Banyak Laporan Penipuan Jual-beli Plasma Konvalesen, PMI Ingatkan Masyarakat Waspada Donor plasma konvalesen di PMI Jatim. (Foto: MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Maraknya praktik jual beli plasma konvalesen di media sosial harap diwaspadai oleh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Sekretaris PMI Jawa Timur Edi Purwinarto.

"Jika ada yang membutuhkan plasma konvalesen, langsung saja menghubungi PMI setempat, atau UDD (Unit Donor Darah)" kata Edi Purwinarto saat di temui di PMI Jatim, Jalan Embong Ploso, Surabaya, Rabu, (28/7)

Diakui Edi, ada informasi yang menyebut bahwa plasma konvalesen dijadikan ajang bisnis, sehingga menyimpang dari sisi kemanusiaan. Ini terbukti sudah ada laporan yang masuk di PMI.

Baca Juga:

Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen

Modus yang dilakukan penipu, lanjut Edi, menawarkan donor plasma dengan harga tertentu kepada calon pembeli.

"Kesepakatannya, pembeli wajib mentransfer uang ke pelaku yang menawarkan donor tadi. Ketika sudah ditransfer, pelaku menjanjikan akan tiba di PMI untuk melakukan donor. Tapi, setelah pembeli atau korban ke PMI, ternyata pelaku tidak pernah datang," lanjut Edi.

Edi pun mencontohkan beberapa kasus yang terjadi Sidorarjo. Ada seorang yang datang ke PMI Sidoarjo karena merasa sudah mentransfer uang. Namun, pelaku tidak pernah datang.

"Tempo hari saya juga membaca ada tawaran Rp 20 juta satu kantong PK (plasma konvalesen), ditawari lewat brosur. Tapi sudah saya hapus," ungkapnya.

  Donor plasma konvalesen di PMI Jatim. (Foto: MP/Budi Lentera)
Donor plasma konvalesen di PMI Jatim. (Foto: MP/Budi Lentera)

Menurut Edi, di PMI plasma konvalesen bisa dibeli dengan harga Rp 2 juta per kantong. Kemudian untuk di rumah sakit (RS) harganya Rp 2.250.000, tapi tidak diperjualbelikan untuk umum.

"Kita kalau PMI tidak mengenal harga. Hanya biaya pengganti pengolahan darah, itu sudah diatur PMI pusat. Besarnya di UDD kalau antar-UDD itu Rp 2 juta satu kantong. Untuk RS Rp 2.250.000. Enggak boleh kalau di atas itu, kita bukan jual beli," lanjutnya.

Baca Juga:

Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari

Prosedur pemesanan plasma konvalesen juga wajib dari RS dan tidak bisa perorangan, serta lengkap dengan tanda tangan dokter, data diri pasien, sampel darah serta golongan darah yang dibutuhkan.

"Dari RS atau dokter yang bertanggung jawab wajib minta ke PMI. Individu tidak bisa minta langsung, harus RS. Ketentuannya untuk mengajukan harus lewat dokter penanggung jawab pasien," tuturnya. (Budi Lentera/Jawa Timur)

Baca Juga:

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor Per 14 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

Investasi Rp6,3 Triliun di Gojek, Analis Nilai Telkomsel Ogah Hanya Bisnis Konektivitas
Indonesia
Investasi Rp6,3 Triliun di Gojek, Analis Nilai Telkomsel Ogah Hanya Bisnis Konektivitas

Selain karena bisnis konektivitas yang sudah mulai melandai, potensi dari bisnis digital di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk tumbuh.

Survei Lingkungan Belajar Ukur Iklim Keamanan Sekolah
Indonesia
Survei Lingkungan Belajar Ukur Iklim Keamanan Sekolah

Aspek yang menjadi prakondisi bagi pembelajaran

Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Buku Nikah Jaringan Jakarta-Subang
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Buku Nikah Jaringan Jakarta-Subang

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara meringkus tujuh orang yang tergabung dalam sindikat pembuat buku nikah palsu jaringan Jakarta-Subang.

Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung
Indonesia
Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah tak mempersulit proses perizinan terhadap vaksin atau obat COVID-19 buatan dalam negeri.

PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN

PSI menilai penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris BUMN merupakan salah satu praktik impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya.

Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset

Dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

Setengah Tahun Diparkir, Bus Wisata di Solo Kembali Beroperasi
Indonesia
Setengah Tahun Diparkir, Bus Wisata di Solo Kembali Beroperasi

Screening bagi penumpang dengan menunjukkan bukti vaksin dengan PeduliLindungi belum diterapkan. Kebijakan itu dilakukan karena belum semua masyarakat divaksin.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang

"Sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 82.687 orang yang masih dirawat atau yang isolasi mandiri," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta Senin (12/7).

Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan
Indonesia
Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut kerja sama pertahanan yang dijalin dengan negara sahabat merupakan wujud diplomasi pertahanan Indonesia.