Bandung Jadi Model Kota di Indonesia Terapkan E-Katalog Produk Lokal Wali Kota Bandung Yana Mulyana. (Foto: Pemkot Bandung)

MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Merespon intruksi tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang beroperasi di Kota Bandung, untuk berbelanja produk lokal untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Baca Juga:

Pentingnya Membeli Produk Lokal Selama Ramadan

Salah satu caranya melalui e-katalog yang merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

"Setelah ada arahan dari Presiden kita sudah buat surat edaran untuk meminta SKPD terkait dan BUMD menggunakan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Kota Bandung yang ada di e-katalog," kata Yana di Balai Kota Bandung, Selasa (19/4).

Ia mengatakan, Kota Bandung telah memiliki sembilan jenis etalase e-katalog lokal yang telah berjalan mulai dari pengadaan infrastruktur sampai produk fesyen.

"Ada yang baru untuk angkutan sampah, yang sedang dibahas terkait pengadaan infrastruktur. Sekarang proses e-katalog lebih mudah dan cepat," katanya.

Ia menegaskan, selain itu. produk e-katalog kota Bandung telah dimanfaatkan daerah lain. Misalnya, aspal drum telah dipakai oleh Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jasa keamanan oleh BPK Provinsi Jawa Barat.

Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) harus dibelanjakan milimal 40 persen untuk Usaha Kecil dan Menengah-nya.

"Arahan Presiden, ke depan produk UMKM dibelanjakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi pemda dan pemerintah pusat menjadi pembeli terbesar. Ini adalah berita baik bagi daerah supaya UMKM nya tumbuh,” kata mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Baca Juga:

Siasat Pemerintah Naikkan Ekonomi dengan Optimalisasi Produk Lokal

Demi melancarkan program e-katalog lokal tersebut, kata Anas, saat ini LKPP telah memangkas dan pempermudah proses bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.

"Dulu untuk masuk LKPP agak rumit sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong," katanya.

Dia mengapresiasi upaya Pemkot Bandung dalam penerapan e-katalog lokal dan berharao Kota Bandung dapat menjadi model Kota di Indonesia yang telah menyelenggarakan e-katalog dan toko daring.

"Sehingga nanti UMKM tumbuh, pembangunannya juga tumbuh dengan cepat. Di Bandung sudah berjalan sekitar 9 etalase, kita dorong sampai 20 etalase," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengklaim berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen.

Jika pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak 5,36 hingga 5,4 persen. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kejagung Ungkap Barang Impor Dilabeli Produk Lokal, dari Garam hingga Alat Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Pastikan 7 Penumpang Susi Air Selamat
Indonesia
Polri Pastikan 7 Penumpang Susi Air Selamat

Karopenmas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan memastikan seluruh penumpang dan kru pesawat Susi Air dinyatakan selamat

Respons Hasto PDIP Tahu SBY Didiagnosa Kanker Prostat
Indonesia
Respons Hasto PDIP Tahu SBY Didiagnosa Kanker Prostat

PDIP merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar SBY mendapat perawatan dokter kepresidenan

Jabodetabek PPKM Level 1, Tempat Perbelanjaan hingga Kafe Bisa 100 Persen Pengunjung
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Tempat Perbelanjaan hingga Kafe Bisa 100 Persen Pengunjung

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali memberlakukan Status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Omicron BA.4 dan BA.5 Terdeteksi di Jakarta, Wagub Riza Minta Warga Waspada
Indonesia
Omicron BA.4 dan BA.5 Terdeteksi di Jakarta, Wagub Riza Minta Warga Waspada

kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 terdeteksi di Jakarta.

10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir
Indonesia
10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir

Banjir yang terjadi pada 2-3 Oktober 2021, kata Gunawan, merupakan banjir yang terjadi setelah banjir besar tahun 2020.

Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar
Indonesia
Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar

Mutasi virus dengan varian baru BA.4 dan BA.5 sudah masuk Indonesia. Sehingga, warga harus kembali bergotong royong untuk menekan penyebaran varian ini.

Komentar Wagub DKI soal Sekolah dan Takziah Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Komentar Wagub DKI soal Sekolah dan Takziah Jadi Klaster Baru COVID-19

Upaya pencegahan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna menekan klaster virus corona di sekolah.

Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD
Indonesia
Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD

FPD memahami bahwa kebijakan skema opsen pajak daerah untuk meningkatkan pemasukan pajak juga akan berksekuensi pada bertambahnya beban pajak bagi masyarakat

KPK Dikabarkan Lakukan OTT Terhadap Anak Alex Noerdin
Indonesia
KPK Dikabarkan Lakukan OTT Terhadap Anak Alex Noerdin

Dodi dicokok bersama sejumlah pihak

Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law
Indonesia
Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law

Menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia.