Bantuan Subsidi Upah Gerakan Konsumsi Masyarakat Buruh Perempuan, (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Program bantuan subsidi upah menjadi salah satu faktor penting dalam rangka memulihkan ekonomi nasiona karena dapat mengangkat daya beli warga pada masa pandemi COVID-19.

"Pemberian bantuan subsidi upah ini cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/2).

Baca Juga:

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Pemberian bantuan subsidi upah kata ia, sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi.

"Pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja dari Bantuan Subsidi Upah 2020 dan mendiseminasi hasilnya kepada publik," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari bantuan sosial yang diberikan tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan program bantuan subsidi upah ini untuk tahun 2021.

Saat ini, program bantuan subsidi upah tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021. Program yang diluncurkan pada 27 Agustus 2020 ini dan ditujukan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja dengan jumlah sebesar Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu empat bulan.

Pekerja perempuan. (Foto: Antara)
Pekerja perempuan. (Foto: Antara)

Sasaran utama dari program ini ialah para pekerja/buruh yang gajinya berada di bawah Rp5.000.000 per bulan. Syarat lainnya bagi penerima sasaran bantuan tersebut adalah mereka yang berhak mendapatkan subsidi ini harus terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujar Ida Fauziyah, Sabtu (30/1). (Asp)

Baca Juga:

Berikan Subsidi Karyawan, Jokowi: Reward bagi yang Rutin Bayar Jamsostek

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Sebanyak 1.200 responden berhasil ditelepon oleh LSI

DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Indonesia
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh

Seluruh fraksi di panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI bersama pemerintah sepakat

Gubernur Anies Baswedan tak Gelar Open House Lebaran
Indonesia
Gubernur Anies Baswedan tak Gelar Open House Lebaran

Keputusan itu juga mengacu dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Candi Elektronik Solo Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
Indonesia
Candi Elektronik Solo Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

Informasi bermula dari laporan masyarakat yang melintas di Jalan Slamet Riyadi mendapati Candi Elektronik terbakar.

Kapolri Baru Dihadapkan Sejumlah Masalah Serius
Indonesia
Kapolri Baru Dihadapkan Sejumlah Masalah Serius

Presiden Joko Widodo tidak lama lagi akan memilih siapa yang akan menjadi Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis.

RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT
Indonesia
RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT

Tetapi jika penjualan minuman beralkohol dilarang apakah pemerintah mau membiayai pendidikan anak-anak yang sekolah sampai kuliah?

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Dilanjut Pekan Depan
Indonesia
Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Dilanjut Pekan Depan

Dewas KPK bakal menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (8/9) pekan depan.

Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara
Indonesia
Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara

Banyak yang tidak menyadarinya namun itu sudah sejak dulu dilakukan

Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Idealnya Ditiadakan
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Idealnya Ditiadakan

Rakyat telah rindu dengan suguhan menu calon-calon presiden yang berkualitas