Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Rizieq Shihab Tetap Dihukum Tangkapan layar sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5). Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap terdakwa Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI. Itu artinya, banding Rizieq Shihab melalui kuasa hukumnya ditolak Pengadilan Tinggi.

Keputusan Itu sebagaimana tertuang dalam Salinan putusan PT DKI Jakarta, Kamis (5/8). Menyangkut masalah hukum dalam kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq Shihab dihukum untuk membayar denda sebesar Rp20 juta dengan subsidair 5 bulan pidana kurungan.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut," tulis salinan putusan PT DKI Jakarta, Kamis (5/8).

Baca Juga

Jalanan Depan PN Jakarta Timur Ditutup Buntut Kekisruhan Pendukung Rizieq

Rizieq Shihab juga dibebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 ribu.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu (4/8) oleh Hakim Ketua Majelis Sugeng Hiyanto dengan didampingi oleh hakim anggota yakni Tony Pribadi dan Yahya Syam.

Majelis Hakim PT DKI Jakarta menimbang bahwa terhadap alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik, tidak obyektif, dan putusan tidak mempunyai efek jera.

Sidang vonis Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6). Foto: MP/Asropih
Sidang vonis Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6). Foto: MP/Asropih

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa yang didakwa telah melakukan pembarengan tindak pidana terikat dan berpedoman pada ketentuan dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tentang Pembarengan (Concursus).

"Lagi pula Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara a quo, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan," bunyi salinan putusan tersebut.

Baca Juga

Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Pertimbangan lainnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan tentang terbuktinya unsur salah satu tindak pidana yang didakwakan secara alternatif dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027
Indonesia
Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027

Mahendra Siregar terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027.

Diumumkan Sebagai Tersangka, Hakim Itong Balik Badan, Teriak, Lalu Mengelak
Indonesia
Diumumkan Sebagai Tersangka, Hakim Itong Balik Badan, Teriak, Lalu Mengelak

Petugas pengamanan KPK langsung menghampiri Itong

Hindari Macet Total, Kapolri Imbau Pemudik Gunakan Jalur Alternatif
Indonesia
Hindari Macet Total, Kapolri Imbau Pemudik Gunakan Jalur Alternatif

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur mudik alternatif selain jalan tol, seperti jalur pantai utara dan pantai selatan. Hal itu dikatakan Kapolri saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat, yang diikuti personel gabungan Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, instansi terkait, dan para relawan.

Seluruh Alumni Akpol Diminta Bikin Program Vaksinasi
Indonesia
Seluruh Alumni Akpol Diminta Bikin Program Vaksinasi

Kegiatan serbuan vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka Bakti 27 Tahun Pengabdian Alumni Akpol Angkatan 1994.

Nyaris 500 Ribu Sekolah Gelar PTM, Provinsi Aceh Urutan Teratas
Indonesia
Nyaris 500 Ribu Sekolah Gelar PTM, Provinsi Aceh Urutan Teratas

Secara nasional, sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas berjumlah 50 persen

Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah
Indonesia
Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah

DPP PDI Perjuangan menginstruksikan anggota DPR Fraksi PDIP untuk membagi-bagikan sembako di daerah pemilihan masing-masing dengan menggunakan tas bergambar Ketua DPR Puan Maharani di masa reses.

Sidang Tahunan MPR, Bamsoet Singgung Pelemahan Ekonomi akibat COVID-19
Indonesia
Sidang Tahunan MPR, Bamsoet Singgung Pelemahan Ekonomi akibat COVID-19

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor
Indonesia
OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) alami kecerobohan

KSAL Heran Media Luar Selalu Memojokkan Aksi Penindakan Kapal Asing
Indonesia
KSAL Heran Media Luar Selalu Memojokkan Aksi Penindakan Kapal Asing

KSAL menjelaskan duduk perkara penahanan dan pengusiran kapal asing itu bagian dari penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Komisioner KPI Enggak Tahu Ada Pegawainya Lakukan Tindakan Tak Senonoh
Indonesia
Komisioner KPI Enggak Tahu Ada Pegawainya Lakukan Tindakan Tak Senonoh

MS tidak pernah menyampaikan secara langsung dugaan kasus yang menerpa dirinya