Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Banjir di kawasan Baypass Simpang Dewa Ruci Kuta, Bali. (Foto: Instagram/Balichannelnews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Bali hingga menelan korban jiwa. Ia meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Menurut Puan, upaya yang perlu dilakukan antara lain audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, serta pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai.

“Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9).

Baca juga:

Korban Tewas Banjir di Bali Capai 16 Orang, Terbanyak di Kota Denpasar

Ekskavator Dikerahkan, Kementerian PU Gerak Cepat Bersihkan Sampah Banjir Bali dari Badung hingga Denpasar

Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas terkait distribusi bantuan, agar masyarakat tidak kebingungan dan hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang.

Puan mengingatkan, Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus. Kerugian akibat banjir bukan hanya ditanggung masyarakat lokal, tetapi juga berpengaruh pada citra Indonesia di mata dunia.

“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh,” tegasnya.

Puan berharap Bali segera pulih dan memastikan DPR RI akan mengawal agar proses pemulihan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat. (Knu)

#Banjir #Bali #DPR RI #Puan Maharani #Ketua DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Persoalan penyempitan tersebut cukup serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi semakin memperkecil daya tampung sungai, terutama ketika debit air meningkat pada musim hujan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Indonesia
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim hujan pada November 2026 dengan puncak musim hujan diprakirakan Februari 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Indonesia
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Kawasan Mampang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah rawan banjir karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Bagikan