Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Taufik Basari (ANTARA/Dyah Dwi)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari membantah revisi Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan barter politik karena harus dilakukan revisi akibat dari beberapa Putusan MK.

"Mau ada UU yang disebutkan tadi (UU KPK dan RUU Cipta Kerja) atau tidak, maka revisi UU MK harus ada karena akibat dari Putusan MK," kata Taufik Basari dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema "RUU Mahkamah Konstitusi: Bagaimana Memperkuat Kekuasaan Kehakiman?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

Revisi UU MK akibat Putusan MK sudah sejak DPR RI periode 2014-2019 sehingga sebelum ada RUU yang dipermasalahkan seperti UU KPK dan RUU Cipta Kerja, norma-norma yang dilakukan perubahan dalam UU MK sudah ada, namun belum sempat dibahas.

Putusan-Putusan MK yang menjadi rujukan revisi UU MK antara lain Putusan MK nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pasal 45A dan pasal 57 ayat (2) huruf a sehingga pasal-pasal tersebut dihapus melalui revisi UU MK.

Putusan MK nomor 7/PUU/-XI/2013 yang memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama" sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK.

"Lalu Putusan MK nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan keseluruhan UU nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK menjadi UU," ujarnya.

Anggota DPR meninggalkan ruangan setelah Rapat Paripurna ke-12 diputuskan untuk ditunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12) malam. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Selain itu menurut dia Putusan MK nomor 34/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frase "dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti", sehingga dilakukan perubahan dengan mengikuti isi Putusan MK tersebut.

Menurut politisi Partai NasDem itu, sebagaimana dikutip Antara, tudingan bahwa revisi UU MK sebagai barter politik merupakan bentuk merendahkan martabat institusi MK. Dia meminta semua pihak untuk proporsional melihat revisi UU MK tersebut karena kalau ada masalah, bisa didiskusikan.

Pakar Hukum Leopold Sudaryono menilai proses pembahasan revisi UU MK sangat terburu-buru sehingga akan menimbulkan masalah dan konsekuensi yaitu berkontribusi pada sikap apatis-nya masyarakat pada proses pembentukan UU yang tertutup.

Baca Juga

KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Dia khawatir revisi UU MK dikaitkan dengan revisi UU KPK akan menjadi bentuk preseden kurang baik dalam proses legislasi di masa pandemik yang penting cepat, tidak banyak perdebatan, dan terburu-buru.

"Pemerintah saat ini merupakan produk reformasi karena pembentukan UU yang terbuka dan adanya keterlibatan masyarakat. Itu perkuat dugaan apakah demokrasi yang tepat, proses pembentukan UU yang terburu-buru membuat masyarakat apatis," tuturnya.

Dia menilai revisi UU MK seharusnya tidak tertutup dan terburu-buru karena yang dibutuhkan adalah prosesnya terbuka dan konsultatif. Hal itu menurut dia sebagai bentuk pendidikan politik masyarakat untuk terlibat dan mencegah kecurigaan orang dalam proses revisi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Presiden Bagikan 3.218 Sertifikat Tanah ke Warga Yogyakarta
Indonesia
Presiden Bagikan 3.218 Sertifikat Tanah ke Warga Yogyakarta

"Setelah saya lihat ternyata di seluruh Indonesia harusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Tetapi saat itu, tahun 2015, yang selesai baru 46 juta. Berarti masih kurang 80 juta sertifikat," imbuhnya.

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Anies Berani Ambil Resiko Besar Tunda Formula E Demi Keselamatan Warga
Indonesia
Anies Berani Ambil Resiko Besar Tunda Formula E Demi Keselamatan Warga

Bagi Anies, keselamatan warga DKI untuk saat ini menjadi hal yang prioritas utama

Ridwan Kamil Jadi Gubernur Pertama Jadikan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas
Indonesia
Ridwan Kamil Jadi Gubernur Pertama Jadikan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar secara bertahap akan mengalihkan seluruh kendaraan-kendaraan dinas menjadi mobil listrik.

Seorang Remaja Isolasi Diri Setelah Seluruh Anggota Keluarganya Positif COVID-19
Indonesia
Seorang Remaja Isolasi Diri Setelah Seluruh Anggota Keluarganya Positif COVID-19

Sang ayah dari remaja tersebut, JS, sudah meninggal akibat penyakit mematikan itu.

Masa Pandemi, Dana Kelola Haji Meningkat Rp18 Triliun
Indonesia
Masa Pandemi, Dana Kelola Haji Meningkat Rp18 Triliun

Dana kelolaan haji pada 2020 itu akan tetap tumbuh sekitar 10 persen, bahkan jika ibadah haji pada tahun tersebut tetap dilaksanakan.

Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Indonesia
Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Laporan World Economic Forum pada 2019, posisi daya saing infrastruktur Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada peringkat 72 dari 140 negara dalam penilaian index daya saing infrastruktur.

Wali Kota Solo Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Sekolah Masuk 13 Juli
Indonesia
Wali Kota Solo Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Sekolah Masuk 13 Juli

Jika jumlah pasien positif COVID-19 masih bertambah seperti saat ini lebih baik belajar di rumah diperpanjang

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik
Indonesia
Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi pada prinsipnya ialah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat.

Keluarga Bantah Kakek Legislator PDIP Arteria Dahlan Pendiri PKI Sumbar
Indonesia
Keluarga Bantah Kakek Legislator PDIP Arteria Dahlan Pendiri PKI Sumbar

Penjelasan yang bersifat bantahan ini diberikan sehubungan dengan pernyataan wartawan senior Hasril Chaniago.