Bandara Soetta Membeludak, Bukti Pemerintah Lakukan Diskriminasi Transportasi Antrean parah di Bandara Soetta saat pandemi COVID-19 berdasarkan foto di akun instragram Pengacara kondang Hotman Paris. (Instagram/@hotmanparisofficial)

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik dan transportasi Trubus Rahadiansyah mengkritik membeludaknya penumpang di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta sementara di jalur darat sejumlah pemudik dilarang keluar Jabodetabek. Pemerintah dinilai melakukan diskriminasi transportasi jika di bandara diperbolehkan tapi di terminal dilarang.

"Kalau di bandara bebas dan di terminal tak boleh bisa memciu kecemburuan sosial. Bisa saja terjadi konflik sosial," jelas Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (14/5).

Baca Juga:

Kemenhub Keluarkan Petunjuk SOP Transportasi COVID-19, Apa Saja Isinya?

Hal itu tak lepas dari tidak jelasnya aturan yang dikeluarkan pemerintah. Belum lagi, ada masyarakat yang memahami keluar kota atau mudik diperbolehkan dan sebaliknya.

"Aturan tak jelas. Permnehub no 25 bolehkan orang berpergian seperti pejabat orang sakit dll. Lalu ada surat udaran gugus tugas soal kriteria orang boleh pulang. Ternyata di bandara dan pelabuhan bisa. Jadi longgar," sebut dia.

Trubus melanjutkan, aturan soal boleh tidaknya keluar kota ini membuat masyarakat menjadi salah persepsi. "Akhirnya disatu sisi pemerintah melakukan pembiaran. Karena supaya kedoknya perekomian jalan," sesal Ketua Pusat Studi Hukum dan UU Universitas Trisakti ini.

Trubus meyakini, peristiwa yang berlangsung pada Rabu (14/5) ini tak efektif mencegah penyebaran corona. "Bisa saja tak mungkin memutus mata rantai covid menjadi tak efektif. Pembatasan dan jaga jarak sosial tak jalan," sebut Trubus.

Tampak para pemudik yang sudah tiba memenuhi area kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Meski terlihat padat namun aktivitas bandara berjalan lancar. Rata-rata para pemudik yang datang dari pelbagai kota besar di tanah air sudah siap untuk kembali melanjutkan nasibnya di Jakarta. MP/Rizki Fitrianto

Ia juga mengatakan, PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) slama ini lemah, kurang antisipasipatif terhadap munculnya antrean panjang di Terminal 2

"Kejadian ini menunjukan lemahnya koordinasi antara Angkasa Pura (AP) II dengan regulator yaitu Dirjen Perhubungan Udara dan juga maskapai," lanjutnya.

Ia menambahkan, maskapai juga dalam hal ini tidak transparan terhadap pengelola bandara mengenai tiket yang terjual sehingga pengelola tidak dapat mengantisipasi kedatangan penumpang di bandar. Trubus berharap kordinasi dengan tim satgas Covid-19 di bandara juga diperkuat agar peristiwa serupa tak terulang.

"Kerumuman ini sudah pasti mengabaikan penerapan jaga jarak aman dan protokol kesehatan yang berpotensi pemicu penyebaran Covid-19. Ini tak boleh terjadi lagi," tutup Trubus.

PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) membenarkan sempat terjadi antrean calon penumpang pesawat di posko pemeriksaan dokumen perjalanan yang terletak di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Antrean membludak itu terjadi Kamis (14/5) pukul 04.00 WIB, lalu berulang lagi sekitar pukul 05.00 WIB. Namun, Pengelola Bandara Soetta itu mengklaim kini tidak terjadi lagi antrean hingga sekarang.

Baca Juga:

Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga mengatakan personel PT Angkasa Pura II telah berupaya penuh mengatur antrean, tetapi calon penumpang pesawat yang datang cukup banyak di Terminal 2 Gate 4.

Antrean di posko verifikasi dokumen terjadi mulai pukul 04.00 WIB untuk calon penumpang memiliki tiket pesawat untuk penerbangan antara pukul 06.00-08.00 WIB. Di antara pukul tersebut terdapat 13 penerbangan dengan keberangkatan hampir bersamaan, yaitu 11 penerbangan Lion Air Group dan 2 penerbangan Citilink," jelas Febri dalam keterangan resminya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki
Indonesia
ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki

"Sehingga pendampingan hukum yang diberikan dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum," tegas dia.

Tunda Impor, Jokowi Dinilai Dengarkan Jeritan Petani
Indonesia
Tunda Impor, Jokowi Dinilai Dengarkan Jeritan Petani

Bagi PPP penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp 4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera.

Tolak Denda Rp5 Juta, Warga Gugat Perda COVID-19 DKI ke MA
Indonesia
Tolak Denda Rp5 Juta, Warga Gugat Perda COVID-19 DKI ke MA

Pemohon menganggap vaksin corona tidak menjamin masyarakat bisa terhindar dari penularan COVID-19

Demo Berujung Bentrok, Grahadi Surabaya Diserang Mahasiswa dari Berbagai Arah
Indonesia
Demo Berujung Bentrok, Grahadi Surabaya Diserang Mahasiswa dari Berbagai Arah

Demo tolak Omnibus Law di Gedung Negara Grahadi berlangsung bentrok.

Golkar Bakal Tolak Presiden Jokowi 3 Periode
Indonesia
Golkar Bakal Tolak Presiden Jokowi 3 Periode

"Kalau pun kita pada akhirnya sepakat melakukan amandemen saya kira itu dalam proses yang cukup panjang," jelas Ketua Komisi II DPR ini.

Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan lancar.

Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 5 Ribu
Indonesia
Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 5 Ribu

Sebanyak 15.424 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 5.014 positif dan 10.410 negatif.

Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif
Indonesia
Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif

Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi

Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa
Indonesia
Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa

MPR meminta agar proses uji klinis dan izin edar terhadap vaksin COVID-19 itu dipercepat sehingga masyarakat memiliki kepastian.

PN Jaksel Gelar Sidang Upaya Kedua Rizieq Lolos dari Jerat Pidana
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Upaya Kedua Rizieq Lolos dari Jerat Pidana

Permohonan pertama praperadilan Rizieq Shihab telah ditolak.