Bantuan Sembako Anies untuk Korban COVID-19 di Jakarta Dinilai Terlalu Kecil Paket bantuan sembako untuk warga DKI yang terdampak corona (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai bantuan sosial (bansos) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi korban Covid-19 nilainya terlalu kecil jika dibandingkan daerah lain.

Ia menyebut berdasarkan keterangan Pemprov, nilai bansos sembako yang disalurkan selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ialah Rp598.000 per KK yang dibagikan kepada 1,25 juta KK.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Warga Korban COVID-19 Waspadai Bantuan Politis dari Kepala Daerah Petahana

Bansos berupa sembako itu diberikan melalui empat tahap per minggu atau per minggu satu KK mendapatkan Rp149.500 ribu sejak 9 sampai dengan 23 April.

"Dilihat dari besaran paket bantuan sembako saat ini masih terlampau kecil untuk memenuhi kebutuhan kalori per orang dalam 1 KK," kata Roy dalam keterangan resmi, Senin (20/4).

Warga DKI menunjukan paket sembako yang diberikan Pemprov DKI terkait bansos corona
Warga menunjukkan paket sembako dari Pemprov DKI terkait bansos corona (Foto: antaranews)

Roy berasumsi, jika biaya makan per hari untuk satu KK terdiri empat jiwa sebesar Rp100 dengan 3 kali makan, biaya yang diperlukan ialah Rp700 ribu.

Untuk biaya makan selama 4 minggu sebesar Rp2,80 juta, setara lima kali lipat dari total nilai bantuan sembako.

"Untuk itu, Gubernur Anies Baswedan mesti meninjau ulang besaran nilai bantuan jaring pengaman sosial agar lebih efektif menstimulasi warga untuk mematuhi kebijakan PSBB," jelas Roy.

Menurutnya, usulan ini sangat realistis mengingat kapasitas fiskal DKI Jakarta tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Wajar, kata Roy, Gubernur DKI Jakarta memberikan nilai bantuan di atas angka rata-rata garis kemiskinan sesuai kemampuan fiskalnya.

IBC memperkirakan, total anggaran yang digunakan untuk pengadaan paket sembako sebesar Rp747,50 miliar atau Rp598 ribu dikalikan 1,25 juta KK.

"Angka ini hanya 0,8% dari total APBD 2020 sebesar Rp87,96 triliun," jelas Roy.

Padahal, dengan alokasi Rp6,57 triliun untuk social safety net, seharusnya nilai paket bantuan bisa sebesar Rp1,5 juta/bulan/KK bagi 1,46 juta KK miskin dan warga terdampak covid-19 lainnya selama 3 bulan.

Pemprov DKI Jakarta hari ini mendistribusikan 88.942 paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi virus corona (SARS-CoV 2) penyebab penyakit Covid-19.

Puluhan ribu paket itu didistribusikan ke 26 kelurahan yang tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

"Pemprov DKI Jakarta berupaya maksimal agar distribuai bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal," ucap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti, Senin (20/4).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menegaskan, bantuan sosial (bansos) Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB) ini tidak diberikan dalam bentuk uang.

"Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta.

"Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini beesumber dari realokasi anggaran APBD DKI Jakarta," sambungnya.

Baca Juga:

Ekonom INDEF Tantang Stafsus Milenial Jokowi Debat Terbuka

Berikut daftar 26 kelurahan tersebut :

Jakarta Utara1. Kelurahan Papanggo2. Kelurahan Tanjung Priok3. Kelurahan Sungai Bambu4. Kelurahan Kapuk Muara5. Kelurahan Pluit6. Kelurahan Krukut7. Kelurahan Kamal Muara

Jakarta Timur1. Kelurahan Cipinang Besar Selatan2. Kelurahan Kampung Melayu3. Kelurahan Cipinang4. Kelurahan Pondok Kopi5. Kelurahan Cipinang Cempedak6. Kelurahan Rawa Bunga7. Kelurahan Bali Mester.(Knu)

Baca Juga:

Patut Ditiru, Wabup Pati Sumbang 2 Hotel Miliknya untuk Karantina PDP dan ODP COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dana BOS PAUD Bisa Buat Beli Pulsa dan Transportasi Guru
Indonesia
Dana BOS PAUD Bisa Buat Beli Pulsa dan Transportasi Guru

Pemerintah menetapkan, tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'
Indonesia
Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'

Gerindra pada prinsipnya ingin demokrasi yang bertanggung jawab

Anak Buah Yasonna: Abu Bakar Ba'asyir Bebas 8 Januari
Indonesia
Anak Buah Yasonna: Abu Bakar Ba'asyir Bebas 8 Januari

Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir bakal menghirup udara bebas pada 8 Januari 2021.

12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta
Indonesia
12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta

Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp28,8 triliun

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'
Indonesia
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah

Jelang Pilpres AS, Dubes RI: Indonesia dan Amerika Miliki Prinsip yang Sama
Indonesia
Jelang Pilpres AS, Dubes RI: Indonesia dan Amerika Miliki Prinsip yang Sama

Dubes bahwa kedua negara akan tetap memiliki hubungan yang erat karena memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama.

Update COVID-19 DKI Sabtu (20/6): 9.703 Positif, 4.821 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Sabtu (20/6): 9.703 Positif, 4.821 Pasien Sembuh

Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 23.605

Berpotensi Terjadi Penyelewengan, DPR bakal Awasi Program Tapera
Indonesia
Berpotensi Terjadi Penyelewengan, DPR bakal Awasi Program Tapera

Ia berujar DPR tidak akan tinggal diam jika ada indikasi, terlebih bukti penyelewengan dana Tapera.

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh
Indonesia
Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

Masyarakat harus mengawal kasus, mengingat penangkapan para aktivis KAMI itu syarat dengan politik

Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung

Kejagung harus melakukan inventarisasi terhadap segala sarana prasarana sekaligus data-data yang berhubungan dengan perkara