Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim Djoko S Tjandra mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2000). ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta/mp/aa.

MerahPutih.com - Kasus mantan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra kini ditangani Bareskrim Mabes Polri.

"Itu (kasus Asep Subahan) kan sekarang lagi ditangani Bareskrim," kata Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Baca Juga

Jaksa Heran Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra

Dalam kasus Djoko Tjandra ini, menurut Chaidir, Asep memang harus dinonaktifkan atau dibebastugaskan karena sedang diperiksa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Yang bersangkutan selama proses penyidikan harus dibebaskan dulu dari jabatan yang dipangkunya. Untuk memperlancar penyidikan dan pemeriksaan pihak-pihak yang berkepentingan," terangnya.

Namun ketika ditanya lebih jauh soal kasus Asep yang saat ini ditangani Bareskrim, Chaidir mempersilahkan tanyakan hal itu kepada pimpinanya yaitu Wali Kota Jakarta Selatan, Marulla Matali.

"Saya kurang tahu. Coba tanya aja atasan langsungnya," ungkap Chaidir.

SSEP
Mantan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan

Disayangkan, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Marulla tidak mengetahui bila anak buahnya itu kini diperiksa polisi.

"Saya belum tau malah. Karena dia gak pake minta izin ke saya," ucap Marulla.

Marulla hanya mengungkapkan, kalau mantan Lurah Grogol Selatan itu kini sudah di staffkan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan tempat ia bekerja. Tapi ia tidak hafal kapan Asep dipindahkan.

"Jadi staff, jadi staff apa. Jadi staff gitu aja," tutupnya

Untuk diketahui, kursi jabatan Lurah Grogol Selatan kini diisi oleh Camat Kebayoran Lama, Aroman Nimbang sebagai pejabat Pelaksana Harian (PLH).

Baca Juga

Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang

Alasan dinonaktifkan Lurah Grogol Selatan, karena Asep harus bolak balik menjalani pemeriksaan dan harus fokus pemeriksaan. Hal itu agar tidak mengganggu pelayanan warga saat mengurus keperluan di kelurahan tersebut.

"Selama diperiksa dibebaskan dulu, dibebaskan maka atasan langsung menunjuk lah PLH (Pelaksana Harian) atau pak camat menjadi PLH pak lurah tersebut," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Chaidir. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasib Piala Dunia U-20 di Tangan Pemerintah
Indonesia
Nasib Piala Dunia U-20 di Tangan Pemerintah

COVID-19 membuat rencana-rencana persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 terhambat

Imbas Kerumunan Petamburan, Anies Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Prokes
Indonesia
Imbas Kerumunan Petamburan, Anies Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Prokes

Karena itu Pemprov DKI memang seharusnya tegas tanpa tebang pilih menghadapi sejumlah agenda publik yang menimbulkan kerumunan," ujar Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi

DPRD Diminta Lakukan Tindakan Konkret Daripada Bentuk Pansus Banjir
Indonesia
DPRD Diminta Lakukan Tindakan Konkret Daripada Bentuk Pansus Banjir

Keberadaan pansus lebih kental nuansa politisnya

Diskriminasi Pasien COVID-19 Muncul Dipengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat
Indonesia
Diskriminasi Pasien COVID-19 Muncul Dipengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Indonesia punya modal kuat untuk mempercepat penanganan COVID-19

Dilarang di Jakarta, Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Sosialisasi ke Pedagang Kantong Plastik
Indonesia
Dilarang di Jakarta, Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Sosialisasi ke Pedagang Kantong Plastik

Abdurrahman Suhaimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi pelarangan penggunaan kantong berbahan plastik.

 Jokowi Akui Lebaran 2020 Terasa Berat Lantaran Ada Pandemi Corona
Indonesia
Jokowi Akui Lebaran 2020 Terasa Berat Lantaran Ada Pandemi Corona

“Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu.” kata Presiden, Minggu (24/5)

213 Ribu Orang Lebih di Indonesia Masuk Katagori ODP
Indonesia
213 Ribu Orang Lebih di Indonesia Masuk Katagori ODP

Pemerintah telah mengoperasikan 48 laboratorium untuk pemeriksaan virus corona.

PAN Desak Jokowi Copot Menteri Nadiem Makarim
Indonesia
PAN Desak Jokowi Copot Menteri Nadiem Makarim

Apa alasan PAN minta Jokowi copot Nadiem Makarim?

Klarifikasi Yasonna Terkait Kehadirannya di Jumpa Pers PDIP soal OTT KPK
Indonesia
Klarifikasi Yasonna Terkait Kehadirannya di Jumpa Pers PDIP soal OTT KPK

Yasonna menegaskan bahwa kehadirannya dalam agenda itu bukan selaku Menkumham.

Pengamat Sebut Penerapan PSBB di Jakarta Sangat Buruk
Indonesia
Pengamat Sebut Penerapan PSBB di Jakarta Sangat Buruk

Petugas Pemprov lebih banyak bermain pencitraan di pemberitaan media