Bank Panin Bantah Lobi dan Suap Eks Pejabat Pajak Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/

MerahPutih.com - PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. membantah telah melobi dan menyuap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, terkait dengan rekayasa hasil penghitungan pajak.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Panin melalui kuasa wajib pajak Veronika Lindawati disebut menjanjikan fee Rp25 miliar agar kewajiban membayar pajak perusahaan nilainya diturunkan.

Baca Juga

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

"Terkait dugaan adanya hadiah atau janji kepada pejabat di DJP oleh Saudari Veronika Lindawati, kami menegaskan bahwa tidak ada hadiah atau janji yang diberikan oleh Saudari Veronika Lindawati kepada Pejabat DJP atau pihak mana pun," kata kuasa hukum Bank Panin dan Veronika, Samsul Huda, saat dikonfirmasi, Kamis (23/9).

Samsul mengklaim Veronika tidak pernah melakukan negosiasi dengan tim pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak terkait dengan kewajiban pembayaran pajak Bank Panin untuk tahun pajak 2016.

Logo Bank Panin. Foto: ANTARA

Menurutnya, Veronika, hanya sebatas mempertanyakan validitas temuan tim pemeriksa pajak yang menemukan kekurangan pembayaran kewajiban pajak PT Bank Panin.

"Bank Panin menyatakan keberatan terhadap temuan tim pemeriksa. Upaya keberatan telah dilakukan oleh Bank Panin dengan menyampaikan data riil pajak Bank, serta mempertanyakan rasionalitas dan legalitas temuan pajak tersebut," ujarnya.

Selain upaya keberatan, kata Samsul, Bank Panin juga sudah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak.

Baca Juga

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Samsul juga membantah dakwaan Jaksa KPK yang menyebut keterlibatan pemilik Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan, terkait pembayaran pajak ini. Menurut Samsul, yang bersangkutan tidak mengetahui permasalahan perpajakan.

"Bapak Mu'min Ali Gunawan yang dikenal sebagai pemilik Bank Panin sama sekali tidak mengetahui permasalahan perpajakan ini. Semua kebijakan Bank Panin, termasuk urusan perpajakan diputuskan oleh Dewan Direksi, termasuk urusan keberatan dan banding perpajakan ke Pengadilan Pajak sesuai aturan yang berlaku," kata Samsul. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Minta Warga Tak Pilih-pilih Vaksin COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta Warga Tak Pilih-pilih Vaksin COVID-19

Vaksinasi merupakan hal yang penting saat ini guna menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

Penuhi Hak Pilih Napi, Kemenkumham dan KPU akan Bentuk Desk Khusus Pemilu
Indonesia
Penuhi Hak Pilih Napi, Kemenkumham dan KPU akan Bentuk Desk Khusus Pemilu

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membentuk desk khusus pemilu untuk mempercepat proses persiapan data pemilih WBP dan tahanan.

PN Jaksel Pagi Ini Gelar Sidang Praperadilan Yahya Waloni
Indonesia
PN Jaksel Pagi Ini Gelar Sidang Praperadilan Yahya Waloni

Yahya Waloni meminta Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonannya

PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda
Indonesia
PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda

PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya

Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN
Indonesia
Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN

KPK bakal menyalurkan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

140 Juta Orang Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
140 Juta Orang Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan, total penerima vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua di Indonesia mencapai 140.420.471 orang.

DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif
Indonesia
DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan pihak kominfo harus mensosialisasikan program tersebut secara masif.

Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat
Dunia
Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (27/2) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan perlu menggelar sidang khusus darurat terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Indonesia
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.

Tamara Bleszynski Laporkan Dugaan Penipuan dengan Kerugian Belasan Miliar
Indonesia
Tamara Bleszynski Laporkan Dugaan Penipuan dengan Kerugian Belasan Miliar

Bareskrim Polri belum menerima laporan artis Tamara Bleszyinski terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan