Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI Tangkapan layar peta rencana kota DKI Jakarta yang dikutip dari lamaan jakartasatu.jakarta.go.id, Rabu (1/7/2020) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta membenarkan bila draf hasil revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) reklamasi perluasan kawasan Ancol sudah di tangan DPRD.

Hanya saja sampai saat ini belum ada jadwal paripurna pembahasan revisi Rancangan Perda RDTR perluasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha) tersebut.

Baca Juga

Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta

"Kabarnya berkasnya administrasinya sudah masuk ke DPRD," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Pantas melanjutkan, sebelum membahas dan menyusun revisi Raperda RDTR reklamasi Ancol terlebih dulu menggelar rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif.

Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)
Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

Dalam rapat paripurna itu, ucap Pantas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menjelaskan secara gamblang dan jelas mengenai Rancangan Perda RDTR reklamasi kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) 35 Ha dan Taman Impian Jaya Ancol 120 Ha.

"Setelah itu baru kita bahas penyusunannya secara keseluruhan," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Pantas menerangkan, bahwa pembangunan reklamasi perluasan tak bisa hanya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 Ha dan Dunia Fantasi seluas 35 Ha. Dengan begitu harus ada Perda RDTR sebagai payung hukum reklamasi perluasan Ancol itu.

"Kalau tidak ada perda, tidak bisa," jelas Anggota Komisi D itu.

Baca Juga

Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Swasta

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa dokumen revisi Raperda RDTD sudah berada di Dewan Parlemen Kebon Sirih.

"Sedang diproses ya sama DPRD. Prinsipnya kita akan merevisi perda terkait reklamasi Ancol Timur," kata Riza Patria usai acara Gowes Sehat di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (17/7). (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara

PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi

 WFH Bagi ASN Kembali Diperpanjang Sampai 4 Juni 2020
Indonesia
WFH Bagi ASN Kembali Diperpanjang Sampai 4 Juni 2020

SE tersebut mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.

PT Jasa Marga Maksimalkan Layanan Lebaran 2020 di Tengah Larangan Mudik
Indonesia
PT Jasa Marga Maksimalkan Layanan Lebaran 2020 di Tengah Larangan Mudik

Dalam hal transaksi, Jasamarga memastikan terpenuhinya kebutuhan gardu operasi di seluruh gerbang tol

MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta
Indonesia
MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta

MAKI juga melaporkan Firli ke Dewas KPK karena diduga tidak mematuhi terhadap protokol kesehatan COVID-19

[HOAKS atau FAKTA]: Menkes Terawan minta Kematian Dokter Tak Dibesar-besarkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkes Terawan minta Kematian Dokter Tak Dibesar-besarkan

Di poster asli, teksnya berbunyi “Dokter Bukan Stok Gudang”, yang berasal dari kritikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, terhadap pernyataan Terawan soal tenaga kesehatan cadangan di tengah pandemi Covid-19.

Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana
Indonesia
Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana

Jika tetap menggelar ibadah di gereja tidak diperbolehkan melebihi 50 persen dari kapasitas tempat ibadah

KPK Usut Kasus Pemerasan yang Diduga Dilakukan Oknum Penyidik dari Kepolisian
Indonesia
KPK Usut Kasus Pemerasan yang Diduga Dilakukan Oknum Penyidik dari Kepolisian

Oknum penyidik yang berasal dari Kepolisian itu diduga meminta uang Rp1,5 miliar ke Bupati Tanjungbalai H.M Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya.

Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga
Indonesia
Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga

"Adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," sebut Illiza.

Donald Trump Disebut Punya Peluang Kuat Kalahkan Joe Biden, Ini Analisisnya
Indonesia
Donald Trump Disebut Punya Peluang Kuat Kalahkan Joe Biden, Ini Analisisnya

Pengamat politik Wempy Hadir memprediksi calon presiden petahana Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpeluang memenangkan Pilpres AS 2020.

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja
Indonesia
Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.