Soffi Amira
MerahPutih.com - Eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
Ia menganggap, banyak hal tak jelas dalam dakwaan tersebut. Tom Lembong juga menyinggung soal kerugian negara yang tak dijelaskan secara rinci.
"Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan," kata Tom Lembong kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3).
Tom Lembong menilai ketidakjelasan soal kerugian negara disebabkan tak dilampirkan hasil audit BPKP. Padahal audit BPKP dapat menjadi dasar menentukan nilainya. Atas dasar itulah, ia mempertanyakan jumlah kerugian negara dalam dakwaan.
Baca juga:
Jaksa Dakwa Tom Lembong Perkaya 10 Orang Rp 515 Miliar dalam Kasus Impor Gula
"Sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya," ujarnya.
Tom Lembong juga memandang berkas dakwaannya tak akurat. Apalagi, menyangkut penjelasan dugaan tindak pidana yang terjadi.
"Secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat realita yang berlaku pada saat itu ya di saat masa-masa yang diperkarakan," katanya.
Sebelumnya, Tom Lembong didakwa menyebabkan kerugian negara senilai Rp578 miliar dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016.
Baca juga:
Datang Sebagai Sahabat, Anies Muncul di Sidang Perdana Terdakwa Tom Lembong
Jaksa menyebutkan, nilai kerugian negara tersebut disebabkan tindakan Tom Lembong yang menerbitkan izin impor gula kristal mentah (GKM) kepada sepuluh perusahaan swasta.
"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3).
Selain itu, Tom Lembong juga disebut tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok dan stabilisasi harga yang seharusnya dilakukan oleh BUMN.
Pada kasus ini, Tom Lembong diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
