Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara Pengusaha Andi Irfan Jaya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Mantan politisi Partai NasDem, Andi Irfan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan

Jaksa menilai Andi Irfan terbukti membantu penerimaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,28 miliar) sekaligus permufakatan jahat untuk memberikan uang kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp145,6 miliar)

Baca Juga

Andi Irfan Ungkap Alasan Buang Iphone X Berisi Foto Terkait Djoko Tjandra

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua dari pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 dan pasal 15 jo pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdakwa Andi Irfan Jaya tidak mengakui kesalahannya.

"Hal yang meringankan, terdakwa Andi Irfan Jaya tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalannya persidangan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Muhammad Deniardi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12).

Tujuan pemberian suap itu adalah agar pidana penjara 2 tahun yang dijatuhkan kepada terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra Putusan PK Nomor 12 pada 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Andi Irfan menjadi saksi untuk terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin. (Antara/Desca Lidya Natalia)
Andi Irfan menjadi saksi untuk terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin. (Antara/Desca Lidya Natalia)

Andi Irfan dihubungi Pinangki Sirna Malasari pada 22 November 2019 untuk bertemu Djoko Tjandra pada 25 November di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain keduanya, ada juga advokat Anita Kolopaking.

Sesampainya di Kuala Lumpur, ketiganya bertemu Djoko Tjandra di kantornya, The Exchange 106 dan dalam pertemuan itu Pinangki memperkenalkan Andi Irfan sebagai sebagai konsultan yang akan meredam pemberitaan di media massa apabila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

"Andi Irfan, Pinangki dan Anita Kolopaking lalu menyerahkan "action plan" kepada Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung," ujarnya dikutip Antara

"Action plan" tersebut terdiri dari 10 tahap pelaksanaan dan mencantumkan inisial "BR" yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan "HA" selaku Ketua MA periode Maret 2012-April 2020 Hatta Ali, termasuk harga "fee" yang harus dibayarkan Djoko Tjandra di setiap tahapannya.

Proposal "action plan" yang ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar 100 juta dolar AS, namun Djoko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam "action plan" sebesar 10 juta dolar AS.

Untuk memastikan Djoko Tjandra memberikan uang, Pinangki meminta Anita Kolopaking membuat draf surat kuasa menjual aset dari Djoko Tjandra kepada Andi Irfan Jaya sebagai jaminan bila kesepakatan pembayaran 10 juta dolar AS dan uang muka yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak dibayar.

Pada 26 November 2019, Joko Tjandra melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma (almarhum), memberikan uang 500 ribu dolar AS kepada Andi Irfan Jaya di sekitar mall Senayan City.

Andi Irfan lalu memberikannya kepada Pinangki yang lalu menyerahkan sebesar 50 ribu dolar AS (sekitar Rp740 juta) kepada Anita Kolopaking dengan mengatakan bahwa Pinangki baru menerima 150 ribu dolar AS dan akan memberikan kekurangannya setelah Djoko Tjandra memberikan uang yang dijanjikan.

Atas perbuatannya, Andi Irfan didakwa berdasarkan 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Dalam dakwaan kedua Andi Irfan Jaya didakwa melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra yaitu untuk memberikan uang sebesar 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung.

Tujuannya adalah agar pejabat di Kejaksaan Agung dan di MA memberikan fatwa MA melalui Kejaksaan Agung sehingga pidana penjara kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi dan Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Cara-cara yang dilakukan sama seperti diuraikan dalam dakwaan pertama yaitu perbuatan pemberian uang kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 4 Januari 2021 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi). (*)

Baca Juga

Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya
Indonesia
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita belasan bus milik dua perusahaan otobus (PO) di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/2) dini hari.

Oknum Agen Tiket Pesawat yang Jual Surat Swab PCR Palsu Raup Untung Rp 11 Juta
Indonesia
Oknum Agen Tiket Pesawat yang Jual Surat Swab PCR Palsu Raup Untung Rp 11 Juta

"Ada 20 orang yang sudah memesan, dengan keuntungan pengakuannya Rp 11 juta," jelas Yusri.

Mendagri Segera Keluarkan SE Agar Kepala Daerah Atur Sanksi Pelanggar Prokes
Indonesia
Mendagri Segera Keluarkan SE Agar Kepala Daerah Atur Sanksi Pelanggar Prokes

Budi Gunadi Sadikin menerangkan akan membuka data PeduliLindungi untuk publik

Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat

Sosok Gubernur Jabar M Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat.

Di Tengah Pandemi, Realisasi Investasi Jatim Capai Rp78,3 Triliun
Indonesia
Di Tengah Pandemi, Realisasi Investasi Jatim Capai Rp78,3 Triliun

Realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp78,3 triliun di tahun 2020.

Sukses di Pulau Jawa, Kemenkes Meminta Saran Untuk Vaksinasi Disabilitas di Luar Jawa Bali
Indonesia
Sukses di Pulau Jawa, Kemenkes Meminta Saran Untuk Vaksinasi Disabilitas di Luar Jawa Bali

Vaksinasi terhadap difabel di luar Pulau Jawa dapat diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau tempat pelaksanaan vaksin di setiap masing-masing daerah.

David Noah Bakal Dikonfrontasi dengan Pelapor Kasus Dugaan Penipuan Rp 1 Miliar
Indonesia
David Noah Bakal Dikonfrontasi dengan Pelapor Kasus Dugaan Penipuan Rp 1 Miliar

Penyidik Polda Metro Jaya bakal mengonfrontasikan musisi David Kurnia Albert alias David Noah dengan pelapor Lina Yunita.

PAN: Jangan Lagi Ada Korban Kebiadaban KKB
Indonesia
PAN: Jangan Lagi Ada Korban Kebiadaban KKB

PAN mendukung langkah dan kebijakan aparat Kepolisian untuk menciptakan ketertiban sosial

Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI
Indonesia
Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI

Sebanyak sembilan juta lebih masyarakat telah menerima vaksin di Jakarta.

Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong UMKM untuk lebih saling berkolaborasi agar lebih tangguh dan mampu survive memghadapi pandemi COVID-19.