Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April Ilustrasi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Gubernur Banten Wahidin Halim kembali memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Perpanjangan PSBB tahap ketujuh ini dibuat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.70-Huk/2021 tentang Perpanjangan Tahap Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Gubernur menjelaskan, alasan perpanjangan PSBB karena masih ditemukan kasus COVID-19.

Baca Juga:

3 Orang Meninggal Ditembak di Cafe, PSBB Jakarta Lemah Penindakan

Temuan tersebut diperoleh setelah Pemprov melakukan evaluasi penanganan COVID-19.

Adapun dasar pembuatan Keputusan Gubernur, di antaranya: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Gubernur Banten Wahidin Halim (Antara/Mulyana)
Gubernur Banten Wahidin Halim (Antara/Mulyana)

Dalam keputusan tersebut, menurut Gubernur, perpanjangan tahap ketujuh dalam upaya percepatan penanganan COVID-19.

"PSBB dilaksanakan paling lama 30 hari sejak 20 Maret 2021 sampai 18 April 2021, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19," kata Gubernur sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut di atas.

Baca Juga:

Perpanjang PSBB Diharapkan Bisa Hindari Penyebaran COVID-19 di Pengungsian

Masih terkait perpanjangan PSBB, kata Gubernur, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten wajib melaksanakan penetapan PSBB, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Waktu penetapan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga ditetapkan oleh bupati/wali kota. (Knu)

Baca Juga:

Kendurnya Pengawasan PSBB DKI Dinilai karena Tekanan Para Pengusaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Abu vulkanik Gunung Raung Sampai di Lereng Gunung Ijen, Petani Terancam Gagal Panen
Indonesia
Abu vulkanik Gunung Raung Sampai di Lereng Gunung Ijen, Petani Terancam Gagal Panen

Untuk penyebarannya, abu vulkanik tersebut akan mengikuti arah angin berhembus

Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

Pemprov DKI Buka 11 Tempat Baru Uji Emisi Motor, Ini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 11 Tempat Baru Uji Emisi Motor, Ini Lokasinya

Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan program uji emisi guna mengurangi polusi udara di ibu kota. Sekarang ini ada 11 titik baru lokasi untuk uji emisi sepeda motor.

Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara
Indonesia
Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara

Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi mulai membeberkan infirmasinya di Mapolda Jatim, Jumat (2/4) lalu.

Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi
Indonesia
Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi

Pria berusia 45 tahun itu meninggal dunia di rumah sakit saat polisi tengah mengembangkan kasus penyelundupan narkoba tersebut.

Usut Kasus Bansos, KPK Periksa Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Akhirnya, Pemerintah Bakal Berikan Subsidi Pulsa Bagi Siswa
Indonesia
Akhirnya, Pemerintah Bakal Berikan Subsidi Pulsa Bagi Siswa

Di Yogyakarta, sekitar 34 persen keluarga lainnya menyatakan kesulitan akses internet karena tidak mampu membeli pulsa atau paket data internet.

Luhut: Jerman dan Taiwan Jadi Contoh Atasi COVID-19
Indonesia
Luhut: Jerman dan Taiwan Jadi Contoh Atasi COVID-19

Negara tersebut sangat kompak dan mengedepankan sinergitas dalam menangani dampak pandemi COVID-19 sehingga pemulihan dapat dilakukan secara cepat.

KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada
Indonesia
KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada

Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur

Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA
Indonesia
Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA

Aturan tersebut sesuai dengan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19