Bansos DKI Bertuliskan 'Dibiayai APBD DKI', DPRD DKI: Rakyat Harus Tahu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi tidak mempermasalahkan bansos sembako dari Pemprov DKI untuk warga miskin dan rentan miskin terdampak COVID-19 kardusnya bertuliskan 'Paket Bantuan Sembako ini Dibiayai oleh APBD Pemprov DKI'.

Memang pada kenyataannya, kata Suhaimi, bansos tersebut bersumber dari APBD, yang berarti uang rakyat yang dikelola Pemprov DKI.

Baca Juga

Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1441 H Digelar Hari Ini

"Rakyat harus tahu dan harus diaudit sebagai pertanggungjawaban," kata Suhaimi di Jakarta, Jumat (22/5).

Seperti yang dilansir data.jakarta.go.id Pemprov DKI telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dan pencegahan corona. Anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp1,032 triliun dan akan ditambahkan Rp2 triliun untuk digunakan sampai akhir Mei 2020.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Sehingga, lanjut dia, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini menjadi sebesar Rp3,032 triliun.

"Pada APBD DKI Tahun 2020 yang awalnya sebesar Rp87,9 triliun ada kebijakan realokasi sebagai dampak COVID-19 dan akhirnya menyusut jadi Rp44,6 triliun," jelas Suhaimi.

Baca Juga

Masjid Istiqlal tak Selenggarakan Salat Idul Fitri

Artinya, Suhaimi menegaskan, sepeserpun nilai yang dikeluarkan dari APBD harus dilaporkan dengan baik, jadi sangat wajar jika di kardus yang menjadi bantuan untuk warga Jakarta berbunyi 'Dibiayai oleh APBD'.

“Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu yang akan datang, sementara kita masih berjuang memutus mata rantai COVID-19 di ibukota," tutup Suhaimi. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Daerah Diminta Bersiap Hadapi Perselisihan di MK
Indonesia
Bawaslu Daerah Diminta Bersiap Hadapi Perselisihan di MK

Keterangan di MK disusun berdasarkan Perbawaslu 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini
Indonesia
RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini

Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat Corona

Klaster Perkantoran Melonjak, Ketua DPRD Minta Anies Evaluasi Pengetatan Perusahaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Melonjak, Ketua DPRD Minta Anies Evaluasi Pengetatan Perusahaan

Klaster perkantoran harus menjadi perhatian khusus Pemprov DKI dalam upaya penanganan kasus COVID-19 yang kembali melonjak.

Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda
Indonesia
Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda

Ia mendukung rencana penundaan tersebut karena jika pilkada diteruskan di tengah pandemi COVID-19 sangat berbahaya.

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?
Indonesia
Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan KPK

Ratusan Kendaraan Ditilang Selama Larangan Mudik
Indonesia
Ratusan Kendaraan Ditilang Selama Larangan Mudik

Polri terus melakukan Operasi Ketupat 2021 selama larangan mudik Lebaran. Total, sebanyak 11.230 unit kendaraan diberhentikan.

Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos
Indonesia
Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam
Indonesia
Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam

"Awal-awal corona orang pada nggak gelar hajatan. Yang punya cathering sepi order. Jadi daging nggak laku," kata wanita yang biasa dipanggil Tuti ini

Belajar Tatap Muka, DKI Jakarta Bakal Mengacu Berbagai Indikator Penurunan COVID-19
Indonesia
Belajar Tatap Muka, DKI Jakarta Bakal Mengacu Berbagai Indikator Penurunan COVID-19

Bila semua wilayah ibu kota sudah keluar dari zona merah atau daerah dengan risiko penularan COVID-19 yang tinggi. Namun, hal itu tidak serta merta DKI melonggarkan semua pembatasan.