Banyak Warga Menolak, PSI Pertanyakan Prosedur Kebijakan Perubahan Nama Jalan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Foto: PSI)

MerahPutih.com - Perubahan 22 nama jalan di Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan tak berjalan mulus. Ada sejumlah masyarakat yang menolak dan mengeluhkan pergantian nama jalan tersebut. Salah satunya masyarakat Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, perlu dilakukan peninjauan apakah keputusan ini sudah sesuai dengan aturan.

Baca Juga:

Disdukcapil DKI Sebut 959 Warga DKI Ganti KTP Imbas Perubahan Nama Jalan

"Sekarang menjadi pertanyaan, perubahan jalan ini sudah sesuai prosedur atau belum? Kalau dilihat Kepgub Nomor 28 Tahun 1999 yang bisa mengusulkan penetapan nama jalan adalah Badan Pertimbangan atau masyarakat. Perubahan nama 22 jalan ini usulan siapa?," ujar Ara, sapaan akrab Anggara.

Ara tegaskan, jika kebijakan ini bukan usulan Badan Pertimbangan yang beranggotakan unsur Pemprov dan DPRD DKI. Karena hingga sekarang ini Dewan Parlemen Kebon Sirih tidak pernah mendiskusikan soal pergantian jalan itu.

Baca Juga:

BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis

"Jika ini usulan masyarakat, DPRD sebagai bagian dari Badan Pertimbangan juga seharusnya menerima usulan tersebut kalau di aturan," imbuh Ara.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Bidang Kesra ini beranggapan, jika keputusan tidak sesuai prosedur atau dipaksakan bakal jadi peninggalan buruk Gubernur Anies.

"Memalukan jika pada akhirnya ditemukan perubahan nama jalan ini tidak sesuai prosedur, bisa digugat ke PTUN oleh masyarakat. Selain itu, aneh kalau masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga ada penolakan hari ini," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Sekjen PDIP Sarankan NasDem Bantu Anies Sosialisasikan Perubahan Nama Jalan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Tegaskan Kapasitas Bayar Utang BUMN Meningkat
Indonesia
Erick Tegaskan Kapasitas Bayar Utang BUMN Meningkat

Total penanaman modal dan dukungan pemerintah kepada BUMN sepanjang tahun lalu mencapai Rp 68,9 triliun.

Siap Tarung, GoTo tak Terima Motif di Balik Gugatan GOTO Rp 2,08 Triliun
Indonesia
Siap Tarung, GoTo tak Terima Motif di Balik Gugatan GOTO Rp 2,08 Triliun

Merek GoTo terdaftar untuk kelas barang atau jasa Nomor 9, 36, dan 39.

Penangkapan Sejumlah Terduga Teroris Jelang Nataru Patut Diapresiasi
Indonesia
Penangkapan Sejumlah Terduga Teroris Jelang Nataru Patut Diapresiasi

Densus 88 Polri telah menangkap delapan orang terkait indikasi terorisme jaringan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen
Indonesia
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 mencapai 93,10 persen.

Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com pada Rabu (27/4), Ade Yasin memiliki harta Rp 4,1 miliar.

Jadi Ketua INASPOC, Gibran Bolak-balik Solo-Jakarta demi Sponsor APG
Indonesia
Jadi Ketua INASPOC, Gibran Bolak-balik Solo-Jakarta demi Sponsor APG

ASEAN Para Games XI digelar di Kota Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Total ada 14 venue yang digunakan.

Pemprov DKI Diminta Evaluasi Perubahan Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Evaluasi Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Kebijakan perubahan nama jalan di DKI Jakarta banyak mendapat protes warga karena minimnya sosialisasi dan tidak melalui proses konsultasi warga terlebih dahulu.

Aksi DPC Gerindra Jaktim Tuntut Pemecatan M Taufik Berbuntut Panjang
Indonesia
Aksi DPC Gerindra Jaktim Tuntut Pemecatan M Taufik Berbuntut Panjang

Manuver politik DPC Gerindra Jaktim yang menggugat Prabowo lantaran tidak segera mendepak Taufik dari partai tidak beralasan.

Awas, Penambahan Kasus COVID-19 Kembali di Atas Seribu Per Hari
Indonesia
Awas, Penambahan Kasus COVID-19 Kembali di Atas Seribu Per Hari

Kewaspadaan akan ancaman COVID-19 kini perlu ditingkatkan. Terutama dengan semakin banyaknya kasus varian Omicron.

Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik
Indonesia
Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik

Pihak yang beranggapan, Cak Imin ingin menjebak Presiden Jokowi dengan usulan penundaan pemilu tersebut hanya berspekulasi.