Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap Ketua DPR RI Puan Maharani kembali memantau pelaksanaan vaksinasi di permukiman padat penduduk di Jakarta Barat. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani menyebut temuan adanya siswa sekolah yang terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, menjadi bukti ketidaksiapan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani seusai meninjau vaksinasi di permukiman padat penduduk di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (26/9).

"Ternyata dari data yang ada di sekolah SD banyak murid yang terpapar. Artinya, belum siap bagaimana menjaga protokol kesehatan," kata dia kepada wartawan.

Baca Juga:

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Untuk itu, Puan meminta agar sebelum PTM terbatas dimulai, sekolah harus memastikan tak hanya guru yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. Melainkan para siswa juga sudah mendapat vaksinasi.

"Karena tatap muka anak-anak sekolah sudah melaksanakan vaksin dua kali baru bisa masuk ke sekolah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengingatkan pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka hanya dapat dilakukan di wilayah zona hijau COVID-19.

Zona hijau bisa dibuka PTM bertahap, namun tentu saja melihat kondisi dan situasi yang ada.

"Jangan sampai kemudian terjadi peningkatan (kasus)," ucap politikus PDIP ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbincang-bincang dengan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan, di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (25/9/2021). ANTARA/HO-DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbincang-bincang dengan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan, di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (25/9/2021). ANTARA/HO-DPR RI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyampaikan klarifikasi terkait isu 2,8 persen sekolah menjadi klaster COVID-19 selama PTM terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendiknbud Ristek Jumeri mengatakan, ada empat mispersepsi di masyarakat terkait hal tersebut.

Pertama, data 2,8 persen yang dipublikasikan Kemendikbud Ristek, bukan klaster COVID-19, namun itu merupakan jumlah warga sekolah yang terpapar COVID-19.

Adapun berdasarkan data hasil survei Kemendikbud Ristek per 20 September 2021, tercatat ada 2,8 persen atau 1.296 dari 46.580 responden sekolah menjadi klaster COVID-19.

Data yang sama juga menyebut 7.307 tenaga pendidik dan 15.429 siswa positif COVID-19.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Menurut Jumeri, data 2,8 persen sekolah yang jadi klaster COVID-19 itu tidak hanya bersumber dari sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas.

Ia mengatakan, dari banyak sekolah hanya 46.580 responden sekolah yang mengisi survei Kemendikbud Ristek, ada juga sekolah yang belum menggelar PTM terbatas.

“Jadi ini kita punya banyak sekolah, yang melapor itu 46.580 baik dia melapor bahwa sudah PTM maupun melapor belum PTM,” kata Jumeri.

Selanjutnya, Jumeri pun menekankan jumlah tersebut adalah data sejak Juli 2020 hingga September 2021. (Knu)

Baca Juga:

Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendag Luthfi Pastikan Datangi DPR RI Hari Ini
Indonesia
Mendag Luthfi Pastikan Datangi DPR RI Hari Ini

Mendag Muhammad Lutfi memastikan akan memenuhi undangan rapat Komisi VI DPR RI pada Kamis Siang (17/3) pukul 13:30 WIB.

Novel Baswedan Tak Percaya Sejawatnya Minta Tolong Firli Cs Kerja di BUMN
Indonesia
Novel Baswedan Tak Percaya Sejawatnya Minta Tolong Firli Cs Kerja di BUMN

Kalau pun ada pegawai yang minta tolong, barangkali pegawai tersebut meminta agar pimpinan tidak melanggar hukum

Rantai Pasok Bermasalah, IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia
Indonesia
Rantai Pasok Bermasalah, IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia

Dalam laporan prospek regionalnya, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk Asia menjadi 6,5 persen, turun 1,1 poin persentase dari proyeksi yang dibuat pada April, karena lonjakan kasus varian Delta memukul konsumsi dan produksi pabrik.

Wagub Riza Pilih Ikut MLM Dibandingkan Main Proyek dan Korupsi
Indonesia
Wagub Riza Pilih Ikut MLM Dibandingkan Main Proyek dan Korupsi

"Jadi, saya kemarin mulai daftar multi level, lalu sekarang persiapan multi level. Ya sudah, ikut multi level. Katanya lumayan," kata Riza Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

Tragedi Kematian Anjing Canon Tampar Wisata Halal ala Indonesia
Indonesia
Tragedi Kematian Anjing Canon Tampar Wisata Halal ala Indonesia

Jika ingin wisata Indonesia jadi pasar bagi turis asing, maka harus dilakukan berbagai pembenahan.

BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat Terjadi di Sebagian Jabodetabek
Indonesia
BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat Terjadi di Sebagian Jabodetabek

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu.

Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan
Indonesia
Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan

"Ya sangat berat, karena buktinya sekarang bahwa Pak Ari (Juliari) itu menerima uang? Nggak ada, selain dari pengakuan Matheus Joko santoso dan juga Adi Wahyono," kata Maqdir

Cerita Warga Surabaya Sehari 3 Kali Antre Buat Isi Tabung Oksigen
Indonesia
Cerita Warga Surabaya Sehari 3 Kali Antre Buat Isi Tabung Oksigen

"Ya saya harus rela antre, untuk mengisi oksigen ini sampai tiga kali dalam sehari. Untuk sekali pengisian tabung kecil (1 m3) di sini harganya Rp 35 ribu," ujar seorang warga Surabaya.

Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Anggota Komisi III DPR Buka Suara
Indonesia
Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Anggota Komisi III DPR Buka Suara

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI buka suara terkait permintaan Fadli Zon yang meminta Densus 88 Antiteror Mabes Polri dibubarkan karena dianggap menyebarkan narasi kebencian terhadap Islam (Islamofobia).

DPR Berikan PR untuk Calon Panglima TNI Baru
Indonesia
DPR Berikan PR untuk Calon Panglima TNI Baru

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus berharap, Panglima TNI yang baru nantinya mengkaji konsep pertahanan Indonesia.