Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti langkah Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengingatkan agar pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN tersebut tidak bertentangan cara kerjanya.

Baca Juga

Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok

"Terutama dengan lembaga yang sudah dibentuk sebelumnya, sehingga diharapkan agar pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 bisa berjalan beriringan serta diharapkan keberadaan komite tersebut mampu membantu transformasi ekonomi," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (21/7).

Waketum Golkar ini menilai, pemerintah perlu memperjelas cara kerja satgas pemulihan ekonomi dan menyampaikan kepada masyarakat. Bahwa pembentukan komite dilakukan mengingat pemerintah kini tidak hanya bertugas mengelola dan menangani COVID-19.

"Tetapi pemerintah juga harus membangun fondasi ekonomi agar lebih kompetitif, produktif, dan inovatif, serta tidak tumpang tindih kewenangan," ungkap dia.

Ketua MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: MPR)

Lalu, satgas pemulihan ekonomi didesak mengidentifikasi penyebab insentif UMKM belum termanfaatkan secara optimal serta terus memantau evalusi program PEN yang sudah ada dan akan disalurkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan penanganan virus corona baru (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), Senin (20/7).

Baca Juga

Pegawai Hiburan Malam Minta Diskotek Dibuka, DPRD DKI: Sabarlah

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafidz menyampaikan dukungannya terhadap Airlangga Hartarto yang diberi amanah besar oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditolak Mundur PDIP Solo, Purnomo: Amanah Partai Harus Saya Jalankan
Indonesia
Ditolak Mundur PDIP Solo, Purnomo: Amanah Partai Harus Saya Jalankan

Purnomo mengaku baru mengetahui keputusan DPC tersebut

Ini Syarat Berhaji Saat Pembatasan Kuota Oleh Arab Saudi
Indonesia
Ini Syarat Berhaji Saat Pembatasan Kuota Oleh Arab Saudi

Itu pun tidak semua ekspatriat atau orang tinggal sementara bisa berhaji

Anies: 50 Tenaga Medis DKI Terinfeksi Corona, 2 Meninggal
Indonesia
Anies: 50 Tenaga Medis DKI Terinfeksi Corona, 2 Meninggal

Pemprov DKI akan menaruh perhatian lebih pada tenaga kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini dengan Alat Pelindung Diri (APD).

Tak Ada Keanehan Sebelum Predator Seks Asal Prancis Coba Bunuh Diri
Indonesia
Tak Ada Keanehan Sebelum Predator Seks Asal Prancis Coba Bunuh Diri

FAC juga tidak nampak seperti orang depresi

Infeksi Virus Corona di Israel Capai 9 Ribu Sehari
Indonesia
Infeksi Virus Corona di Israel Capai 9 Ribu Sehari

Israel kembali terkunci, yang kedua selama pandemi, pada 18 September.

Doni Monardo Minta Perkantoran Taati Pembagian Kerja 2 Sif
Indonesia
Doni Monardo Minta Perkantoran Taati Pembagian Kerja 2 Sif

Jika hal itu dipatuhi, berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada

Ma'ruf Amin Terkesima Saat Gus Sholah Pimpin Tebuireng
Indonesia
Ma'ruf Amin Terkesima Saat Gus Sholah Pimpin Tebuireng

Gus Sholah sangat intens menjalin kerukunan antar-agama Islam

Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Sidang ini ditunda setelah KPK memberlakukan work from home (WFH)

DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

DPR mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk kembali bangkit melalui kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development.

KKP Klaim UU Cipta Kerja Mudahkan Nelayan Melaut
Indonesia
KKP Klaim UU Cipta Kerja Mudahkan Nelayan Melaut

Padahal bila salah satu izin habis masa berlakunya, nelayan tidak bisa melaut secara legal