Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara Pengusaha Andi Irfan Jaya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Mantan politisi Partai NasDem, Andi Irfan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan

Jaksa menilai Andi Irfan terbukti membantu penerimaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,28 miliar) sekaligus permufakatan jahat untuk memberikan uang kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp145,6 miliar)

Baca Juga

Andi Irfan Ungkap Alasan Buang Iphone X Berisi Foto Terkait Djoko Tjandra

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua dari pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 dan pasal 15 jo pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdakwa Andi Irfan Jaya tidak mengakui kesalahannya.

"Hal yang meringankan, terdakwa Andi Irfan Jaya tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalannya persidangan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Muhammad Deniardi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12).

Tujuan pemberian suap itu adalah agar pidana penjara 2 tahun yang dijatuhkan kepada terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra Putusan PK Nomor 12 pada 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Andi Irfan menjadi saksi untuk terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin. (Antara/Desca Lidya Natalia)
Andi Irfan menjadi saksi untuk terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin. (Antara/Desca Lidya Natalia)

Andi Irfan dihubungi Pinangki Sirna Malasari pada 22 November 2019 untuk bertemu Djoko Tjandra pada 25 November di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain keduanya, ada juga advokat Anita Kolopaking.

Sesampainya di Kuala Lumpur, ketiganya bertemu Djoko Tjandra di kantornya, The Exchange 106 dan dalam pertemuan itu Pinangki memperkenalkan Andi Irfan sebagai sebagai konsultan yang akan meredam pemberitaan di media massa apabila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

"Andi Irfan, Pinangki dan Anita Kolopaking lalu menyerahkan "action plan" kepada Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung," ujarnya dikutip Antara

"Action plan" tersebut terdiri dari 10 tahap pelaksanaan dan mencantumkan inisial "BR" yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan "HA" selaku Ketua MA periode Maret 2012-April 2020 Hatta Ali, termasuk harga "fee" yang harus dibayarkan Djoko Tjandra di setiap tahapannya.

Proposal "action plan" yang ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar 100 juta dolar AS, namun Djoko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam "action plan" sebesar 10 juta dolar AS.

Untuk memastikan Djoko Tjandra memberikan uang, Pinangki meminta Anita Kolopaking membuat draf surat kuasa menjual aset dari Djoko Tjandra kepada Andi Irfan Jaya sebagai jaminan bila kesepakatan pembayaran 10 juta dolar AS dan uang muka yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak dibayar.

Pada 26 November 2019, Joko Tjandra melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma (almarhum), memberikan uang 500 ribu dolar AS kepada Andi Irfan Jaya di sekitar mall Senayan City.

Andi Irfan lalu memberikannya kepada Pinangki yang lalu menyerahkan sebesar 50 ribu dolar AS (sekitar Rp740 juta) kepada Anita Kolopaking dengan mengatakan bahwa Pinangki baru menerima 150 ribu dolar AS dan akan memberikan kekurangannya setelah Djoko Tjandra memberikan uang yang dijanjikan.

Atas perbuatannya, Andi Irfan didakwa berdasarkan 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Dalam dakwaan kedua Andi Irfan Jaya didakwa melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra yaitu untuk memberikan uang sebesar 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung.

Tujuannya adalah agar pejabat di Kejaksaan Agung dan di MA memberikan fatwa MA melalui Kejaksaan Agung sehingga pidana penjara kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi dan Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Cara-cara yang dilakukan sama seperti diuraikan dalam dakwaan pertama yaitu perbuatan pemberian uang kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 4 Januari 2021 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi). (*)

Baca Juga

Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Corona Bisa Ubah DNA Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Corona Bisa Ubah DNA Manusia

vaksin berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh manusia dapat mengenali virus dan patogen yang berusaha menginfeksi manusia.

Update Corona DKI Senin (8/6): 8.042 Positif, 3.205 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Senin (8/6): 8.042 Positif, 3.205 Orang Sembuh

1.447 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit

Ini Perkembangan Terbaru Kasus COVID-19 di Jabar
Indonesia
Ini Perkembangan Terbaru Kasus COVID-19 di Jabar

Orang dalam pemantauan (ODP) kini berjumlah 44.839 orang.

Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona
Indonesia
Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona

1,1 juta warga akan ditanggung Pemprov DKI dan 2,5 juta warga akan ditanggung pemerintah pusat.

MPR Dorong TNI-AD Investigasi Helikopter Jatuh di Kendal
Indonesia
MPR Dorong TNI-AD Investigasi Helikopter Jatuh di Kendal

Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran

Dimulai 13 Februari, Kawasan Baduy Tertutup dari Kunjungan Selama Tiga Bulan
Indonesia
Dimulai 13 Februari, Kawasan Baduy Tertutup dari Kunjungan Selama Tiga Bulan

Kawasan pemukiman masyarakat Baduy Dalam, Kabupaten Lebak, Banten tertutup bagi wisatawan selama tiga bulan.

Boy Rafli Gandeng Pemuka Agama Cegah Penyebaran Paham Radikalisme
Indonesia
Boy Rafli Gandeng Pemuka Agama Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

"Kita tidak boleh under estimate, kita tidak boleh tentu menganggap remeh setiap gelagat, gejala, yang mengarah kepada perbuatan teror;" tambah dia.

Rencana Komjen Listyo Hapus Tilang Ibarat Mengayuh Kapal di Daratan
Indonesia
Rencana Komjen Listyo Hapus Tilang Ibarat Mengayuh Kapal di Daratan

Rencana calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menghapus tilang kendaraan di jalanan dinilai sulit terealisasi.

Positif COVID Bertambah Drastis, Fadli Zon Kritik Pemerintah
Indonesia
Positif COVID Bertambah Drastis, Fadli Zon Kritik Pemerintah

"Indeks kematian tenaga medis, posisi Indonesia adalah yang terburuk di dunia. Jika penanganan COVID-19 masih berlangsung seperti sekarang," kata Fadli.

DPR Soroti Keberhasilan Polri Ungkap Sabu-Sabu Hampir 1 Ton
Indonesia
DPR Soroti Keberhasilan Polri Ungkap Sabu-Sabu Hampir 1 Ton

Kasus narkotika dari jaringan Timur Tengah tergolong jarang