Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) 2021 yang akan diberikan kepada pekerja terdampak COVID-19. Bantuan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah

Ia berharap, melalui BSU ini, terjadi hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan bisa terus terjaga.

"BSU tersebut maka beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial mencari solusi bersama menghadapi dampak pandemi," ujarnya.

Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp 1 juta yang disalurkan melalui transfer bank.

Jumlah tersebut, masih merupakan estimasi mengingat proses penyisiran data masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaaan dengan kriteria pekerja yang mendapat BSU di antaranya pekerja penerima upah yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Antara)
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Antara)

Kriteria lainnya adalah pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria terakhir adalah pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, sebanyak Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Pra Kerja senilai Rp 1,2 triliun.

"Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan khusus bagi program Pra Kerja, kini juga dipakai dalam program BSU," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Pakai Masker Picu Keracunan Karbondioksida
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Pakai Masker Picu Keracunan Karbondioksida

Beredar unggahan dari akun Facebook Soelaiman Sr berupa sebuah video dan tangkapan layar dengan klaim bahwa memakai masker terlalu lama dan terlalu sering dapat menyebabkan hypoxia.

LIPI: Kita Perlu Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3
Indonesia
LIPI: Kita Perlu Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3

Pemanfaatan vaksin buatan Sinovac asal Tiongkok masih menunggu hasil uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat.

Begini Respons Bupati Alor atas Pencabutan Dukungan PDIP
Indonesia
Begini Respons Bupati Alor atas Pencabutan Dukungan PDIP

Amon Djobo menyatakan bahwa pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat
Indonesia
SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat," katanya

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK
Indonesia
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK

Lembaga antirasuah memfasilitasi kesepakatan penyelesaian permasalahan

Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat
Indonesia
Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat

Artinya seluruh dunia menganggap Indonesia sudah dalam gerak menuju otoritarianism

Sarat KKN, KPK Diminta Turun Tangan Usut Pernyataan Adian Soal Orang Titipan di BUMN
Indonesia
Sarat KKN, KPK Diminta Turun Tangan Usut Pernyataan Adian Soal Orang Titipan di BUMN

Untuk itu, lembaga antirasuah wajib menelusuri dugaan ketidaktransparanan termasuk dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme

Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan
Indonesia
Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan

Pemerintah mengubah bantuan sosial untuk warga Jabodetabek dari sembako menjadi uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan.

Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta
Indonesia
Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta

Dewi kembali menegaskan bahwa protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan disiplin dimana saja.

Kontrol Pengunjung Pusat Belanja, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Petugas
Indonesia
Kontrol Pengunjung Pusat Belanja, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Petugas

Pekan terakhir Ramadan atau jelang Idul Fitri, warga akan memadati pusat-pusat belanja untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.