Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) 2021 yang akan diberikan kepada pekerja terdampak COVID-19. Bantuan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah

Ia berharap, melalui BSU ini, terjadi hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan bisa terus terjaga.

"BSU tersebut maka beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial mencari solusi bersama menghadapi dampak pandemi," ujarnya.

Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp 1 juta yang disalurkan melalui transfer bank.

Jumlah tersebut, masih merupakan estimasi mengingat proses penyisiran data masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaaan dengan kriteria pekerja yang mendapat BSU di antaranya pekerja penerima upah yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Antara)
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Antara)

Kriteria lainnya adalah pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria terakhir adalah pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, sebanyak Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Pra Kerja senilai Rp 1,2 triliun.

"Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan khusus bagi program Pra Kerja, kini juga dipakai dalam program BSU," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Realisasi Anggaran Sektor Kesehatan PEN Baru Capai 18,8 Persen
Indonesia
Realisasi Anggaran Sektor Kesehatan PEN Baru Capai 18,8 Persen

Pencairan anggaran PEN bertambah Rp86,7 triliun dari realisasi kuartal I (Januari-Maret) 2021 sebesar Rp123 triliun atau total saat ini menjadi Rp209 triliun.

Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold
Indonesia
Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold

Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan dialog kebangsaan untuk membahas rencana amendemen UUD 1945 yang saat ini bergulir.

KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Kasus dugaan korupsi BLBI ini telah menjerat pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Provokatif, 42 Konten Video Milik Muhammad Kece Di-takedown
Indonesia
Provokatif, 42 Konten Video Milik Muhammad Kece Di-takedown

"Total penanganan konten Muhammad Kece oleh Kominfo update 25 Agustus 2021, sudah takedown 42 video," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (26/8).

KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M
Indonesia
KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M

Bank garansi dari pemegang izin ekspor benur dari KKP tahun 2020.

Wagub DKI Sebut Vaksinasi Dosis Ketiga Belum Dibutuhkan, Lebih Baik untuk Daerah
Indonesia
Wagub DKI Sebut Vaksinasi Dosis Ketiga Belum Dibutuhkan, Lebih Baik untuk Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berniat untuk menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster.

Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab

Pemerintah bisa menurunkan harga karena ada sejumlah barang mendapatkan pajak khusus

Dalang Kerusuhan Jayapura 2019 Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Gegara PPKM Level 4, Stok Darah PMI Solo Menipis
Indonesia
Gegara PPKM Level 4, Stok Darah PMI Solo Menipis

Di tengah PPKM Level 4 PMI Solo, PMI hanya mampu mendapatkan 20 orang pendonor. Sementara permintaan donor darah sekitar puluhan orang per hari.

Nabung 3 Tahun, Buruh Tani di Magetan Beli Motor Pakai Uang Receh
Indonesia
Nabung 3 Tahun, Buruh Tani di Magetan Beli Motor Pakai Uang Receh

"Ya uang receh Rp 1.000 ini saya tabung dan saya kumpulkan di ember biar nanti bisa buat beli sepeda motor," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/3).