Banyak Kasus Mangkrak, Hukuman Mati Koruptor Cuma Wacana Jaksa Agung Gedung Bundar Kejagung. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin, terus menggaungkan rencana hukuman mati koruptor. Tetapi, wacana ini dianggap pesimis dan diyakini tidak bakal direalisasikan oleh Kejaksaan melihat banyaknya kasus yang mangkrak.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, gagasan hukuman mati tidak akan mudah didukung oleh elit parpol maupun DPR.

Baca Juga:

Jaksa Agung Bicara Soal Hukuman Mati bagi Koruptor, Minta Akademisi Bikin Kajian

"Karena korupsi selalu dekat dengan elit maka tak mungkin mereka merancang hukuman berat bagi diri mereka sendiri," katanya.

Selain itu, pengawasan kinerja oleh Komisi III DPR, terhadap Kejaksaan Agung, lebih banyak formalitas. Padahal, DPR bisa mengawasi dari sisi manajemen Kejaksaan. Saat ada sebuah kasus tanpa kejelasan, tugas DPR untuk mempertanyakan ke Kejaksaan.

"Jadi saya kira memang tidak banyak yang bisa diharapkan dari Komisi III untuk mendorong Kejaksaan Agung untuk memproses kasus-kasus yang mangkrak itu," ujarnya.

Lucius menilai, kinerja Kejaksaan Agung tidak maksimal, meskipun dalam kasus tertentu mendapatkan apresiasi karena inisiatifnya untuk menangani korupsi.

"Tapi itu kemudian tidak bisa menutupi banyaknya kinerja Kejaksaan lain yang sampai sekarang itu tidak tuntas," kata Lucius.

Belakangan ini, kejaksaan lebih menyoroti kasus Jiwasraya dan Asabri. Menurutnya , seharusnya dilakukan DPR untuk menegur Kejaksaan agar jangan hanya berkutat dengan satu dua kasus saja yang ditangani dan membiarkan kasus lainnya mangkrak.

"Apalagi kemudian kasus tersebut ditengarai membuat kegaduhan terkait penyitaan asetnya. Jadi disitulah mestinya peran pengawasan itu bisa mendorong Kejaksaan Agung untuk bersikap adil terhadap kasus-kasus yang sudah ditangani," ujarnya.

Ia menegaskan, dengan melihat kondisi yang hanya fokus pada satu kasus dan kemudian membiarkan kasus yang lain mangkrak, Kejaksaan Agung telah tebang pilih.

Sementara itu, Mantan Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen menyebut, tidak mudah bagi seorang jaksa menuntut orang dihukum mati.

"Karena syarat daripada hukuman maksimum itu tidak ada sedikitpun perbuatan yang meringankan. Jadi dia benar-benar tidak ada sedikitpun alasan jaksa untuk mengatakan ada perbuatan yang meringankan," kata dia.

Menurut Halius Hosen yang juga mantan Sesjamwas, petunjuk hukum yang harus dijadikan pedoman bagi jaksa agar benar-benar tidak sembarangan menuntut koruptor untuk dihukum mati.

"Jadi bagaimana letak efektifnya hukuman mati itu? Apakah pada hukumannya saja, atau kah pada proses penuntutannya, atau proses eksekusinya? Ini pembicaraan yang nggak bisa sepotong-potong, 'oh jaksa agung melakukan hukuman mati' jangan begitu dong. Jaksa Agung harus punya kajian yang sangat mendalam dan matang serta berkaca pada banyak negara lainnya," lanjutnya.

Tangkapan layar Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memaparkan terkait pidana ancaman hukuman mati bagi koruptor di Jakarta, Kamis (18/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Tangkapan layar Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memaparkan terkait pidana ancaman hukuman mati bagi koruptor di Jakarta, Kamis (18/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Ia menyoroti, banyaknya kasus mangkrak yang berada di tangan Kejaksaan Agung, merupakan pekerjaan rumah dan utang yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.

"Karena nasib orang digantung-gantung. Harus jelas jika statusnya tersangka, dihadapkan meja hijau di pengadilan, langsung putuskan. Kalau sudah bertahun-tahun dia enggak jelas itu namanya nggak bener, artinya tidak bertanggungjawab itu sebagai jaksa sebagai penuntut umum," ujar Halius.

Menurutnya, Jaksa Agung harus membuat skala prioritas kasus mana yang harus diselesaikan segera. Kejaksaan memiliki diyakininya, cukup personil untuk menangani kasus kasus mangkrak.

"Apalagi kalau orangnya udah meninggal dunia itu kan sudah harus ditutup itu oleh Kejaksaan Agung, nggak boleh (dilanjutkan atau dibiarkan begitu saja) gitu," ujarnya dalam keteranganya, Kamis (3/12). (*)

Baca Juga:

Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegiat Media Sosial Adam Deni Segera Diadili
Indonesia
Pegiat Media Sosial Adam Deni Segera Diadili

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara yang menjerat pegiat media sosial Adam Deni

Perjuangkan Pencak Silat Masuk Olimpiade, IPSI Kampanye ke Berbagai Negara Asia
Indonesia
Perjuangkan Pencak Silat Masuk Olimpiade, IPSI Kampanye ke Berbagai Negara Asia

IPSI sedang berupaya keras memperjuangkan cabang olahraga (cabor) pencak silat agar bisa dipertandingkan di Olimpiade.

G20 di Solo, Gibran Bakal Hibur Delegasi dengan City Tour
Indonesia
G20 di Solo, Gibran Bakal Hibur Delegasi dengan City Tour

Ia menambahkan setelah acara G20 selesai semua delegasi akan dihibur dengan City Tour dengan tujuan Museum Batik Danar Hadi dan mengikuti Royal Dinner di Pura Mangkunegaran.

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022
Indonesia
Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

PKB Nilai Anies Sulit Dapat Kendaraan Politik Menuju Pilpres 2024
Indonesia
PKB Nilai Anies Sulit Dapat Kendaraan Politik Menuju Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, Anies akan kesulitan mendapatkan kendaraan politik menuju Pilpres 2024.

Indonesia Boyong Piala Thomas, Ketua DPR: Momen Kebangkitan Bulu Tangkis
Indonesia
Indonesia Boyong Piala Thomas, Ketua DPR: Momen Kebangkitan Bulu Tangkis

Keberhasilan tim bulu tangkis putra Indonesia memboyong Piala Thomas Cup 2020 mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Tiongkok Sebut Agenda G20 Indonesia Sebaiknya Hindari Isu Konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
Tiongkok Sebut Agenda G20 Indonesia Sebaiknya Hindari Isu Konflik Rusia-Ukraina

Tiongkok menyatakan dukungan terhadap Indonesia sebagai ketua G20 dengan tema yang sudah ditetapkan yaitu "Recover Together, Recover Stronger".

Demi Eksistensi di Medsos, Sekelompok Geng Motor Tawuran hingga Lakukan Penganiyaan
Indonesia
Demi Eksistensi di Medsos, Sekelompok Geng Motor Tawuran hingga Lakukan Penganiyaan

Polisi menangkap pelaku penganiyaan terhadap Yanwar Ernawan alias Ian (25) di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Resmikan ETLE Nasional Tahap 2, Kapolri Harap Kepatuhan Lalu Lintas Meningkat
Indonesia
Resmikan ETLE Nasional Tahap 2, Kapolri Harap Kepatuhan Lalu Lintas Meningkat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program tilang elektronik atau elektronic traffic law enforcement (ETLE) di Hotel Wyndham, Kota Surabaya, Sabtu (26/3).

Kemenag Proses Aturan Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan
Indonesia
Kemenag Proses Aturan Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Diberitakan, Peraturan Menteri Agama itu sudah masuk tahap harmonisasi antar Kementerian atau Lembaga terkait.