Banggar DPR Usul Penerapan PSBB Total Operasi Yustisi saat PSBB di Jakarta. (Foto: TMC Polda Metro Jata)

MerahPutih.com - Pemerintah akan memberlakukan PSBB ketat di beberapa kota Jawa dan Bali. Namun, Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.

Ketua Banggar DPR Said Abddulah menegaskan, implementasi kebijakan PSBB total tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran COVID-19 yang menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.

Baca Juga:

Pembatasan Jawa-Bali, Satgas Yakin Corona Menurun dan Ekonomi Bangkit

"Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total, maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/1).

Namun, untuk aktivitas yang bersifat strategis seperti distribusi bahan makanan, tempat belanja, pekerjaan konstruksi dan suplai energi, serta pekerjaan medis, masih diperbolehkan. Namun semuanya harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.

Said juga meminta pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB total.

"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," kata Said.

(Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: dpr.go.id)
(Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: dpr.go.id)

Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus ditingkatkan dan dilakukan dengan manajemen yang baik. Hal tersebut penting mengingat jumlah tes COVID-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.

Angka tersebut kalah jauh dibandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus COVID-19, namun jumlah tes COVID-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.

Selain itu, Indonesia juga kalah jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Myanmar.

"Manajemen tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien COVID-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," ujarnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVIS-19 Doni Monardo berharap, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali dapat menekan angka kasus corona.

Berkaca pada pembatasan pada pertengahan September hingga November 2020, jumlah kasus aktif menurun dari 67.000 menjadi 54.000.

"Pada saat itu, terjadi penurunan sekitar 20 persen," kata Doni dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (7/1). (Pon)

Baca Juga:

COVID-19 Meningkat, Mobilitas Warga di Pulau Jawa dan Bali Dimonitor Secara Ketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemakaman Khusus Jenazah COVID-19, Wali Kota Serang Sarankan Pulau Lima
Indonesia
Pemakaman Khusus Jenazah COVID-19, Wali Kota Serang Sarankan Pulau Lima

Hal tersebut sebagai tanggapan Wali Kota Serang atas wacana dari Pemprov Banten yang menginginkan pemakaman jenazah COVID-19.

Pernyataan Konyol Elite Politik di Tengah Wabah Corona Perkeruh Suasana
Indonesia
Pernyataan Konyol Elite Politik di Tengah Wabah Corona Perkeruh Suasana

Menurut Ramses, seharusnya elit politik ikut mencari solusi, membantu pemerintah dan rakyat

Anak dan Lansia Penuhi CFD, Polisi Bakal Lakukan Evaluasi
Indonesia
Anak dan Lansia Penuhi CFD, Polisi Bakal Lakukan Evaluasi

Maraknya anak-anak dan lansia ini yang bakal jadi bahan evaluasi. Apalagi sampai ada anak yang hilang dari orang tuanya.

 Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas
Indonesia
Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas

Menurut dia, bila aturan itu sudah diketok dan disahkan pemerintah bisa menindak masyarakat yang masih membandel pulang kampung disaat wabah COVID-19.

Indonesia Ingin Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Dunia Seragam
Indonesia
Indonesia Ingin Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Dunia Seragam

Pemerintah Indonesia mulai Agustus 2020, akan memungut PPN yang dibebankan kepada konsumen lewat perusahaan yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas barang dan jasa dari luar negeri.

Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies
Indonesia
Jokowi Pamer Sepeda Lokal Edisi Kemerdekaan
Indonesia
Jokowi Pamer Sepeda Lokal Edisi Kemerdekaan

Presiden Jokowi memulai aktivitas pagi dengan berolahraga dengan naik sepeda di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/8).

Jika Tak Datang Hari Ini, Polisi Siapkan 'Upaya' ke Panglima FPI dkk
Indonesia
Jika Tak Datang Hari Ini, Polisi Siapkan 'Upaya' ke Panglima FPI dkk

Polisi memberikan dua opsi kepada kelimanya

Pengguna Tiket Harian Berkurang, Antrean Naik KRL Terurai
Indonesia
Pengguna Tiket Harian Berkurang, Antrean Naik KRL Terurai

Saat ini persentase pengguna KRL yang memanfaatkan transaksi non tunai mencapai hampir 80 persen.