Bantu Biayai Perjuangan Ukraina, Kripto Balik Meroket setelah Anjlok di Awal Invasi Tanda Bitcoin terlihat di jendela di Toronto, 8 Mei 2014. ANTARA/REUTERS/Mark Blinch

MerahPutih.com - Saat awal invasi Rusia ke Ukraina, harga Bitcoin dan kripto lainnya sempat terpuruk hingga ke level terendah. Bahkan, harga bitcoin turun sebesar 7,9 persen menjadi USD 34.324 atau sekitar Rp 492 juta per Kamis (24/2) saat invasi hari pertama. Namun, kini Bitcoin kembali menguat setelah invasi berlangsung hampir sepekan.

Perusahaan investasi aset digital, Radkl menganalisa terjadi tren penguatan uang kripto di tengah serangan Rusia yang malah makin mengganas. Gejolak ambruknya rubel mata uang Rusia serta ancaman peperangan berkepanjangan mendorong warga kedua negara menyimpan dan memindahkan aset ke dalam kripto anonim dan terdesentralisasi, yang relatif lebih aman.

Baca Juga:

Imbas Rusia Menginvasi Ukraina, Harga Bitcoin Kebakaran

Data dari CryptoCompare menunjukkan perdagangan bitcoin dalam mata uang rubel Rusia menjadi overdrive dengan volume harian melonjak 259 persen dari hari sebelumnya menjadi 1,3 miliar rubel (13,1 juta dolar AS). Sebaliknya, bursa kripto Ukrania mengalami lonjakan volume perdagangan hariannya lebih dari tiga kali lipat menjadi 150 juta hryvnia (5 juta dolar AS).

Radkl melihat perang dan sanksi dunia Barat malah memicu tren penggunaan bitcoin untuk mentransfer nilai. "Pada dasarnya (kripto) memiliki mata uang yang tidak dikendalikan oleh pemerintah, yang tidak terpengaruh oleh tindakan darurat," ungkap Direktur Pelaksana Radkl, Bea O'Carroll, Selasa (1/3).

bitcoin
Bitcoin sempat mengalami penurunan. (Foto: Unsplash/Dmitry Demidko)

Dalam lima hari sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, bitcoin telah meningkat 13 persen hingga siang tadi. "Mungkin begitulah cara Rusia mengubah nilainya. Sama halnya, di sisi lain, ada inilah cara orang akan mendapatkan nilai bagi orang Ukraina," imbuh O'Carroll.

Analis Senior Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya menambahkan ada dua faktor yang membuat warga Ukraina dan Rusia mengalihkan asetnya ke kripto, khususnya Bitcoin. Pertama kepemilikan kripto yang anonim sulit untuk ditelusuri. Faktor kedua, kepemilikan dan transaksi kripto sering kali disimpan di dompet pada platform terdesentralisasi yang dapat diakses dari mana saja.

"Mata uang kripto dapat bertindak sebagai penyimpan nilai yang kuat untuk sebagian besar kepemilikan yang tidak perlu likuid," tutur Ozkardeskaya, dilansir dari Antara.

Asap dan api terlihat selama pertempuran di dekat Kiev saat Rusia melanjutkan invasi ke Ukraina. ANTARA/REUTERS/Gleb Garanich/as/am.

Kondisi itu membuat Ukraina cepat menemukan peluang dalam jangkauan dan anonimitas dunia kripto. Wakil Perdana Menteri Mykhailo Fedorov mencuit alamat dompet bitcoin dan ether, di samping seruan: "Berdirilah dengan rakyat Ukraina. Sekarang terima sumbangan mata uang kripto."

Aksi Fedorov dan organisasi non-pemerintah Ukraina mengumpulkan lebih dari 22 juta dolar AS dalam mata uang kripto untuk membiayai perjuangan melawan invasi Rusia, merujuk data perusahaan analisis blockchain Elliptic.

Namun bagi penggemar kripto, Ozkardeskaya mengingatkan fakta lonjakan kepemilikan kripto bisa menjadi pedang bermata dua. Kini marak warga Rusia mengakali ancaman pembekuan aset di luar negeri akibat sanksi ekonomi sejumlah negara, dengan mengalihkannya ke aset kripto.

“Bitcoin bisa menjadi tempat berlindung yang potensial bagi oligarki Rusia yang menghindari sanksi karena tidak akan ada sensor pada jaringan bitcoin dan transaksi mata uang kripto,” tutup Ozkardeskaya. (*)

Baca juga:

Ukraina Minta Bantuan Indonesia soal Invasi Rusia

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Subsidi Yang Digelontorkan Pemerintah Membengkak
Indonesia
Subsidi Yang Digelontorkan Pemerintah Membengkak

Realisasi subsidi non energi tercatat lebih tinggi, didukung oleh percepatan pelaksanaan terutama untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan subsidi upah.

Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen
Indonesia
Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun.

Dua Tahun 'Terkunci' di Jakarta, Sejumlah Warga Ingin Pergi Keluar Pulau Jawa
Indonesia
Dua Tahun 'Terkunci' di Jakarta, Sejumlah Warga Ingin Pergi Keluar Pulau Jawa

Pria kelahiran 1993 ini mengaku ingin liburan ke pulau dewata untuk mengisi hari libur Nataru

Di KTT ke-39, Indonesia Ajukan Penguatan Kelembagaan ASEAN
Dunia
Di KTT ke-39, Indonesia Ajukan Penguatan Kelembagaan ASEAN

Indonesia mengusulkan agar High Level Task Force yang akan mulai bekerja tahun depan untuk mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025.

Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya
Indonesia
Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya

Personel itu bantuan dari Mabes ke Polda Papua dan kemudian ditempatkan di wilayah Polres Jayawijaya.

Pertengahan Ramadan, Nihil Daerah Level 4 dan Tersisa 2 Daerah Level 3 PPKM
Indonesia
Pertengahan Ramadan, Nihil Daerah Level 4 dan Tersisa 2 Daerah Level 3 PPKM

Sebagai negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia, maka pencegahan penyebaran virus COVID-19 perlu dilakukan.

DPR Minta BUMN Pelopori Penguasaan Teknologi Rancang Bangun
Indonesia
DPR Minta BUMN Pelopori Penguasaan Teknologi Rancang Bangun

DPR minta pemerintah tidak membuat kebijakan kontradiktif terkait penyehatan BUMN Manufaktur.

Hadir Beri Sambutan, Jokowi Sebut PSI Akan Jadi Partai Besar
Indonesia
Hadir Beri Sambutan, Jokowi Sebut PSI Akan Jadi Partai Besar

Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-7 PSI, yang ditayangkan yang ditayangkan akun YouTube Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12).

Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter, Warga Diminta Jangan Panik
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter, Warga Diminta Jangan Panik

Pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter untuk semua jenis kemasan.

Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK
Indonesia
Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK

KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Abdul Wahid melalui Maliki