Banjir dan Tanah Longsor Kepung Trenggalek Jawa Timur Banjir menyebabkan jembatan rusak di Tamanan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (8/10/2022). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)

MerahPutih.com - Banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

Tercatat, sampai Senin (10/10) pagi ada 94 titik banjir dan longsor yang memicu sejumlah kerusakan pada infrastruktur jalan, jembatan, maupun permukiman warga.

Baca Juga:

Anies Lengser, Akankah Jakarta Lepas dari Bayang-bayang Banjir?

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PBBD) Kabupaten Trenggalek Tri Puspita Sari wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor dalam sepekan terakhir bertambah dari enam kecamatan menjadi 12 kecamatan.

Banjir yang terjadi akibat luapan air sungai setelah hujan deras pada Sabtu (8/10) menyebabkan lingkungan permukiman tergenang sehingga mengganggu aktivitas warga di wilayah kecamatan yang terdampak.

Hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di 74 titik di Kecamatan Panggul, Bendungan, Dongko, Watulimo, Suruh, Munjungan, Kampak, dan Pule.

Pemerintah daerah mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi warga yang rumahnya terdampak banjir.

Tri Puspita mengatakan, dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi kali ini lebih parah jika dibandingkan dengan bencana alam yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana banjir dan longsor kemarin. Namun masyarakat kami imbau untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pasang Pemutus Jaringan di Tiang, PLN Hindari Masifnya Pemadaman Listrik Akibat Banjir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5,8 Juta Pemudik Diprediksi Masuk DIY pada Lebaran 2023
Indonesia
5,8 Juta Pemudik Diprediksi Masuk DIY pada Lebaran 2023

Sebanyak 5,8 juta pemudik diperkirakan memasuki wilayah DIY pada momentum Lebaran 2023.

Dikecewakan Anies, Demokrat Siap Pindah ke Koalisi Lain
Indonesia
Dikecewakan Anies, Demokrat Siap Pindah ke Koalisi Lain

Demokrat berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan visi dan cara pandang.

Menkop Teten Dorong UMKM Masuk Pasar Global
Indonesia
Menkop Teten Dorong UMKM Masuk Pasar Global

"Kami berkomitmen menggencarkan terhubungnya kemitraan antara UMKM dengan industri besar agar produk pelaku sektor dapat masuk ke pasar global," kata Teten, Rabu (14/6).

Sri Mulyani Tegaskan Pegawai Kemenkeu yang Tak Wajib LHKPN Tetap Lapor Harta dan SPT
Indonesia
Sri Mulyani Tegaskan Pegawai Kemenkeu yang Tak Wajib LHKPN Tetap Lapor Harta dan SPT

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait adanya informasi 13 ribu pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum melaporkan harta kekayaan.

Anies Buka Suara soal Nasib Proyek IKN Nusantara
Indonesia
Anies Buka Suara soal Nasib Proyek IKN Nusantara

"IKN sudah jadi UU. Dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," ujar Anies di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Presiden Tiba di Tanah Air Setelah Hadiri KTT OKI dan APEC
Dunia
Presiden Tiba di Tanah Air Setelah Hadiri KTT OKI dan APEC

Dalam pertemuan KTT APEC, Jokowi mendesak para pemimpin APEC untuk menghentikan perang, menyegerakan gencatan senjata, dan memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza.

Gerindra Ungkap Prabowo Telah Lama Ingin Jumpa Megawati
Indonesia
Gerindra Ungkap Prabowo Telah Lama Ingin Jumpa Megawati

Pertemuan Prabowo dan Megawati dalam rangka menjalin silaturahmi dan komunikasi politik

Koalisi Indonesia Maju Umumkan Cawapres Pendamping Prabowo Selasa Pekan Depan
Indonesia
Koalisi Indonesia Maju Umumkan Cawapres Pendamping Prabowo Selasa Pekan Depan

Ketua partai KIM akan mengumumkan cawapres pendamping Prabowo pada Selasa (17/10) pekan depan.

Pesantren dan Santri  Tidak Terlindungi dari Bahaya Hoaks
Indonesia
Pesantren dan Santri Tidak Terlindungi dari Bahaya Hoaks

Kegiatan edukasi ini penting karena berita bohong atau hoaks dapat merugikan berbagai pihak bahkan berujung pada tindak kriminalitas.

Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Picu Kontroversi
Indonesia
Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Picu Kontroversi

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute & Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani menuturkan, MK seagai kumpulan para negarawan dan penafsir tunggal Konstitusi mengeluarkan keputusan yang tak tepat.