Bantah Ada 'Tarik Tambang' dengan Tri Rismaharini, Hasto PDIP: Semua Taat Keputusan Megawati Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Humas PDIP

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.

"Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media," ujar Hasto di Surabaya, Minggu (30/8).

Baca Juga:

Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya

Di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.

"Tidak ada 'tarik tambang' politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri," beber dia.

Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital," jelas Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya maka dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang.

"Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya," katanya.

Baca Juga:

Hasto Hormati Deklarasi KAMI

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wai kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

"Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum," tuturnya.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Satu 2020 Diproyeksi Minus
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Satu 2020 Diproyeksi Minus

Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi masih minus, inflasi pada Februari yang masih di bawah keadaan normal yakni sebesar 1,38 persen.

TNI-AL Kerahkan Kekuatan Penuh dalam Pencarian Penumpang Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
TNI-AL Kerahkan Kekuatan Penuh dalam Pencarian Penumpang Sriwijaya Air SJ 182

Sebanyak 80 penyelam dari TNI AL masih mencari jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 hingga hari ini.

 Pengamat: Deputi Intelijen Aparatur Cegah ASN Intoleran
Indonesia
Pengamat: Deputi Intelijen Aparatur Cegah ASN Intoleran

"Selain itu juga dapat turut mengawasi aparatur dari kebuasaan negatif seperti narkoba, radikalisme, separatis," tegasnya

Anak-anak Ikut Demo RUU HIP, FPI Cs Dilaporkan ke KPAI
Indonesia
Anak-anak Ikut Demo RUU HIP, FPI Cs Dilaporkan ke KPAI

Pelaporan itu dilaksanakan Kowani dengan mendatangi langsung kantor KPAI, di Jakarta, Senin (29/6) dipimpin Ketua Bidang Soskeskel Dr. Khalilah

Kemenag Komentari Penggunaan Kotak Amal untuk Danai Teroris
Indonesia
Kemenag Komentari Penggunaan Kotak Amal untuk Danai Teroris

Kepolisian mengungkapkan adanya modus penggunaan kotak amal yang ditaruh di minimarket untuk mendanai kegiatan teroris di Indonesia.

[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS

Badan POM melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation).

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies
Indonesia
Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19
Indonesia
Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19

Wiku menyampaikan pembukaan aktivitas sosial dan ekonomi, seperti bioskop harus memperhatikan aspek kesehatan secara ketat

Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar
Indonesia
Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar

Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada bulan Januari hingga Maret 2021