Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Jalan keluar atas persoalan pro dan kontra omnibus law UU Cipta Kerja adalah dengan mengedepankan transparansi. Hal itu perlu dilakukan supaya penolakan terhadap undang-undang tersebut tidak semakin membesar.

“Prinsip open management and management transparancy perlu dijalankan,” kata peneliti dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, kepada wartawan, Jumat (9/10).

Saran ini disampaikan mengingat banyaknya reaksi penolakan dari berbagai pihak termasuk para kalangan akademisi di berbagai kampus di Indonesia, terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR sebagai undang-undang, Senin (5/10) kemarin.

Baca Juga:

PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi

“Tengok saja, ratusan akademisi dari 67 perguruan tinggi di Indonesia ikut keberatan akan adanya UU ini. Inilah komunikasi publik terburuk dalam sejarah,” ujarnya.

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Di sisi lain, Jerry juga menilai bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal metode omnibus law karena menganut sistem civil law.

“Indonesia sebetulnya tak pas untuk omnibus law. Ini cocok untuk negara-negara common law seperti AS, Inggris dan lainnya. Sedangkan kita, menganut sistem civil law,” terangnya.

Baca Juga:

Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19

Kemudian jika tetap memaksakan menggunakan omnibus law, setidaknya dalam pembentukan perundang-undangannya, pemegang kebijakan harus benar-benar melakukan kajian yang mendalam terhadap pasal demi pasal dengan para pakar.

“Pasal-pasal ini perlu dikaji dulu mana yang merugikan dan tidak. Libatkan pakar pada bidangnya,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Wartawan Merahputih.com Hilang saat Meliput Demo Tolak UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial
Indonesia
Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial

"Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menteri Kesehatan yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah sediakan anggarannya," kata Sri Mulyani.

Kinerja Tengah Melorot, Garuda Indonesia Gelar RUPS
Indonesia
Kinerja Tengah Melorot, Garuda Indonesia Gelar RUPS

Manajemen dinilai tidak fokus pada masalah fundamental bisnis untuk menciptakan laba, seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi, dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnis menjadi untung.

Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat
Indonesia
Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat

Sudah ada Intruksi pada sekolah-sekolah untuk surveilans di tiap sekolah dan kampus

KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut
Indonesia
KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut

Titik dugaan lokasi kotak hitam sudah ditemukan KRI Rigel-933

Polisi tidak Tahan Dokter Richard Lee
Indonesia
Polisi tidak Tahan Dokter Richard Lee

Polda Metro Jaya tidak menahan dr Richard Lee terkait kasus akses ilegal akun Instagram. Ia hanya dikenakan wajib lapor.

Kapolda Metro Minta Bantuan Warga Tutup Seluruh Jalan Tikus
Indonesia
Kapolda Metro Minta Bantuan Warga Tutup Seluruh Jalan Tikus

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta masyarakat agar turut serta membantu aparat dalam melaksanakan penyekatan di masa PPKM Darurat.

Strategi Pemprov DKI Capai 100 Persen Warga Dapat Pasokan Air Bersih
Indonesia
Strategi Pemprov DKI Capai 100 Persen Warga Dapat Pasokan Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Jakarta adalah 32.865 liter per detik (lps), sementara saat ini hanya bisa disediakan 20.725 liter per detik.

Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman
Indonesia
Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman

Arief menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Eks penyidik KPK asal Korps Bhayangkara itu akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hari ini.

Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Mendaftar di Semua Sekolah Kota Bandung
Indonesia
Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Mendaftar di Semua Sekolah Kota Bandung

Bagi calon peserta jalur afirmasi PDBK yang akan mendaftar ke sekolah tujuan perlu dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.