Banjir Jakarta
 Banjir Jakarta Karena Pemprov DKI Tak Sigap Hadapi Air Hujan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kritik Pemprov DKI dalam hal penanganan banjir (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai banjir yang merendam sejumlah wilayah Jakarta dikarenakan jajaran Pemprov DKI tak sigap dalam menghadapi musim penghujan.

"Banjir yang terjadi sekarang karena tidak dikendalikan dengan baik. SOP-nya tidak jelas. Di pemerintahan sebelumnya sudah jelas," ujar Prasetyo saat sidak di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).

Baca Juga:

Pemprov DKI: Penyebab RSCM Terendam Banjir Karena Luapan Air Sungai

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan Pemprov DKI tak bisa berkilah banjir di Jakarta disebabkan dari hulu, lantaran bendungan Katulampa di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan normal.

Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Jakarta
Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Minggu (23/2) pagi (Foto: Twitter @yunartowijaya)

"Sebelum air masuk dicek dulu dari katulampa atau air dari mana itu barang harus sudah nyala," katanya.

Prasetyo mengatakan, jika jajaran eksekutif siaga dalam mengatasi air hujan seharusnya Jakarta tak akan terjadi banjir di berbagai wilayah. Pasalnya, kata dia, Pemprov telah memiliki ratusan pompa air yang bisa digunakan untuk membuang air ke laut.

"Di kita ini ada 140 rumah pompa se-DKI. Jumlah pompa stasioner 400 lebih. Pompa tuh pegang objek vital dalam mengatur dan mengendalikan air baik dari bogor, depok, hujan lokal maupun rob," jelasnya.

Baca Juga:

Jakarta Kebanjiran Lagi, Anies Dianggap Berhasil Pecahkan 'Rekor'

Prasetyo pun meminta untuk Pemprov DKI untuk sigap memerintahkan anak buahnya untuk terus berjaga agar kejadian genangan banjir di Ibu Kota tak terulang.

"Antisipasinya harusnya sudah siap, jangan setelah penyakitnya datang baru gradak gruduk, enggak selesai bos," pungkasnya.(ASp)

Baca Juga:

Cegah Jatuh Korban, PLN Matikan Listrik di Sejumlah Jakarta yang Terdampak Banjir

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPAI: PPDB dengan Zonasi Agar Warga Miskin tidak Tersingkirkan
Indonesia
KPAI: PPDB dengan Zonasi Agar Warga Miskin tidak Tersingkirkan

pemberlakuan seleksi usia ini dikarenakan fakta di lapangan banyak masyarakat miskin justru tersingkir di jalur zonasi

[HOAKS atau FAKTA] Putri Presiden Vladimir Putin Tewas Seusai Dosis Kedua Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Putri Presiden Vladimir Putin Tewas Seusai Dosis Kedua Vaksin COVID-19

Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa putri Presiden Vladimir Putin menderita efek samping yang tak terduga pada vaksin COVID eksperimental Rusia dan meninggal di Moskow.

48 Tahanan Bareskrim Positif COVID-19
Indonesia
48 Tahanan Bareskrim Positif COVID-19

Sebanyak 48 tahanan Bareskrim Polri dinyatakan positif COVID-19. Hal ini diketahui dari hasil tes usap atau swab test.

Fatwa MUI Soal Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Fatwa MUI Soal Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban

Pendistribusian daging kuban pun juga harus dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan

Komnas Anak Curiga PPDB DKI Sengaja Dikacaukan
Indonesia
Komnas Anak Curiga PPDB DKI Sengaja Dikacaukan

Komnas Anak memanggil Pemprov DKI untuk mengkonfirmasi terhadap pelaksaan PPDB DKI 2020

14 Pedagang Pasar Serdang Positif Corona
Indonesia
14 Pedagang Pasar Serdang Positif Corona

Sebelumnya, 9 orang pedagang dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab Rabu (11/6).

Polda Jabar Periksa Tiga Petinggi Sunda Empire
Indonesia
Polda Jabar Periksa Tiga Petinggi Sunda Empire

proses pemeriksaan ini merupakan tahap lanjutan setelah kasus Sunda Empire dinaikkan ke tahap penyidikan.

Pegawai Senior KPK Kembali Mengundurkan Diri
Indonesia
Pegawai Senior KPK Kembali Mengundurkan Diri

Kini Nanang Farid Syam yang merupakan penasihat Wadah Pegawai (WP) KPK mengundurkan diri.

[HOAKS atau FAKTA]: Belajar Ilmu Filsafat Diharamkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Belajar Ilmu Filsafat Diharamkan

Akun Instagram @ittibarasul1 mengunggah narasi dengan disertai sebuah foto yang mengilustrasikan haramnya ilmu filsafat, pada 23 Juli 2020.

Pemerintah Yakin 3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Online
Indonesia
Pemerintah Yakin 3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Online

Jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital masih kecil. Pasalnya, hingga saat ini, baru sekitar 10 juta UMKM dari total sekitar 60 jutaan UMKM.