Bank Dinilai Alami Potensial Loss Jika Beri Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Batu Bara Batu Bara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kredit yang diberikan bank milik negara tanpa agunan pada perusahaan tambang batu bara, menjadi sorotan karena saat ini dalam masa pemulihan ekonomi setelah dilanda Pandemi COVID-19. Bahkan, pendanaan tersebut dinilai melawan hukum.

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menegaskan, pendanaan pada sektor tambang tampa agunan, bukan masalah sederhana. Padahal, industri perbankan adalah industri keuangan yang mendasarkan pada kepercayaan.

Baca Juga:

Malaysia Borong Batu Bara Indonesia USD 2,6 Miliar

"Ini kalau masyarakat tahu beginikan jadi khawatir. Memberikan pinjaman tidak pakai jaminan atau jaminannya tidak sepadan dengan hutang," kata Yenti dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (10/6).

Ia menilai, ada aturan perbankan yang harus diterapkan saat memberikan kredit, yakni syarat jaminan dua kali lipat atau berapa ratus persen.

"Sehingga kalau ada apa-apa langsung di lelang. Bank juga setiap bulan harus memberikan bunga kepada nasabah dan sebagai investasi bank itu," ungkapnya.

Ia menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan harus bertindak, karena tugas OJK adalah mengawasi perbankan.

Yenti memaparkan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menganulir Undang-undang Korupsi pada Pasal 2 dan 3, jika sudah ada unsur dapat menimbulkan kerugian negara maka sudah bisa diproses sebagai potensi korupsi.

"Jadi, jika dugaan tersebut benar maka para direktur atau manajer yang terlibat mulai dari direktur atau manager perkreditan, manager kehati-hatian bisa dijerat pidana. Minimal dua direktur atau manajer itu," ungkapnya.

Menurutnya, dalam permasalahan pendanaan tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan tersebut sudah terjadi potensial loss. Dengan adanya dugaan potensi kerugian negara bisa menjaga dari hulu jangan sampai ada yang main-main dengan uang masyarakat dan negara.

"Ini namanya pengusaha itu kan ada untung ada rugi, kalau orangnya ada apa-apa bagaimana? Apalagi ini uang rakyat dan bank negara," lanjutnya.

Ia menegaskan, jika praktik tersebut terus dibiarkan maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan.

"Nanti masyarakat akan ambil semua uangnya dan engga percaya lagi sama bank pelat merah mau apa? Salah satunya kan dari situ," tambahnya.

Bahkan, lanjut Yenti, jika memang tidak sesuai peruntukannya bisa masuk kepada tindak pidana penipuan.

"Meskipun bukan korupsi, namun penipuan tidak harus rugi seperti bank. Itu bisa jadi penipuan karena ada unsur rangkaian kebohongan keadaan palsu, sehingga ada pembujukan dan pihak bank memberikan pinjaman tanpa jaminan," katanya.

Ia berharap, agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti dan benar-benar dituntaskan. Jika tidak, industri perbankan pelat merah terancam kehilangan kepercayaan masyarakat.

"Ini lagi program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19," tegasnya. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Terapkan Tarif Progresif Produksi Batu Bara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jemaah Haji Diminta Vaksin Booster Sebelum Pulang ke Rumah
Indonesia
Jemaah Haji Diminta Vaksin Booster Sebelum Pulang ke Rumah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster kepada jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci, sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.

Aturan JHT Tak Dicabut, Kelompok Buruh Ancam Demo Besar-besaran
Indonesia
Aturan JHT Tak Dicabut, Kelompok Buruh Ancam Demo Besar-besaran

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru diperbaiki menuai dukungan.

BMKG Perkirakan Kota-Kota Ini Alami Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Perkirakan Kota-Kota Ini Alami Hujan Disertai Petir

Kisaran suhu di kota-kota tersebut ada pada skala 23 sampai 34 derajat celcius

Pemprov DKI Temukan Satu Pabrik Farmasi Pelaku Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Temukan Satu Pabrik Farmasi Pelaku Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta

Mereka memang terbukti tidak melakukan secara baik pengolahan limbahnya

Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY
Indonesia
Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY

Raja Yogyakarta ini berharap agar pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan jumlah penerima vaksin COVID-19

Napi Selamat Kebakaran Lapas Tangerang Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
KA Airlangga Relasi Pasar Senen-Surabaya Diluncurkan, Tarifnya Mulai Rp 49 Ribu
Indonesia
KA Airlangga Relasi Pasar Senen-Surabaya Diluncurkan, Tarifnya Mulai Rp 49 Ribu

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan Kereta Api (KA) relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kader partai politik (parpol) rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Marak Penipuan Bantuan Dana Pesantren, Kemenag: Laporkan ke Pihak Berwajib
Indonesia
Marak Penipuan Bantuan Dana Pesantren, Kemenag: Laporkan ke Pihak Berwajib

"Jangan mudah percaya, laporkan saja ke pihak berwajib," tegas Waryono dalam keterangan persnya, Selasa (15/2).

AP 2 Pindahkan Layanan Kedatangan Pekerja Migran ke Terminal 2 Bandara Soetta
Indonesia
AP 2 Pindahkan Layanan Kedatangan Pekerja Migran ke Terminal 2 Bandara Soetta

"Ini juga dapat meringankan Terminal 3. Dengan demikian, protokol kesehatan dan proses kedatangan internasional dapat dijalankan dengan baik," kata Muhammad Awaluddin