Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

MerahPutih.com - Kebijakan Ganjil Genap dinilai salah satu faktor menyebabkan angka penambahan COVID-19 di Jakarta. Pasalnya, beberapa pengendara memilih beralih ke angkutan umum hingga memicu penuebaran virus disana.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengklaim, aktivitas warga Ibu Kota menggunakan transportasi menurun selama sistem ganjil-genap (gage) diterapkan. Penurunan aktivitas tersebut juga diperkuat dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca Juga

Pelanggar Protokol Kesehatan di Sidoarjo Disanksi Berdoa di Makam Korban COVID-19

"Justru pergerakan warga ke pusat-pusat transportasi itu turun," kata Syafrin, saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9).

Aktivitas warga menggunakan transportasi, kata Syafrin, yakni sekira dua persen. Data tersebut didapatkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dari hasil evaluasi tiap bulan.

"Jadi, angkanya sekira dua persen dari hasil evaluasi," ucap Syafrin.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo (MP/Asropih)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo (MP/Asropih)

Syafrin mengatakan, aktivitas warga Jakarta yang bepergian ke pusat perbelanjaan juga menurun.

"Jadi, terakhir kami dapatkan angka, contoh untuk pergerakan warga ke pusat makanan, ke toko bahan makanan. Kemudian ke toko-toko obat, itu turun angkanya sekira lima sampai persen," ucap Syafrin.

Namun, kata Syafrin, ternyata PSBB di Jakarta berdampak terhadap aktivitas warganya yang berkunjung ke taman taman.

"Jadi karena ada pembatasan gage alhasil aktivitasnya warga ke ruang terbuka hijau, ke taman-taman. Ini tentu yang kami harapkan, agar aktivitas mereka dalam menjaga kebugaran dilakukan di tempat yang terbuka selama tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," tutup Syafrin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, tingginya angka positif COVID-19 yang didominasi oleh pengguna transportasi umum merupakan konsekuensi dari adanya pemberlakuan kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota.

"Kalau mendominasi (kasus COVID-19) di transportasi umum pada saat ganjil-genap, ya itu konsekuensi dari gage saya rasa," ujar Zita kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Zita mengungkapkan, pemberlakuan ganjil-genap pada dasarnya harus diseimbangi dengan ketersediaan moda transportasi sehingga bisa mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19.

"Ganjil-genap harus seimbang dengan kesiapan moda transportasinya. Kalau memang tidak cukup, sebaiknya ditiadakan dulu ganjil-genapnya" jelas Zita.

Dia menegaskan, peniadaan ganjil-genap menjadi penting dilakukan jika ternyata penumpukan ataupun ketidakdisiplinan protokol lainnya yang terjadi di transportasi umum.

Baca Juga

Reza Artamevia Akui Empat Bulan Konsumsi Sabu

Kebijakan ganjil-genap yang kemudian menyebabkan tingginya kasus di transportasi umum itu menjadi semacam pelecut untuk dilakukan evaluasi.

"Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya dengan naiknya kluster COVID-19 moda transportasi umum," ungkapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lagi, Sekretariat PAC PDI-P Dilempar Bom Molotov
Indonesia
Lagi, Sekretariat PAC PDI-P Dilempar Bom Molotov

Muad Khalim mengaku tengah membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian

Amankan Lokasi Debat Gibran Vs Bagyo, Polresta Surakarta Terjunkan 250 Personel
Indonesia
Amankan Lokasi Debat Gibran Vs Bagyo, Polresta Surakarta Terjunkan 250 Personel

Total ada 250 personel yang diterjunkan khusus mengamankan acara debat pada Jumat besok.

 Wisata Candi di Yogyakarta Beroperasi Kembali Awal Juni
Indonesia
Wisata Candi di Yogyakarta Beroperasi Kembali Awal Juni

"Rencananya kami akan membuka kembali destinasi wisata taman candi sekitar 8 Juni. Setelah ditutup selama kurang lebih tiga bulan," kata Edy

Pemda DIY Siapkan TPU dan Petugas Khusus Pemakaman Pasien Corona
Indonesia
Pemda DIY Siapkan TPU dan Petugas Khusus Pemakaman Pasien Corona

TPU khusus ini akan tersebar di kabupaten dan kota dalam wilayah DIY.

Rapid Test Memungkinkan Hasil Positif COVID-19 Lebih Tinggi
Indonesia
Rapid Test Memungkinkan Hasil Positif COVID-19 Lebih Tinggi

Terdapat 2 prosedur pelaksanaan rapid test

Stafsus Milenial Jokowi Dikritik tak Jelas Kinerjanya, Tapi Kerap Bikin Gaduh
Indonesia
Stafsus Milenial Jokowi Dikritik tak Jelas Kinerjanya, Tapi Kerap Bikin Gaduh

“Memang Andi Taufan harus mundur. Karena telah membuat kesalahan fatal dan agar tidak membebani Jokowi,” ujar Ujang Komarudin

 PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar
Indonesia
PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

Acara tahun 2020 belum tentu bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp 360 miliar

Joko Tjandra Disebut Berada di Indonesia, Menkumham: Di sistem Kami tidak ada!
Indonesia
Joko Tjandra Disebut Berada di Indonesia, Menkumham: Di sistem Kami tidak ada!

Direktorat Jenderal (Ditjen) diminta Imigrasi menyampaikan data-data kronologi status DPO Joko Tjandra

Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor
Indonesia
Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor

Pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal.

Setelah Divaksin Bukan Berarti Bebas Lepas Masker
Indonesia
Setelah Divaksin Bukan Berarti Bebas Lepas Masker

Protokol memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap harus ditingkatkan.