Bantah MAKI, KPK: Kasus TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Masih Berjalan Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (tengah). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mangkrak.

"KPK pastikan penanganan perkara ini masih terus berjalan. Tim masih terus bekerja melengkapi berkas penyidikannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/9).

Ali menegaskan, tidak tepat jika ada pihak yang mengatakan perkara ini mangkrak. KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan karena keinginan pihak-pihak tertentu, namun karena adanya kecukupan alat bukti.

Baca Juga:

Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia

"Kami terus bekerja mengungkap dan menuntaskan perkara dimaksud sesuai koridor aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Sepanjang ditemukan bukti cukup, kata Ali, KPK pasti tak segan menetapkan siapa pun sebagai tersangka sebagai pengembangannya.

"Dan kami tentu selalu informasikan setiap perkembangan proses penyidikannya secara transparan," pungkasnya.

Sebelumnya MAKI meminta KPK untuk segera menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka di kasus dugaan suap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.

Tersangka mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kanan) dan tersangka Maskur Husain (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/8/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Tersangka mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kanan) dan tersangka Maskur Husain (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/8/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, pemberian uang Rp 5 miliar dari Rita ke Robin diduga untuk menghentikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rita.

"Pemberian Uang Rp 5 miliar kepada Robin Pattuju diduga untuk penghentian kasus TPPU. Sehingga semestinya dikenakan pasal menghalangi penyidikan (pasal 21 UU 31 Tahun 1999)," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/9).

Boyamin mengatakan, penyidikan kasus TPPU Rita telah mangkrak hampir tiga tahun. Semestinya, kata dia, Dewan Pengawas KPK melakukan audit kinerja.

Menurut Boyamin, audit Dewas KPK berguna dalam rangka mempercepat penanganan perkara TPPU. Sehingga dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

KPK Diminta Tetapkan Eks Bupati Kukar Rita Sebagai Tersangka Suap AKP Robin

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan yang dilihat pada laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id, Robin menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000.

Penerimaan uang tersebut bukan hanya dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Rp 1.695.000.000, tetapi juga ada pihak-pihak lain yang juga turut menyogok Robin dalam penanganan perkara.

Mereka antara lain, Wali Kota Cimahi Jawa Barat Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507.390.000, Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000 dan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000. (Pon)

Baca Juga:

Bupati Banjarnegara Bantah Terima Rp 2,1 M, KPK: Kami Punya Bukti Kuat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surat Pemecatan akan Dikirim ke Setneg, Karier Ferdy Sambo di Polri Tamat
Indonesia
Surat Pemecatan akan Dikirim ke Setneg, Karier Ferdy Sambo di Polri Tamat

Usai pemberkasan rampung, nantinya dokumen PTDH itu akan diserahkan kepada Sekretariat Negara (Setneg) guna penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Sambo.

Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota
Indonesia
Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota

Saat ini kondisi keuangan negara terbebani oleh utang yang mencapai Rp6.700 triliun lebih

Kapolda Metro Minta Warga Jakarta Beraktivitas Normal
Indonesia
Kapolda Metro Minta Warga Jakarta Beraktivitas Normal

Indonesia saat ini tengah dihantam gelombang ketiga atau gelombang Omicron.

Masjidil Haram Sediakan Skuter Mudahkan Jemaah untuk Tawaf dan Sa'i
Indonesia
Masjidil Haram Sediakan Skuter Mudahkan Jemaah untuk Tawaf dan Sa'i

Jemaah haji dapat menggunakan layanan skuter listrik yang tersedia di lantai 3 Masjidil Haram.

Kombes Agus Nurpatria Diduga Rusak TKP dan CCTV Kasus Brigadir J
Indonesia
Kombes Agus Nurpatria Diduga Rusak TKP dan CCTV Kasus Brigadir J

"Dia bukan hanya melanggar satu pasal. Dia melanggar beberapa pasal selain merusak barang bukti CCTV ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP," kata Dedi

Menko Airlangga: Krisis Mengajarkan Pentingnya Ketahanan Kesehatan dan Ekonomi
Indonesia
Menko Airlangga: Krisis Mengajarkan Pentingnya Ketahanan Kesehatan dan Ekonomi

"Baik ketahanan kesehatan maupun ekonomi, khususnya di sektor pangan dan sektor energi,” ujar Airlangga dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook, Selasa (22/3).

 AS Nyatakan Pandemi Berakhir, Indonesia Klaim Berada di Jalur Fase Endemi
Indonesia
AS Nyatakan Pandemi Berakhir, Indonesia Klaim Berada di Jalur Fase Endemi

WHO telah memberi enam panduan kepada seluruh pemangku kebijakan negara untuk mengakhiri pandemi.

Lelang Proyek Ditutup, Jakpro Pede Sirkuit Formula E Kelar April
Indonesia
Lelang Proyek Ditutup, Jakpro Pede Sirkuit Formula E Kelar April

Lokasi rute gelaran yang diberi nama Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) ini memiliki panjang lintasan 2,4 kilometer dengan 18 tikungan

DPD DKI Gerindra Tunggu Surat Pemecatan M Taufik dari DPP
Indonesia
DPD DKI Gerindra Tunggu Surat Pemecatan M Taufik dari DPP

Hingga kini, lanjut Riza, pihaknya masih menunggu surat pemecatan M. Taufik dari DPP Gerindra.

Bantah Omongan Anies, Ketua DPRD Sebut Formula E untuk Warga Asing
Indonesia
Bantah Omongan Anies, Ketua DPRD Sebut Formula E untuk Warga Asing

Prasetyo Edi Marsudi mengkritik pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengklaim ajang Formula E disuguhkan untuk rakyat Jakarta.