Band Sukatani Minta Maaf hingga Takedown Lagu yang Kritik Polisi, Kapolri Angkat Bicara

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 21 Februari 2025
Band Sukatani Minta Maaf hingga Takedown Lagu yang Kritik Polisi, Kapolri Angkat Bicara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/ humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait viralnya lagu berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang dinyanyikan band Sukatani. Terlebih setelah personel band meminta maaf pada Kapolri dan memutuskan men-takedown lagunya tersebut.

Lagu tersebut berisikan kritikan terhadap oknum kepolisian. Salah satu bagian lirik lagu tersebut adalah ‘mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi’.

Listyo menegaskan kritikan yang kerap dilayangkan ke Korps Bhayangkara dinilai sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk perbaikan Polri kedepannya.

“Itu semuanya (kritikan) sebagai masukan dan evaluasi Polri kedepannya," kata Sigit kepada wartawan, Jumat (21/2).

Dia mengimbau, para jajaran yang kerap mendapat kritikan dari masyarakat, meski kinerja sudah maksimal diminta harus lapang dada.

"Tentunya kami harus legowo menerima kritikan. Yang terpenting ada perbaikan," ungkapnya.

Baca juga:

Arti Makna Tagar #1312 yang Ramai Digunakan Bersama dengan Isu Penarikan Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Milik Sukatani

Sigit juga meminta kepada para anggota bila ada permasalahan hukum yang tak bisa diterima masyarakat, sebaiknya segera disampaikan ke publik.

"Ada hal yang tidak sesuai, bisa disampaikan dan diberikan penjelasan ke publik," ujarnya.

Upaya berbenah itu, kata dia, merupakan komitmen Polri untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan yang ada.

“Tentunya itu (perbaikan) menjadi upaya yang terus kami lakukan,” ujarnya menegaskan.

Adapun terkait adanya permintaan maaf dari band Sukatani kepada Polri mengenai lagu Bayar Bayar Bayar, Kapolri Sigit menduga ada miskomunikasi.

"Tidak ada masalah," ucap lulusan AKPOL 1991 ini. (*)

#Kapolri #Listyo Sigit Prabowo #Band Sukatani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Bagikan