dalam RTRW dan RDTR itu. Kita sama sekali belum tahu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Minta BNN Buka Data Bandar dan Pengedar Narkoba yang Ikut Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Minta BNN Buka Data Bandar dan Pengedar Narkoba yang Ikut Pilkada 2020

Menurutnya, Data tersebut akan digunakan Bawaslu daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mengawasi persyaratan calon bebas narkoba.

Edo Kondologit Percayakan Investigasi Kematian Adik Ipar Pada Polisi
Indonesia
Edo Kondologit Percayakan Investigasi Kematian Adik Ipar Pada Polisi

"Pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga yang telah mempercayakan penyelesaian permasalahan kepada tim yang telah dibentuk oleh Kapolda Papua Barat," imbuh Argo.

Paus Ungkapkan Rasa Duka Pada Korban Gempa Bumi Sulbar
Indonesia
Paus Ungkapkan Rasa Duka Pada Korban Gempa Bumi Sulbar

Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 81 orang.

Indonesia Merdeka dari Penjajah, HIPMI: Tapi Belum dari Perekonomian
Indonesia
Indonesia Merdeka dari Penjajah, HIPMI: Tapi Belum dari Perekonomian

Mardani berharap para pengusaha bisa berperan aktif menggerakkan perekonomian

Skandal Vaksin COVID-19, Menlu Peru Mengundurkan Diri
Indonesia
Skandal Vaksin COVID-19, Menlu Peru Mengundurkan Diri

Menteri Luar Negeri Peru Elizabeth Astete pada Minggu (14/2) malam mengatakan bahwa dia mengundurkan diri setelah mengaku menerima suntikan dosis vaksin COVID-19.

Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis
Dunia
Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Pemerintah Indonesia keberatan terhadap pernyataan Presiden Macron yang mengindikasikan ada kaitan antara agama dan tindakan terorisme

Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan
Indonesia
Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan

Jawa Barat ingin mempercepat waktu vaksinasi COVID-19 menjadi lebih singkat, yakni 6-8 bulan.

Mahfud MD: Bintang Mahaputera Hak Gatot Nurmantyo
Indonesia
Mahfud MD: Bintang Mahaputera Hak Gatot Nurmantyo

Mahfud kembali tegaskan bahwa gelar Bintang Mahaputera merupakan hak Gatot Nurmantyo.

BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan dari Siang Hingga Malam
Indonesia
BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan dari Siang Hingga Malam

Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur cuaca diperkirakan berawan

DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan
Indonesia
DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2004