Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) Tarique Rahman telah resmi dilantik sebagai perdana menteri ke-11 Bangladesh.
Pelantikan ini menandai dimulainya pemerintahan baru hasil pemilu pekan lalu.
Pemilu tersebut merupakan yang pertama sejak pemberontakan pada 2024 menggulingkan pemerintahan partai Liga Awami setelah 15 tahun berkuasa.
Pengambilan sumpah jabatan dipimpin Presiden Mohammed Shahabuddin di depan gedung parlemen di ibu kota Dhaka, bersamaan dengan pelantikan 49 anggota kabinet.
Baca juga:
Baju Sitaan Impor Ilegal Made in Tiongkok dan Bangladesh Bakal Diberikan ke Korban Banjir
Sebelumnya, 297 anggota parlemen dilantik sebagai anggota parlemen ke-13. Anggota parlemen yang dilantik mencakup perwakilan dari blok yang dipimpin Jamaat-e-Islami Bangladesh.
Pemerintahan sementara memimpin Bangladesh sejak 8 Agustus 2024, setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara itu pada 5 Agustus di tengah gelombang protes massa.
Yunus dan timnya menyelenggarakan pemilu pekan lalu, yang menghasilkan pemerintahan terpilih pertama Bangladesh dalam 18 bulan terakhir.
Dalam pemilu tersebut, Liga Awami tidak berpartisipasi, sementara BNP dan koalisinya meraih mayoritas dua pertiga dengan 212 kursi parlemen.
Dari total 300 kursi parlemen, pemilihan untuk tiga kursi ditunda. Selain itu, ada 50 kursi cadangan bagi perempuan yang akan dialokasikan sesuai proporsi perolehan kursi partai setelah parlemen mulai bersidang.
Lebih dari 127,6 juta warga Bangladesh terdaftar sebagai pemilih, dengan tingkat partisipasi mencapai 59,44 persen, meningkat dibandingkan 41,8 persen pada pemilu Januari 2024.
Sebelumnya, Referendum serentak mengenai reformasi konstitusi juga memperoleh dukungan mayoritas, dengan suara setuju melampaui 60 persen.
Upacara pelantikan turut dihadiri sejumlah pemimpin dan pejabat asing, serta kepala pemerintahan sementara peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus.
Di antara tamu asing yang hadir adalah Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, Perdana Menteri Bhutan Tshering Tobgay, Menteri Perencanaan Pakistan Ahsan Iqbal, dan Wakil Sekretaris Jenderal Inggris Seema Malhotra.
