Bantuan Sosial Buat Buruh Perlu Dievaluasi Buruh Perempuan, (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Program bantuan stimulus ketenagakerjaan selama masa pandemi harus dievaluasi dan lebih fokus agar efektif dan tepat sasaran. Misalnua, Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja dinilain belum optimal.

"Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi," ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Menkes Budi Keluarkan Rencana Tahapan Vaksinasi COVID-19

Dalam JPS Kemnaker terdapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha guna menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program tersebut, diharapkan muncul lapangan kerja maupun usaha bagi masyarakat.

Selain itu, dalam JPS ada pula program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan masyarakat utamanya mereka yang menganggur dan setengah menganggur. Kegiatan padat karya akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat.

Kedua program tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil guna meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.

Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja masih banyak terjadi bantuan yang tak tepat sasaran di lapangan, sehingga ikhtiar dan modal besar pemerintah dikhawatirkan tidak betul-betul dirasakan masyarakat dan tidak berkontribuai optimal bagi perekonomian domestik.

Demo Buruh. (Foto: Antara)
Demo Buruh. (Foto: Antara)

Ia pun menyarankan, agar program bantuan stimulus ketenagakerjaan bisa lebih terarah dan fokus, tidak hanya sekedar membuat program yang justru tidak efektif.

"Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker. Ini mau dibuat macam-macam lagi?," kata Piter.

Piter menambahkan, pemerintah dapat mengembangkan sistem untuk program bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital agar dapat diimplementasikan secara lebih cepat dan lebih efisien.

"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Menkes Budi Keluarkan Rencana Tahapan Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah
Indonesia
Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah

Pemerintah pusat mempertimbangkan membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka. Padahal, lonjakan kasus COVID-19 belum mampu dikendalikan.

Hasil Pemeriksaan Swab, 51 Pedagang Pasar di Jakarta Positif Corona
Indonesia
Hasil Pemeriksaan Swab, 51 Pedagang Pasar di Jakarta Positif Corona

Sebelumnya mereka menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif COVID-19.

Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi
Indonesia
Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi

Hukum pidana yang saat ini berlaku tidak bisa digunakan untuk serta merta menyerang orientasi seksual seseorang

Banjir Jakarta Diklaim Tidak Separah Daerah Lain di Pulau Jawa
Indonesia
Banjir Jakarta Diklaim Tidak Separah Daerah Lain di Pulau Jawa

"Alhamdulliah tidak berhari-hari. Melihat di beberapa daerah di Jawa di luar Jawa juga masih ada banjir yang sampai berminggu-minggu," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/2).

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak
Indonesia
Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah

Mabes Polri Mutasi Suami Jaksa Pinangki
Indonesia
Mabes Polri Mutasi Suami Jaksa Pinangki

Dia termasuk dalam perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka
Indonesia
Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Tol Cikopo Palimanan, pada Jumat (10/9). Akibatnya,

Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital
Indonesia
Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat bernomor 141/4528/SJ, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau PAW.

Benarkah Dany Anwar Meninggal karena COVID-19? Ini Kata Ketua DPRD DKI
Indonesia
Benarkah Dany Anwar Meninggal karena COVID-19? Ini Kata Ketua DPRD DKI

Diyakini Prasetyo lagi Sekretaris Komisi A itu memiliki penyakit bawaan seperti penyakit Jantung dan Diabetes.

Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen
Indonesia
Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen

layanan tersebut terintegrasi langsung dengan aplikasi E-Hac sehingga penumpang bisa menikmati layanan yang terintegrasi mulai dari tes Antigen sampai dengan proses check-in di bandara.