Bandel Pakai Air Tanah, Kantor di Jakarta Bisa Kena Sanksi Rp 50 Juta Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Perkantoran DKI Jakarta bakal dikenakan sanksi tegas berupa denda Rp 50 juta jika masih nakal menggunakan air tanah.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Maka dari itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta perusahaan atau kantor-kantor di Jakarta untuk menghentikan pemakaian air tanah dan beralih untuk menggunakan air perpipaan dengan berlangganan perusahaan air minum (PAM).

Baca Juga:

Pemprov DKI Sanksi Gedung Masih Bandel Pakai Air Tanah

"Ada sanksi peringatan tertulis penghentian sementara atau penyegelan penyumbatan termasuk juga sanksi denda, sanksi pidana, ada ya sanksi denda ini 50 juta ada sanksinya semua," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/10) malam.

Riza mengatakan, sampai sekarang ini pendistribusian air bersih di DKI Jakarta baru mencapai 60 persen lebih. Namun jika semua pihak memilih air PAM, pemerintah bakal menyanggupinya guna mengatasi penurunan air tanah di Jakarta.

"Existing 1,7 juta meter kubik per hari yang dibutuhkan cakupannya 64 persen kebutuhan ke depan itu nanti untuk 100 persen di tahun 2030 insyaallah," ucapnya.

Deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Riza menuturkan, ada sejumlah sumber air bersih yang nantinya disalurkan ke Jakarta yakni dari penyediaan air minum (SPAM) Karian-Serpong, Waduk Jatiluhur, serta Waduk Juanda. Penyaluran air bersih ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Program-program yang kita rencanakan insyaallah nanti selesai dan diharapkan pada tahun 2030 100 persen cakupan air di Jakarta bisa terpenuhi," jelasnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Jakarta Minta Hotel dan Perkantoran Stop Pemakaian Air Tanah

Kendati demikin, Riza mengklaim, ada sejumlah perkantoran dan tempat-tempat industri di Jakarta sudah menggunakan air bersih PAM.

"Rumah-rumah yang selama ini belum mendapat PAM itu diperkenankan mengambil dari pompa. Tentu harus diatur supaya tidak menimbulkan masalah," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Mutu Air Tanah Terancam karena Kebakaran Hutan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keterisian Pusat Isolasi COVID-19 PON Papua Capai 11 Persen
Indonesia
Keterisian Pusat Isolasi COVID-19 PON Papua Capai 11 Persen

PON XX Papua digelar pada 2-15 Oktober 2021 yang mempertandingkan total 37 cabang olahraga dan diikuti 7.039 atlet.

Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut
Indonesia
Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut

"Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," katanya

Siklon Seroja Berada di 180 Kilometer Sabu Raijua NTT
Indonesia
Siklon Seroja Berada di 180 Kilometer Sabu Raijua NTT

Diprediksikan intensitas siklon tropis Seroja menguat dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat daya,

Survei IndEX Research: Prabowo-Puan Diunggulkan Sebagai Capres-Cawapres
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Berbayar di Kimia Farma Ditunda
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Berbayar di Kimia Farma Ditunda

Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran di enam kota Jawa hingga Bali.

27 Pemain Timnas Indonesia U-19 Berangkat ke Spanyol
Indonesia
27 Pemain Timnas Indonesia U-19 Berangkat ke Spanyol

Pada TC di Negeri Matador ini, manajer pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan membawa 27 pemain.

Anies Sodorkan Dhany Sukma Jadi Calon Wali Kota Jakarta Pusat
Indonesia
Anies Sodorkan Dhany Sukma Jadi Calon Wali Kota Jakarta Pusat

Ada mekanisme yang akan dilewati Dhany

KPK Periksa Kepala Badan Riset KKP Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Kepala Badan Riset KKP Terkait Kasus Edhy Prabowo

Syarief bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Cuaca Buruk Hambat Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
Cuaca Buruk Hambat Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Bandang di NTT

“Untuk wilayah yang terisolasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa faktor utama dalam menjangkau wilayah yang terisolasi ini adalah faktor cuaca,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo kepada wartawan, Kamis (8/4).

Dua Penyuap Juliari Batubara Divonis 4 Tahun Penjara
Indonesia
Dua Penyuap Juliari Batubara Divonis 4 Tahun Penjara

Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja dan seorang pengusaha Harry Van Sidabukke divonis empat tahun pidana penjara.